Ortax

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-73717/PP/M.XVIIA/19/2016

Kategori : Bea Cukai

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah pembebanan atas importasi berupa Onion Class 1 Small negara asal New Zealand dengan pembebanan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 023950 tanggal 11 Maret 2015 Pembebanan BM 0%-ACFTA yang

Calender Tahun Pajak : 2016
Aktif 30 Agust 2018
Share Share

Putusan Nomor : Put-73717/PP/M.XVIIA/19/2016

Jenis Pajak : Bea Masuk


Tahun Pajak : 2015


Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah pembebanan atas importasi berupa Onion Class 1 Small negara asal New Zealand dengan pembebanan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 023950 tanggal 11 Maret 2015 Pembebanan BM 0%-ACFTA yang ditetapkan Terbanding menjadi:

Pos Jenis Barang Pemberitahuan Penetapan
1
HS BM HS BM
1
 Onion Class 1 Small Size
3555 MM		 0713.10.1900 0% 0713.10.1900 5%MFN
2
 Onion Class 1 Small Size
6580 MM		 0713.10.1900 0% 0713.10.1900 5%MFN
yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;






Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding terhadap importasi barang dalam PIB nomor 023950 tanggal 11 Maret 2015 tidak diberikan tarif bea masuk preferensi AANZFTA karena tidak memenuhi ketentuan dalam OCP Rule 7 sehingga atas barang yang diimpor oleh Pemohon banding dengan PIB nomor 023950 tanggal 11 Maret 2015 dan menunjuk SPTNP nomor SPTNP001885/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tanggal 27 Maret 2015 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 0713.10.1900 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% (lima persen);



Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon banding bahwa Form AANZ tersebut harus dalam bentuk hardcopy tercantum Nomor referensi yang berbeda tergantung pada tempat dan kantor yang mengeluarkan Form AANZ tersebut dan dalam Bahasa Inggris tercantum tanda tangan pihak otoritas dan stempel resmi yang dikeluarkan Badan/Otoritas resmi.



Menurut majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-733/WBC.10/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas barang impor Onion Class 1 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 023950 tanggal 11 Maret 2015 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AANZ-FTA dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Rule 7 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-733/WBC.10/2015 tanggal 13 Juli 2015 dengan alasan antara lain:
  1. Certificate AANZFTA No. XX.X0XX.0XXXX yang diproses melalui electronic system e-Certify dengan tanda tangan secara electronic.
  2. Sesuai perjanjian AANZFTA:
    Under the AANZFTA Free Trade Agreement, electronic certification, signatures and seals apllied electronically are acceptable, please to the below abstract from the AANZFTA agreement http://www.XXXXXXX.XX/XXX/XXXXXXX/chapters/chapter03a.html.
  3. Issuance of Certificate of Origin - Rule 7
    The format of the Certificate of Origin is to be determined by the Parties and it must contain the minimum data requirements listed in this Annex's Appendix 2 (Minimum Data Requirements-Certificate of Origin).
    The Certificate of Origin shall comprise one Original and two copies.
    The Certificate of Origin shall:
    • Be in hardcopy
    • Bear a unique reference number separately given by each place or office of issuance; Be in English language; and
    • Bear an authorized signature and official seal of the Issuing Authority/Body.
    • The signature and official seal may be applied electronically.
The Original Certificate of Origin shall be forwarded by the expoter to the importer for submission to the customs Authority of the importing Party, Copies shall be retained by the Issuing Authority/Body and the exporter.

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
  1. Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
    1. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
    2. ... dst. ...
  2. Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara urnum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan AsaI (Form AANZ) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
  2. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AANZ) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), pada pemberitahuan impor barang;
  3. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form AANZ) dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
  4. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
bahwa berdasarkan Rule 7 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, Issuance of Certificate of Origin, dinyatakan:
  1. The format of the Certificate of Origin is to be determined by the Parties and it must contain the minimum data requirements listed in this Annexs Appendix 2 (Minimum Data Requirements Certificate of Origin).
  2. The Certificate of Origin shall comprise one original and two copies.
  3. The Certificate of Origin shall:
    1. be in hardcopy;
    2. bear a unique reference number separately given by each place or office of issuance;
    3. be in the English language; and
    4. bear an authorised signature and official seal of the Issuing Authority/Body. The signature and official seal may be applied electronically.
  4. The original Certificate of Origin shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the Customs Authority of the importing Party. Copies shall be retained by the Issuing Authority/Body and the exporter.
  5. Multiple goods declared on the same Certificate of Origin shall be allowed, provided that each good is originating in its own right.
bahwa berdasarkan Appendix 2 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, Minimum Data Requirements Certificate of Origin:
The minimum data to be included in the Certificate of Origin are:
  1. Exporter details The name and address and contact details of the exporter
  2. Shipment details (a Certificate of Origin can only apply to a single shipment of goods)
    1. Consignee name and address
    2. Sufficient details to identify the consignment, such as importers purchase order number, invoice number and date and Air Way Bill or Sea Way Bill or Bill of Lading
    3. Port of Discharge, if known
  3. Full description of goods
    1. Detailed description of the goods, including HS Code (6-digit level), and if applicable, product number and brand name
    2. The relevant origin conferring criteria
    3. FOB Value1
  4. Certification by Issuing Authority/Body Certification by the Issuing Authority/Body that, based on the evidence provided, the goods specified in the Certificate of Origin meet all the relevant requirements of Chapter 3 (Rules of Origin)
  5. Certificate of Origin number A unique number assigned to the Certificate of Origin by the Issuing Authority/Body.
bahwa berdasarkan Rule 17 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, menyatakan:
  1. The Customs Authority of the importing Party may verify the eligibility of a good for preferential tariff treatment in accordance with its domestic laws, regulations or administrative practices.
  2. If the Customs Authority of the importing Party has reasonable doubts as to the authenticity or accuracy of the information included in the Certificate of Origin or other documentary evidence, it may:
    1. institute retroactive checking measures to establish the validity of the Certificate of Origin or other documentary evidence of origin;
    2. request information from the relevant importer of a good for which preferential tariff treatment was claimed; and
    3. issue written requests to the Issuing Authority/Body of the exporting Party for information from the exporter or producer.
  3. A request for information in accordance with Paragraph 2(iii) shall not preclude the use of the verification visit provided for in Rule 18.
  4. The recipient of a request for information under Paragraph 2 shall provide the information requested within a period of 90 days from the date the written request is made.
  5. The Customs Authority of the importing Party shallprovide written advice as to whether the goods are eligible for preferential tariff treatment to all the relevant parties within 60 days from receipt of information necessary to make a decision.
bahwa berdasarkan Appendix 1: Verification Procedures under AANZFTA ROOs The AANZFTAs verification procedures in respect of ROOs are detailed in Rules 17 and 18 of the Annex on Operational Certification Procedures. The procedures are summarised below:

In those cases where the Customs authorities of the importing country have reason to suspect that the claim for AANZFTA originating status is incorrectly claimed, the agreement allows these authorities to initiate an investigation into the matter. Where this is the case, it is likely that the authorities will suspend preferential tariff treatment to the affected goods during the period of the investigation. In addition, where an investigation into a goods origin is initiated, the AANZFTA permits the importing authorities to:
  • Institute retroactive checking measures to check on the validity of the CO;
  • Request information from the relevant importer of the affected goods; and,
  • Make a written request to the Issuing Authority / Body in the exporting country issuing the CO asking for information from the exporter or producer of the goods.
bahwa atas keraguan terhadap Form AANZ Nomor XX.X0XX.0XXXX tanggal 16 Februari 2015 Terbanding tidak melakukan konfirmasi (retroactive check) kepada QQ New Zealand Chambers of Commerce, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 17 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area;

bahwa Terbanding telah mengirimkan Rejection on Certificate of Origin yang dikirimkan kepada Independent Verification Services PO Box XXXX, Waikato Mail Centre, Hamilton 3240, New Zealand dengan surat nomor: S6531/WBC.10/KPP.MP.01/2015tanggal 05 Juni 2015;

bahwa QQ New Zealand Chambers of Commerce mengirimkan surat kepada Terbanding tanpa nomor tanggal 30 Juli 2015, menunjuk surat Terbanding nomor: S6531/WBC.10/KPP.MP.01/2015 tanggal 05 Juni 2015 mengenai Form AANZ Nomor XX.X0XX.0XXXX tanggal 16 Februari 2015, antara lain menyatakan:
Unfortunately your letter was incorrectly addressed to another organization.
We have reviewed the above certificate and confirm that all AANZFTA Certificates of Origin issued in New Zealand are certified electronically

We acknowledge that this certificate has been presented in single page format and not with the Overleaf Notes printed on the reverse of Page 1 of the certificate. We confirm that the certificate 21.2015.02691 presented to your office matches the certificate as certified in our records. We respectfully request you re-consideration of certificate 21.2015.02691 under AANZFTA Chapter 3, Rule 15 (1) which states:

Where the origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor transcription errors or discrepancies in documentation shall not ipso facto invalidate the certificate of origin, if it does in fact correspond to the goods subbmitted

In this case the correct procedure has been followed. This office as the Issuing Authority/Body holds one copy of certificate 21.2015.02691 and the exporter holds one copy. The original was forwarded to the importer and presented to your office;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form AANZ Nomor 21.2015.02691 tanggal 16 Februari 2015, kedapatan bahwa certificate of origin Form AANZ Nomor XX.X0XX.0XXXX telah memuat data sebagaimana dimaksud dalam Appendix 2 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, Minimum Data Requirements for Certificate of Origin dan telah memenuhi ketentuan Rule 7 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan Overleaf Notes dicetak dibalik lembar Form AANZ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AANZ-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form AANZ yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang New Zealand, dan disahkan oleh New Zealand Chambers of Commerce sebagai QQ, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form AANZ tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AANZ-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form AANZ) yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AANZ-FTA;



menimbang :
 bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Onion Class 1 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 023950 tanggal 11 Maret 2015, mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEANAustralia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-733/WBC.10/2015 tanggal 13 Juli 2015 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AANZ-FTA);



Mengingat :
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;



Memutuskan :
 Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-733/WBC.10/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001885/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tanggal 27 Maret 2015, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Onion Class 1 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 023950 tanggal 11 Maret 2015, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AANZ-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Surabaya berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

AA, S.Sos
BB S.Sos., M.H.
CC, S.E., M.E.
DD 		sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIA pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.