Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-109024.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-109024.19/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2018

Jenis Pajak

Bea Masuk

Tahun Pajak

2016

Pokok Sengketa

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai Pabean atas barang White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, negara asal United States, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD25,076.87, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD27,100.612, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp6.134.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa:

bahwa Perusahaan melampirkan bukti rekening koran tetapi tidak melampirkan bukti/data copy pembayaran (aplikasi transfer) yang sesuai dengan dokumen yang dipermasalahkan. Sehingga tidak dapat diketahui kebenaran transaksi yang dipermasalahkan;

bahwa Perusahaan tidak melampirkan bukti korespondensi, Purchase Order dan Order Confirmation untuk mendukung kebenaran syarat-syarat transaksi yang tercantum seperti term of payment and delivery allowance;

bahwa Perusahaan tidak melampirkan data pendukung (nota debet, kas voucher, dIl) sehingga tidak dapat dilakukan pembuktian kebenaran atas pembayaran yang dilakukan;

bahwa Perusahaan tidak melampirkan pembukuan yang lengkap sebagai pendukung nilai transaksi yang meliputi : jurnal umum; buku hutang; buku kas; buku bank; buku pembelian dan/atau buku penjualan; dan buku persediaan untuk mengetahui transaksi pembayaran diakui sebagai hutang atau bukan;

bahwa Perusahaan tidak melampirkan data perpajakan seperti SPT Masa dan faktur pajak yang diperlukan untuk pendukung nilai transaksi.

bahwa dari penelitian dan LPPNP Pejabat Bea dan Cukai diketahui bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB nomor 318851 tanggal 03 Agustus 2016 tidak dapat diterima karena perusahaan tidak menyerahkan bukti hutang, pembukuan dan bukti pembayaran transaksi sehingga penetapan Nilai Pabean dengan menggunakan metode 1 gugur (Nilai Transaksi). Penetapan Nilai Pabean kemudian menggunakan Metode II s.d. VI secara hirarki;

bahwa Penetapan Nilai Pabean.

bahwa Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena berdasarkan penelitian pada database importasi Tanjung Priok dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang telah diterima nilai pabeannya, tidak diperoleh data pembanding untuk baranq identik yang memenuhi persyaratan;

bahwa Nilai Transaksi Barang Serupa dapat digunakan, karena berdasarkan penelitian pada database importasi Tanjung Priok dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang telah diterima nilai pabeannya, diperoleh data pembanding untuk baranq serupa yang memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Pejabat Bea dan Cukai terhadap data importasi di KPU Tanjung Priok diperoleh data harga barang Serupa. Ketentuan dalam pengertian Barang Serupa sebagaimana diatur dalam PMK nomor 160/PMK.04/2010 Pasal 1 Angka 6 yaitu:

"Dua Barang Dianggap Serupa atau yang selanjutnya disebut Barang Serupa adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta :

a)	Diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b)	Diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.

bahwa dalam penelitian melalui aplikasi CEISA Impor didapati data pembanding barang serupa dengan harga satuan USD 308,00/MT;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PIB Nomor 318851 tanggal 03 Agustus 2016 ditetapkan dengan Metode III (Barang Serupa) sehingga total nilai pabean barang impor menjadi CIF USD 27.100,612;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR-725/KPU.01/BD.1004/2017 tanggal 09 Oktober 2017 hal Tanggapan atas Bukti Transaksi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah menerima bukti-bukti pendukung transaksi yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding saat persidangan;

bahwa ketentuan mengenai penelitian dan penetapan Nilai Pabean telah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, sebagaimana kutipannya berikut:

2.1

Kutipan Pasal 22 ayat (1) dan (2)

Pasal 22

(1)

Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

(2)

Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi:

mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
meneliti unsur biaya-biaya dan / atau nilai yang seharusnya ditambahkan / tidak termasuk dalam nilai transaksi;
meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.

2.2

Kutipan Pasal 23 ayat (2)

Pasal 23

(2)

Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual beli;
persyaratan nilai transaksi terpenuhi;
unsur biaya- biaya dan/ atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; dan
hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran.

2.3

Kutipan Pasal 26 ayat (3)

Pasal 26

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran, terdapat:

nilai pabean wajar dan memenuhi ketentuan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) , Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, Pejabat Bea dan Cukai:

menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan dan unit audit untuk importir kategori risiko rendah; atau
melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan INP untuk Importir kategori risiko sedang, Importir kategori risiko tinggi atau Importir kategori risiko sangat tinggi.

2.4

Kutipan Pasal 28 ayat (1), (2), (5), (5a), dan (5b)

(1)

Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b angka 2 dan Pasal 27 ayat (3) huruf b angka 2 kepada Importir, melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya.

(2)

Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Importir harus:

menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan INP; dan
menyerahkan semua informasi, dokumen, dan / atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.

(5)

Dalam hal Importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

(5a)

Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.

(5b)

Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/ atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai:

menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya; atau
melakukan Konsultasi kepada Importir yang bersangkutan atau kuasanya.

bahwa Terbanding telah meneliti bukti-bukti transaksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti transfer tetapi bukti transfer tersebut tidak terbaca dengan jelas sehingga tidak dapat diteliti terkait jumlah, tujuan dan validasi pembayaran tersebut;

bahwa oleh karenanya, berdasarkan semua uraian di atas nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak diyakini kewajaran dan/atau kebenarannya, sehingga tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

Menurut Pemohon

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan diterbitkannya surat penetapan penambahan BM, PPN, PPH dan denda tersebut pada SPTNP Nomor: 009860/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tertanggal 01 September 2016 dengan alasan bahwa harga yang telah Pemohon Banding laporkan adalah sesuai dengan transaksi dengan supplier yaitu USD. 285 /MT CFR Jakarta;

bahwa harga pembelian tersebut diatas pada point no. 1 setelah Pemohon Banding tambahkan dengan biaya-biaya di Jakarta yang antara lain biaya BM, PPN, PPh, Trucking dan lainnya, maka Pemohon Banding akan menjualnya Dengan harga Rp. 5,400 — 5,900 per Kg secara grosiran;

bahwa dari Kantor Pelayanan Tanjung Priok menetapkan carrot tersebut adalah USD. 308 per MT;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan Nomor: 0.414-Bantahan/JS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding untuk meyakinkan atas kebenaran Nilai Pabean sebesar CIF USD25,076.87 adalah harga sebenarnya, sebagai harga transaksi, Pemohon Banding telah melampirkan dokumen pendukung;

bahwa Pemohon Banding juga telah melampirkan bukti-bukti kebenaran lainnya terkait Nilai Pabean sebagai nilai transaksi;

bahwa Terbanding dalam menetapakan nilai pabean didasarkan hanya atas sumber data importasi setempat dan tidak jelas apakah barang identik atau serupa;

bahwa harga barang di pasar internasional selalu berfluktuasi dan importir pembanding cor-bisninya tidak jelas;

bahwa Terbanding dalam meneliti bukti transaksi yang diajukan Pemohon Banding kurang memenuhi hirarki urutan penetapan nilai pabean dari Metode I s.d. Metode VI serta unsur keadilan;

bahwa Pemohon Banding pernah dilakukan audit dengan hasil audit nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean dan juga dalam beberapa keberatan Pemohon Banding diterima sebagai nilai pabean;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Tanggapan tertulis atas Surat Nomor: SR-725/KPU.01/BD.1004/2017 tanggal 09 Oktober 2017 hal Tanggapan atas Bukti Transaksi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa importasi yang dilakukan Pemohon Banding dari supplier di luar negeri adalah sudah cor bisnis dan supplier menjadi langganan, sehingga kadang-kadang purchase order tidak ada namun bisa saja hanya korespondensi dan sales contract. Hal tersebut tidak mengurangi arti transaksi yang sudah disepakati kedua belah pihak;

bahwa sesuai Penjelasan bukti pembayaran melalui 1 buah voucher dan TT DF dengan voucher Nomor: PB.081096 tanggal 07 September 2016 senilai Rp327.752.574 (terdiri 2 invoice Nomor: XXXXX barang sengketa sebesar USD25,076.87 dan invoice Nomor: 52268 barang tidak sengketa sebesar USD50.45 > USD25,026.42 = Rp327.752.574 (Rekening Koran + Biaya Bank DF);

bahwa total 1 buah TT = USD25,026.42 (yang dipakai untuk membayar inv-barang sengekta sebesar USD25,076.87) dan telah diperinci pembayaran melalui TT tersebut dengan penjelasan matriks terlampir;

Menurut Majelis

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, negara asal United States, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean CIF USD25,076.87, dan oleh Terbanding ditetapkan CIF USD27,100.612, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor: SPTNP-009860/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 01 September 2016 dengan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp6.134.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“(2)	Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.”

bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 0289/JS/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap dan benar pada tanggal 13 September 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-5687/KPU.01/2016 tanggal 01 November 2016 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 0414/JS/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 ke Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan), menyatakan:

“Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.”

bahwa di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (selanjutnya disebut PMK Nilai Pabean), dinyatakan:

“(1)	Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
(2)	Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).”

bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) PMK Nilai Pabean tersebut, dinyatakan:

“Nilai transaksi harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas.”

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan:

biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:

komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;

nilai dari barang dan jasa berupa:

material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
material yang digunakan dalam pembuatan barang impor;
teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:

dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
biaya asuransi.

bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) PMK Nilai Pabean tersebut, diatur hal-hal yang dapat menggugurkan pemberitahuan Nilai Transaksi, sebagai berikut:

“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.”

bahwa menurut Terbanding, harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD27,100.612 berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa;

bahwa penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding sebesar CIF USD27,100.612 dengan harga satuan sebesar CIF USD308.00/MT sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 sebesar CIF USD25,076.87 dengan harga satuan sebesar CIF USD285.00/MT, atau hanya terdapat selisih sebesar 7,47%;

bahwa Terbanding tidak menyebut secara tegas alasan untuk membatalkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding di dalam PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016, sehingga Majelis menggunakan bukti-bukti transaksi yang diserahkan di dalam persidangan untuk menguji kebenaran pemberitahuannya;

bahwa Supplier QQ, Inc., 1111 XXX, menerbitkan Invoice dan Packing List Nomor: 52282 tanggal 17 Juni 2016, dengan uraian jenis barang White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, dengan nilai CIF USD25,076.87;

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: TSC14073 tanggal 17 Juni 2016 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper
Consignee

: QQ, Inc., 1111 XXX
: PT JS

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 52282 tanggal 17 Juni 2016 adalah White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru dari QQ, Inc., 1111 XXX dengan harga sebesar CIF USD25,076.87;

bahwa barang impor White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru dengan Bill of Lading Nomor: TSC14073 tanggal 17 Juni 2016 dan Invoice Nomor: 52282 tanggal 17 Juni 2016 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 dengan nilai pabean sebesar CIF USD25,076.87;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 52282 tanggal 17 Juni 2016 senilai USD25,076.87, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Transfer sebesar USD25,076.87 dan atas transaksi tersebut telah dibukukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis dapat meyakini Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 sebesar CIF USD25,076.87.00, sama dengan bukti pendukung transaksinya, sehingga merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, negara asal United States oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-009860/NOTUL/KPUTP/BD.02/2016 tanggal 01 September 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5687/KPU.01/2016 tanggal 01 November 2016 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, negara asal United States sebesar CIF USD25,076.87 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5687/KPU.01/2016 tanggal 01 November 2016 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009860/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 01 September 2016, atas nama: PT JS, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 318851 tanggal 03 Agustus 2016 yaitu White Proso Millet - Feed Grade (Untuk Makanan Ternak) Kond. Baik/Baru, negara asal United States sebesar CIF USD25,076.87 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 oleh Hakim Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

AA, S.Sos., M.H.
BB, S.E., M.E.
CC, S.E.
DD

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti.

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.