memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Kav. X0-XX, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BB, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4001/PJ./2015, tanggal 4 Desember 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali;


PT FGH, tempat kedudukan di Desa IV CC, alamat korespondensi: Gedung AA Tower Lt.X Jalan QQ Nomor X0 Medan X0XXX;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63556/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 03 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor : KEP-563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 07 November 2014;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63556/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 03 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00120/207/10/202/13 tanggal 3 Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor XX-0XXXXX-X0X0 atas nama PT. FGH, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-X0X.00X, alamat di Desa IV CC, alamat korespondensi: Gedung AA Tower Lt.X Jalan QQ No. X0 Medan X0XXX sehingga PPN yang kurang / (lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :


Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63556/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63556/PP-/M.IVA/16/2015 tanggal 3 September 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
   3.2.	Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00120/207/10/202/13 tanggal 3 Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: XX-0XXXXX-X0X0 atas nama PT. FGH, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-X0X.00X, alamat di Desa IV CC Pesaman Barat, alamat korespondensi: Gedung AA Tower Lt. X, Jalan QQ No. X0, Medan X0XXX, atas sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-563/WPJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor : 00120/207/10/202/13 tanggal 3 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 0X.XXX.XXX.X-X0X.00X, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp52.105.938,00; yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah segar (TBS) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo jasa titip olah berupa jasa titip olah (maklon) TBS kepada Pihak Pengolah bukan merupakan penyerahan hak/ BKP yang bersifat strategis (vide Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN). Sedangkan imbalan jasa pengolahan TBS kepada perusahaan afiliasi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah membayar PPN 10% dan memotong PPh Pasal 23 serta tidak pernah melakukan penjualan TBS yang bersifat startegis yang atas penyerahannya dibebaskan pengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) juncto Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

   Dasar Pengenaan Pajak
   a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
   a.1 Ekspor	0
   a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	6.872.242.215
   a.3 Jumlah	6.872.242.215
   b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
   c. Jumlah Seluruh Penyerahan	6.872.242.215
   d. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	687.224.222
   e. Dikurangi :
   1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	88.049.363
   2. Dibayar dengan NPWP sendiri	599.174.859
   3. Jumlah	687.224.222
   f. Jumlah PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. FFF, S.H., M.S. dan Dr. H. GGG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. HHH, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.






Biaya - biaya :
1. Meterai...................... Rp 6.000,00
2. Redaksi .................... Rp 5.000,00
3. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00
Jumlah ..................... Rp 2.500.000,00