Home
/
Data Center
/
Putusan
/
PUT-114699.19
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-114699.19/2017/PP/M.IXB Tahun 2018

Jenis Pajak : Bea Masuk
Tahun Pajak : 2017
Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan Nilai Pabean atas barang Groundnut Kernels, Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 51.015,00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 56.715,00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 16.189.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa dari penelitian bukti-bukti pendukung yang dilampirkan Pemohon Banding, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai transaksi gugur), dan untuk selanjutnya ditetapkan menggunakan nilai transaksi barang serupa, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 56.715,00;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Tanggapan atas Bukti Transaksi dengan Surat Nomor: SR-62/KPU.01/BD.1005/2018 tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, kiranya perlu Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a.
 Bahwa di dalam hukum dikenal adanya norma hukum dan asas hukum;
b. Bahwa dalam hukum secara umum, dikenal adanya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Terkait asas keadilan dapat disampaikan bahwa menurut QWE, keadilan itu memperlakukan sama kepada hal yang sama dan memperlakukan hal yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.
c. Sedangkan di dalam pemungutan pajak juga dikenal adanya asas, dengan beberapa pendapat sebagai berikut:
  • Menurut QWE, asas pemungutan pajak di antaranya adalah Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama);
  • Menurut RTY, asas pemungutan pajak di antaranya adalah Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
d. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut baik hukum secara umum maupun dalam pemungutan pajak, telah jelas bahwa asas keadilan maupun kesamaan mempersyaratkan hal yang prinsip yaitu kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Dengan kata lain, jika kondisi tidak sama maka tidak dapat diperlakukan sama, sehingga wajib pajak/importir yang tidak memenuhi ketentuan untuk menyerahkan data-data yang diminta seyogyanya tidak dapat diperlakukan sama;
e. Bahwa asas keadilan yang menerapkan adanya perlakuan yang tidak sama tersebut di atas dimaksudkan agar pengguna jasa menjadi tertib;
f. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Importir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
Penjelasan:
Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagal manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea den cukai. Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
g. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal dalam jangka waktu kurang dari 60 hari sejak tanggal penetapan, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding telah merasa ada cukup bukti untuk mengajukan keberatan pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan;
h. Bahwa sejak permohonan keberatan diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding, Pemohon Banding masih diberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk mengajukan data tambahan, apabila Pemohon Banding merasa masih terdapat data yang perlu untuk ditambahkan untuk memperkuat permohonannya;
i. Bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan data tambahan apapun;
j. Bahwa data baru berupa Buku uang muka pembelian, buku bank, histori barang, jurnal umum transaksi maupun rekening koran yang baru disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan banding seharusnya telah ada pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan dan dapat diajukan pada saat itu;
k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Pajak hanya melakukan pemeriksaan atas berkas yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan keberatan dan harus mengabaikan berkasberkas baru yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan banding manakala secara ternyata dapat diidentifikasi bahwa berkas baru tersebut telah ada pada jangka waktu pengajuan keberatan dan pengajuan data tambahan keberatan. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 yang menyatakan bahwa: "Dokumen yang telah diminta oleh pejabat Bea dan Cukai yang tidak diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai bukti baru pada tahapan pemeriksaan keberatan dan banding."

bahwa terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:
  1. Bukti korespondensi terbentuknya harga dan dokumen yang menggambarkan konfirmasi pemesanan sebelum transaksi disepakati dalam Sales Contract hingga saat ini belum dilampirkan sehingga tidak dapat diketahui proses terbentuknya harga antara importir dengan supplier;
  2. Berdasarkan Form Al nomor Al 49757050 disebutkan bahwa FOB value atas Groundnut Kernels dengan Nett Weight 56,430 MT adalah USD 50.670,00 dan berdasarkan invoice nomor GSE/1108/16-17 diketahui nilai CNF total atas Groundnut Kernels dengan Nett Weight 56,430 MT sebesar USD 51.015,00 sehingga perhitungan kotor nilai freight adalah USD 345,00 dengan diketahui pelabuhan muat adalah Jawaharlal Nehru (India);
  3. Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN maupun Formulir 1111 A2/Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Fatur Pajak, Formulir 1111 B1/Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Import BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah Pabean) untuk menunjukkan kepemilikan barang;
  4. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka nilai yang dibayarkan tidak dapat diyakini sebagai harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB tidak dapat Terbanding terima dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Groundnut Kernels yang Pemohon Banding beli senilai USD 895/MT adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract dan Invoice;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis dengan Surat Nomor: 022/SRA/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Nomor: 025/SRA/IV/2018 tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pembelian kacang tanah (Groundnut Kernels) dari India (Shipper: MLP Exports) dengan nilai USD 895/MT adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract No. MLPE/904/16-17 tanggal 27 Februari 2017;

bahwa mengenai PIB pembanding dari pihak Terbanding yaitu dengan harga USD 995/MT, itu adalah wajar karena harga pada setiap hari atau minggu dapat berubah-ubah (fluktuatif);

bahwa Pemohon Banding juga ada pembelian kacang tanah seharga USD 1.000/MT dari India (shipper: NKO Factory) dengan tipe/jenis yang sama, hal ini membuktikan bahwa harga pembelian kacang tanah selalu ada perubahan setiap hari atau setiap minggu;

bahwa seperti tertera di Sales Contract No. MLPE/904/16-17, pembelian Pemohon Banding adalah berdasarkan Cost and Freight (CNF), jadi Pemohon Banding tidak mengetahui masalah Freight;

bahwa bersama ini Pemohon Banding melampirkan SPT Masa PPN maupun formulir 1111 A2.
Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017 adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean terhadap barang impor dengan PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian dokumen nilai transaksi disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor XXXXXX tanggal 04 April 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur), dan untuk selanjutnya ditetapkan menggunakan nilai transaksi barang serupa, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 56.715,00;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 043/SRA//VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Groundnut Kernels yang Pemohon Banding beli senilai USD 895/MT adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract dan Invoice;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
    1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
    2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
    3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
  2. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
  3. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
  4. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994;

bahwa pengguguran nilai transaksi oleh Terbanding tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Supplier MLP. Exports, India menandatangani Sales Contract Nomor: MLPE/904/16-17 tanggal 27 Februari 2017, dengan jenis barang berupa Groundnut Kernels sebanyak 57 MT, dengan harga satuan USD CNF 895/MT;

bahwa Supplier MLP. Exports, India, menerbitkan Invoice dan Packing List Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017, jenis barang Groundnut Kernels, sebanyak 1140 Bags, dengan harga total CNF USD 51.015,00, Net Weight 57.000,00 Kgs;

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: SSLNSJKTCF0078 tanggal 11 Maret 2017 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper
Consignee
Port of Loading
Port of Discharge
Description
Term
Gross Weight		 :
:
:
:
:
:
:
 MLP. Exports, India
Pemohon Banding
GTI, India
Jakarta
1140 Bags Groundnut Kernels
Freight Prepaid
57.000,00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017 adalah Groundnut Kernels dari MLP. Exports, India dengan harga sebesar CNF USD 51.015,00;

bahwa barang impor Groundnut Kernels dengan Bill of Lading Nomor: SSLNSJKTCF0078 tanggal 11 Maret 2017 dan Invoice Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 sebagai Groundnut Kernels dengan nilai pabean sebesar CIF USD 51.015,00;

bahwa Asuransi dibayar di dalam negeri berdasarkan Sertifikat Asuransi Nomor: 02617/EXINDOKA/BJI tanggal 11 Maret 2017 yang diterbitkan oleh PT BJI Indonesia;

bahwa nilai pabean atas impor Groundnut Kernels dengan PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 56.715,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 adalah Groundnut Kernels dari MLP. Exports, India, dengan harga CIF USD 51.015,00 sesuai dengan Invoice Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017 dan Bill of Lading Nomor: SSLNSJKTCF0078 tanggal 11 Maret 2017;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017 dengan nilai sebesar USD 51.015,00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai bukti transfer dari VHU tanggal 23 Maret 2017 sebesar USD 51.015,00 dan sesuai Rekening Koran VHU Nomor Rekening X-X0X-X0XXXX periode Maret 2017, rekening Pemohon Banding telah didebet oleh VHU pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar USD 51.015,00 dan telah dicatat sebagai kredit pada Buku Bank pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar USD 51.015,00;
Menimbang : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai yang tercantum dalam Invoice Nomor: MLPE/1108/16-17 tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD 51.015,00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 sebesar CIF USD 51.015,00, adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dan koreksi Terbanding atas nilai pabean dalam Keputusan Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017 dibatalkan, sehingga tagihannya menjadi nihil;
Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3682/KPU.01/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-006744/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Groundnut Kernels sesuai PIB Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2017 sebesar CIF USD 51.015,00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. ABC, M.M., M.H.
Drs. DEF, M.M.
Ir. GHI, M.Eng.
dengan dibantu oleh
JKL, S.E. 		sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA