Ortax

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49992/PP/M.VI/12/2014

Kategori : PPh Pasal 23

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp562.500.000,00;

Calender Tahun Pajak : 2014
Aktif 01 Des 2015
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  PUT.49992/PP/M.VI/12/2014

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23
     
Tahun Pajak : 2009
     
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp562.500.000,00;
     
     
Menurut Terbanding :  bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-165/WPJ.15/KP.0105/2011 tanggal 07 Desember 2011 bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut :

Pembayaran sewa Dump Truk, alat Dozzer,
Vibro dan Excavator
Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourching)
Jumlah koreksi PPh Pasal 23  		 Rp 562.500.000,00

-
Rp 562.500.000,00
     
Menurut Pemohon  : bahwa PPh Pasal 23 terutang menurut Pemohon Banding adalah nihil, karena dalam pekerjaan proyek, Pemohon Banding menggunakan alat milik sendiri, sehingga tidak ada penyewaan alat sebagai objek PPh Pasal 23, dengan rincian alat :
Nama Alat  Tahun Perolehan Pemilik
Buldoser 2008 ABC
Roller 2008 ABC
Vibrator Roller 2008 ABC
Vibrator Roller 1995 PT DEF
Hydraulic Excavator 2004 PT DEF
Excavator 2001 ABC
Dump Truk 2008 ABC
     
Menurut Majelis : bahwaTerbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding bahwa terdapat Pembayaran berupa sewa Dump Truk, alat Dozzer, Vibro dan Excavator serta Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) sebesar Rp562.500.000,00;

bahwa menurut Pemohon Banding mendalilkan bahwa PPh Pasal 23 terutang adalah nihil, karena dalam pekerjaan proyek, Pemohon Banding menggunakan alat milik sendiri, sehingga tidak ada penyewaan alats ebagai objek PPh Pasal 23;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui memang ada arus kas yang tertulis sewa ekskavator, namun pencatatan tersebut adalah untuk membandingkan bagaimana jika Pemohon Banding melakukan sewa dengan dimiliki sendiri dalam rangka menghitung apakah perusahaan Pemohon Banding ada memperoleh laba;

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam kenyataannya tidak melakukan sewa peralatan karena peralatan dimaksud dimiliki sendiri oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa bahwa Terbanding sudah meminta Pemohon Banding, baik dalam pemeriksaan maupu saat keberatan, untuk membuktikan alat berat tersebut adalah milik sendiri;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ataupun menyampaikan bukti yang diminta oleh Terbanding;

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa dalam lampiran aktiva dan laporan keuangan Pemohon Banding tidak ada pencatatan ataupun informasi mengenai aktiva atau alat berat tersebut;

bahwa Majelis berpendapat aktiva berupa alat berat adalah bukan merupakan milik Pemohon Banding sendiri;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen kepemilikan aktiva berupa alat berat;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa aktiva berupa alat berat a quo memang tidak tercantum dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran SPT PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dokumen kepemilikan aktiva berupa alat berat yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat persidangan tidak dapat meyakinkan Majelis karena pada laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran SPT PPh Badan terbukti tidak terdapat informasi mengenai adanya aktiva berupa alat berat;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa aktiva berupa alat berat baru dicantumkan pada laporan keuangan Pemohon Banding pada tahun 2012;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon banding yang menyatakan bahwa alat berat adalah merupakan milik Pemohon Banding sendiri sehingga tidak perlu menyewa adalah tidak dapat dibuktikan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan adanya pengeluaran berupa Pembayaran sewa Dump Truk, alat Dozzer, Vibro dan Excavator serta Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) sebesar 562.500.000,00 telah sesuai ketentuan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp562.500.000,00 tetap dipertahankan;
     
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
     
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
     
Menimbang : bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk menolak banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut : 

No Uraian Koreksi Total Sengketa
(Rp)		 Tidak Dipertahankan
(Rp)		 Dipertahankan
(Rp)
1 Dasar Pengenaan Pajak 562.500.000,00 0,00 562.500.000,00
     
Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
     
Memutuskan : Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/WPJ.15/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00012/203/09/801/11 tanggal 13 Desember 2011, atas nama XXX.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 oleh Hakim Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

GHI,Ak.,M.B.A .....................
Drs. JKL, Ak .........................
MNO, Ak.,M.Sc .....................
Ir. PQR, M.M., ......................		 sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.