memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa YYY, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, , Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2385/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;



XXX, beralamat di Dusun P RT D RW Y, Puhti, Karangjati, Ngawi;


Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111724.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan
   Bahwa memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Penagihan Pajak melalui Surat Paksa Nomor SP-00553/WPJ.24/KP.1304/2016 tertanggal 1 Desember 2016 perihal Penagihan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun Pajak 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara
   
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
   2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor S-731/WPJ.24/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
   3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Paksa Nomor SP-00553/WPJ.24/KP.1304/2016 tertanggal 1 Desember 2016 perihal penagihan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun Pajak 2011 kepada Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
   4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerima Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dari Penggugat;
   5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membetulkan kesalahan hitung dalam Surat Paksa Nomor SP-00553/WPJ.24/KP.1304/2016 tertanggal 1 Desember 2016 perihal Penagihan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun Pajak 2011 kepada Penggugat;
   6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111724.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-731/WPJ.24/2017 tanggal 02 Maret 2017, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00097/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama XXX, NPWP 07.121.482.xxxx, beralamat di Dsn. P RT D RW Y, Puhti, Karangjati, Ngawi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111724.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111724.99/2017/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-731/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00097/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama XXX, NPWP 07.121.482.xxxx, beralamat di Dsn. P RT D RW Y, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00097/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama XXX, NPWP 07.121.482.xxxx, beralamat di Dsn. P RT D RW Y, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-731/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00097/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama Penggugat NPWP: 07.121.482.xxxx, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-731/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00097/207/11/646/15 tanggal 26 Maret 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo lebih bersifat yuridis fiskal dan substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu penerbitan SKPKB tidak dilakukan secara terukur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 14 dan angka 15, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh Dr. CCC, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. AAA, S.H., M.H. dan Dr. BBB, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan DDD, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.