Membaca sengketa banding pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Cepat, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan atas Keberatan PT QWE Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 013823.19/2020/PP, antara: PT QWE, NPWP XX.XXX.0X0.X-XXX.000, beralamat di Jl. RTY No. X, RT 00X RW 00X, ASD, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakjli oleh Sdr. FGH jabatan Direktur Utama (berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor 39 tanggal 21 November 2017 disertai dengan Bukti Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0024767.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 26 November 2017) yang memberikan kuasa kepada:


untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,


Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230, hadir dalam persidangan yaitu:


berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-89/KPU.01/2021 tanggal 27 Januari 2021, ST-10/BC/KPU.01/2021 tanggal 02 Februari 2021, ST-13/BC/KPU.01/2021 tanggal 09 Februari 2021, ST-20/BC/KPU.01/2021 tanggal 15 Februari 2021, ST-245/KPU.01/2021 tanggal 03 Maret 2021 dan ST-31/BC/KPU.01/2021 tanggal 09 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-721/PP/BR/2020 tanggal 08 Desember 2020;

Telah membaca Surat Banding Nomor: 49/X/SIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;


Menimbang, bahwa SPTNP Nomor SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 035/SIAPIVI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak dan ditetapkan lain dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:


bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan Surat Nomor: 49/X/SIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 49/X/SIAP_Ace/2020 tanggal 03 November 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding KEP-3873/KPu.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020;

bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:


bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda P sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini;


Kewenangan Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Surat Banding Nomor: 49/X/SIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud;

Ketentuan Pengajuan Banding

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan Peradilan Pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan pengajuan banding:

bahwa Surat Banding Nomor: 49/X/SIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020 dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuh/ketentuan Pasal 35 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 49/X/SIAP_Ace/2020 tanggal 03 November 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 (Cap Pos 03 November 2020), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pelacakan pengiriman, Keputusan Terbanding Nomor KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020, diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 Agustus 2020;

bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:


bahwa apabila dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan Terbanding tanggal 19 Agustus 2020 oleh Pemohon Banding sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 03 November 2020 adalah 77 (tujuh puluh tujuh) hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 49ex/SIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa karena Surat Banding Nomor: 49AVSIAP_ACC/2020 tanggal 03 November 2020 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;


Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3873/KPU.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan atas Keberatan PT QWE Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008139/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama: PT QWE, NPWP XX.XXX.0X0.X-XXX.000, beralamat di Jl. RTY No. 6, RT 001 RW 005, Arjuna, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, tidak dapat diterima.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:


Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.