Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

HIGHLIGHTS DATA CENTER SUBJEK PILIHAN FORUM

Peraturan Tax Treaty Putusan Kurs KMK Kurs BI Tarif Bunga

Fitur

highlights data center subjek pilihan forum

Informasi

About Us Kebijakan Privasi Pedoman Media Siber Disclaimer Kontak Kami Career

Navigating the Coretax era with
Ortax Ecosystem

pajakexpress.com | pajak101.com | taxbase.id | bsadvisory.com

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA

/

/

Konsolidasi Undang-Undang

/

Pengadilan Pajak

/

Pasal 9

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5
BAB II SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB III KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK
Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33
BAB IV HUKUM ACARA
Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94 Pasal 95
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

6 Bab | 98 Pasal

Last Update: 29 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 9

(1)

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.	warga negara Indonesia;
b.	berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
c.	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d.	setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e.	tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
f.	mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
g.	berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
h.	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
i.	sehat jasmani dan rohani.

(2)

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

(3)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali huruf b dan huruf f.

(4)

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.

(5)

Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.