Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5
BAB II SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB III KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK
Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33
BAB IV HUKUM ACARA
Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94 Pasal 95
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

6 Bab | 98 Pasal

Last Update: 29 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV HUKUM ACARA

Pasal 84

(1)	Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat; nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat; hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan; ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas; pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; pokok sengketa; alasan hukum yang menjadi dasar putusan; amar putusan tentang sengketa; dan hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
(2)	Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)	Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2).
(4)	Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera.
(5)	Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.
(6)	Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.