Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 17 October 2023

Isi Pasal Penjelasan

BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN

Pasal 16

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Pengertian di luar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak mengajukan keberatan yang bukan karena kesalahannya, misalnya, Wajib Pajak sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal.

Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak atas Surat Keberatan yang diajukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 17 October 2023

Isi Pasal Penjelasan

BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN

Pasal 16

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Pengertian di luar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak mengajukan keberatan yang bukan karena kesalahannya, misalnya, Wajib Pajak sedang sakit atau kena musibah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)