Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 23 ^Rev1)

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagian Daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut:

a.	bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), atau 20% (dua puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen);
b.	bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 64% (enam puluh empat persen), atau 80% (delapan puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 23 ^Rev1)

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagian Daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut:

a.	bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), atau 20% (dua puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen);
b.	bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 64% (enam puluh empat persen), atau 80% (delapan puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)