Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 3A Pasal 3B
BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
BAB III PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS Rev1)
Pasal 7 Pasal 7A Pasal 8 Pasal 9
BAB IV PENAGIHAN, PENGEMBALIAN, DAN KEDALUWARSA
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
BAB V PERIZINAN
Pasal 14 Pasal 15
BAB VI PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN Rev1)
Pasal 16 Pasal 16A Pasal 16B Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB VII PENIMBUNAN
Pasal 24
BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
BAB IX LARANGAN
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
BAB X KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI
Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 40A Pasal 40B
BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN Rev1)
Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 43A Pasal 43B Pasal 43C Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 58A Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62
BAB XIII PENYIDIKAN
Pasal 63 Pasal 64
BAB XIIIA PEMBINAAN PEGAWAI Rev1)
Pasal 64A Pasal 64B Pasal 64C Pasal 64D Pasal 64E
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65 Pasal 66 Pasal 66A Pasal 66B Pasal 66C Pasal 66D Pasal 67 Pasal 68
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69 Pasal 70
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71 Pasal 72

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

17 Bab | 92 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR

Pasal 5

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga jual pabrik atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Huruf b

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Ayat (3)

Perubahan tarif cukai yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (advalorum) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut.

Perubahan tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan barang kena cukai.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "DPR RI" adalah komisi yang membidangi keuangan.

Yang dimaksud dengan "alternatif kebijakan" adalah kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

Persetujuan DPR RI pada ayat ini antara lain sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap industri hasil tembakau yang padat karya terutama yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 39 Tahun 2007 (Rev1)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev2)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 3A Pasal 3B
BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
BAB III PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS Rev1)
Pasal 7 Pasal 7A Pasal 8 Pasal 9
BAB IV PENAGIHAN, PENGEMBALIAN, DAN KEDALUWARSA
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
BAB V PERIZINAN
Pasal 14 Pasal 15
BAB VI PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN Rev1)
Pasal 16 Pasal 16A Pasal 16B Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB VII PENIMBUNAN
Pasal 24
BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
BAB IX LARANGAN
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
BAB X KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI
Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 40A Pasal 40B
BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN Rev1)
Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 43A Pasal 43B Pasal 43C Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 58A Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62
BAB XIII PENYIDIKAN
Pasal 63 Pasal 64
BAB XIIIA PEMBINAAN PEGAWAI Rev1)
Pasal 64A Pasal 64B Pasal 64C Pasal 64D Pasal 64E
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65 Pasal 66 Pasal 66A Pasal 66B Pasal 66C Pasal 66D Pasal 67 Pasal 68
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69 Pasal 70
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71 Pasal 72

17 Bab | 92 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR

Pasal 5

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Ayat (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "DPR RI" adalah komisi yang membidangi keuangan.

Yang dimaksud dengan "alternatif kebijakan" adalah kebijakan besaran tarif cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 39 Tahun 2007 (Rev1)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev2)