Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG
Pasal 12
BAB V METERAI TEMPEL, METERAI ELEKTRONIK, DAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
BAB VI PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20
BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
Pasal 22 Pasal 23
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

12 Bab | 32 Pasal

Last Update: 29 February 2024

BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI

Pasal 3

(1)

Bea Meterai dikenakan atas :

a.	Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
b.	Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

(2)

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;

Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1.	menyebutkan penerimaan uang; atau
2.	berisi pengakuan bahwa utang utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.