Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG
Pasal 12
BAB V METERAI TEMPEL, METERAI ELEKTRONIK, DAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
BAB VI PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20
BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
Pasal 22 Pasal 23
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

12 Bab | 32 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI

Pasal 11

(1)

Pemungut Bea Meterai wajib:

a.	memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang;
b.	menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
c.	melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3)

Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

(4)

Pemungut Bea Meterai yang:

a.	terlambat menyetorkan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
b.	tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.