Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG
Pasal 12
BAB V METERAI TEMPEL, METERAI ELEKTRONIK, DAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
BAB VI PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20
BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
Pasal 22 Pasal 23
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

12 Bab | 32 Pasal

Last Update: 17 October 2023

BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG

Pasal 12

(1)

Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan:

a.	Meterai; atau
b.	surat setoran pajak.

(2)

Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a.	Meterai tempel;
b.	Meterai elektronik; atau
c.	Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Setiap Orang wajib memperoleh izin untuk membuat Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Bea Meterai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(5)

Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.