Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG
Pasal 12
BAB V METERAI TEMPEL, METERAI ELEKTRONIK, DAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
BAB VI PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20
BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
Pasal 22 Pasal 23
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

12 Bab | 32 Pasal

Last Update: 17 October 2023

Isi Pasal Penjelasan

BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 21

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pejabat yang berwenang masing-masing dalam menjalankan tugas atau jabatannya turut meyakinkan bahwa Bea Meterai yang terutang atas Dokumen telah dibayar sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurusita, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara.

Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin dan kewajiban atau larangan pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau pejabat umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.