Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3
BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95 Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 100 Pasal 101 Pasal 102 Pasal 103 Pasal 104 Pasal 105
BAB III TRANSFER KE DAERAH
Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 Pasal 109 Pasal 110 Pasal 111 Pasal 112 Pasal 113 Pasal 114 Pasal 115 Pasal 116 Pasal 117 Pasal 118 Pasal 119 Pasal 120 Pasal 121 Pasal 122 Pasal 123 Pasal 124 Pasal 125 Pasal 126 Pasal 127 Pasal 128 Pasal 129 Pasal 130 Pasal 131 Pasal 132 Pasal 133 Pasal 134 Pasal 135 Pasal 136 Pasal 137 Pasal 138 Pasal 139
BAB IV PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Pasal 140 Pasal 141 Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144 Pasal 145 Pasal 146 Pasal 147 Pasal 148 Pasal 149 Pasal 150 Pasal 151 Pasal 152 Pasal 153
BAB V PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
Pasal 154 Pasal 155 Pasal 156 Pasal 157 Pasal 158 Pasal 159 Pasal 160 Pasal 161 Pasal 162 Pasal 163
BAB VI PEMBENTUKAN DANA ABADI
Pasal 164 Pasal 165 Pasal 166
BAB VII SINERGI PENDANAAN
Pasal 167 Pasal 168
BAB VIII SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Pasal 169 Pasal 170 Pasal 171 Pasal 172 Pasal 173 Pasal 174 Pasal 175 Pasal 176 Pasal 177 Pasal 178 Pasal 179 Pasal 180
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 181 Pasal 182 Pasal 183 Pasal 184 Pasal 185
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 186
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 187 Pasal 188
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189 Pasal 190 Pasal 191 Pasal 192 Pasal 193

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

12 Bab | 193 Pasal

Last Update: 29 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 98

(1)	Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.
(2)	Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
(3)	Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
(4)	Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
(5)	Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
(6)	Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
(7)	Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan Menteri.
(8)	Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
(9)	Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
(10)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.
(11)	Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
(12)	Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.
(13)	Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Perda kabupaten/kota.
(14)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.