Ortax - Data Center

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17E ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 20 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 33 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 37 ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 37A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 40 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 41 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 42 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 43 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44A ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 44B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 46 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 47 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 47A ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 49 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 73 Pasal

Last Update: 31 May 2020

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾

Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
data yang diperoleh dalam rangka petaksanaan pemeriksaan;
dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identiias Wajib Pajak meiiputi:

nama Wajib Pajak;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
alamat Wajib Pajak;
alamat kegiatan usaha;
merek usaha; dan/atau
kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meiiputi:

penerimaan pajak secara nasional;
penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
penerimaan pajak perjenis pajak;
penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
register permohonan Wajib Pajak;
tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5)

Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.