Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17E ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 20 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 33 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 37 ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 37A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 40 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 41 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 42 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 43 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44A ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 44B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 46 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 47 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 47A ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 49 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 73 Pasal

Last Update: 15 March 2020

Isi Pasal Penjelasan

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾

pen Pasal 15

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya Jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.

Contoh:

Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis adanya biaya ikian Rp 10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000.00 biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000.00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap.
Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.
Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahanmengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2)

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.

Ayat (5)
Cukup jelas.