Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)Pasal 2 ^Rev1)Pasal 2A ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)Pasal 4 Pasal 4A ^Rev1)Pasal 5 ^Rev1)Pasal 5A ^Rev1)Pasal 6 ^Rev1)Pasal 6A ^Rev1)
BAB II PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR
Pasal 7 ^Rev1)Pasal 7A ^Rev1)Pasal 8 ^Rev1)Pasal 8A ^Rev1)Pasal 8B ^Rev1)Pasal 8C ^Rev1)Pasal 9 Pasal 9A ^Rev1)Pasal 10 Pasal 10A ^Rev1)Pasal 10B ^Rev1)Pasal 10C ^Rev1)Pasal 10D ^Rev1)Pasal 11 Pasal 11A ^Rev1)
BAB III TARIF DAN NILAI PABEAN
Pasal 12 Pasal 13 ^Rev1)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)Pasal 17A ^Rev1)
BAB IV BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 ^Rev1)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 23A ^Rev1)Pasal 23B ^Rev1)Pasal 23C ^Rev1)Pasal 23D ^Rev1)
BAB V TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1)Pasal 26 ^Rev1)Pasal 27 ^Rev1)
BAB VI PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 ^Rev1)Pasal 31 Pasal 32 ^Rev1)Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35
BAB VII PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN
Pasal 36 ^Rev1)Pasal 37 ^Rev1)Pasal 37A Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42
BAB VII TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 43 Pasal 44 ^Rev1)Pasal 45 ^Rev1)Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48
BAB IX PEMBUKUAN
Pasal 49 ^Rev1)Pasal 50 ^Rev1)Pasal 51 ^Rev1)Pasal 52
BAB X LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Pasal 53 ^Rev1)Pasal 54 ^Rev1)Pasal 55 Pasal 56 ^Rev1)Pasal 57 ^Rev1)Pasal 58 ^Rev1)Pasal 59 ^Rev1)Pasal 60 ^Rev1)Pasal 61 ^Rev1)Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 64A ^Rev1)
BAB XI BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73
BAB XII WEWENANG KEPABEANAN
Pasal 74 Pasal 75 ^Rev1)Pasal 76 ^Rev1)Pasal 77 Pasal 78 ^Rev1)Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 ^Rev1)Pasal 82A ^Rev1)Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 ^Rev1)Pasal 85A ^Rev1)Pasal 86 ^Rev1)Pasal 86A ^Rev1)Pasal 87 ^Rev1)Pasal 88 ^Rev1)Pasal 89 Pasal 90 ^Rev1)Pasal 91 Pasal 92 Pasal 92A ^Rev1)
BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 93 ^Rev1)Pasal 93A ^Rev1)Pasal 94 ^Rev1)Pasal 95 ^Rev1)Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 100 Pasal 101
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
Pasal 102 ^Rev1)Pasal 102A ^Rev1)Pasal 102B ^Rev1)Pasal 102C ^Rev1)Pasal 102D ^Rev1)Pasal 103 ^Rev1)Pasal 103A ^Rev1)Pasal 104 ^Rev1)Pasal 105 ^Rev1)Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 ^Rev1)Pasal 109 ^Rev1)Pasal 110 Pasal 111
BAB XV PENYIDIKAN
Pasal 112 Pasal 113
BAB XVA PEMBINAAN PEGAWAI
Pasal 113A ^Rev1)Pasal 113B ^Rev1)Pasal 113C ^Rev1)Pasal 113D ^Rev1)
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 114 Pasal 115 Pasal 115A ^Rev1)Pasal 115B ^Rev1)Pasal 115C ^Rev1)PASAL II ^Ketentuan ^Peralihan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

17 Bab | 154 Pasal

Last Update: 21 May 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115C ^Rev1)

(1)	Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak.
(2)	Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.
(3)	Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.
(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.

Keterangan

UU Nomor 10 Tahun 1995
UU Nomor 17 Tahun 2006 (Rev1)