Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
Pasal 2 ^Rev1) Pasal 3 Pasal 4 ^Rev1) Pasal 5 ^Rev1) Pasal 6 ^Rev1)
BAB III SURAT PAKSA
Pasal 7 ^Rev1) Pasal 8 ^Rev1) Pasal 9 ^Rev1) Pasal 10 ^Rev1) Pasal 10A ^Rev1) Pasal 11
BAB IV PENYITAAN
Pasal 12 ^Rev1) Pasal 13 Pasal 14 ^Rev1) Pasal 15 ^Rev1) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 ^Rev1) Pasal 20 ^Rev1) Pasal 21 ^Rev1) Pasal 22 ^Rev1) Pasal 23 ^Rev1) Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1) Pasal 26 ^Rev1) Pasal 27 ^Rev1) Pasal 28 ^Rev1)
BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
BAB VI GUGATAN
Pasal 37 ^Rev1) Pasal 38 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 39 ^Rev1) Pasal 40 ^Rev1) Pasal 41 ^Rev1)
BAB VIIA KETENTUAN PIDANA
Pasal 41A ^Rev1)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 3

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1) dan Ayat (2)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberitahuan Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Keterangan

UU Nomor 19 Tahun 2000 (Rev1)