Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
Pasal 2 ^Rev1) Pasal 3 Pasal 4 ^Rev1) Pasal 5 ^Rev1) Pasal 6 ^Rev1)
BAB III SURAT PAKSA
Pasal 7 ^Rev1) Pasal 8 ^Rev1) Pasal 9 ^Rev1) Pasal 10 ^Rev1) Pasal 10A ^Rev1) Pasal 11
BAB IV PENYITAAN
Pasal 12 ^Rev1) Pasal 13 Pasal 14 ^Rev1) Pasal 15 ^Rev1) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 ^Rev1) Pasal 20 ^Rev1) Pasal 21 ^Rev1) Pasal 22 ^Rev1) Pasal 23 ^Rev1) Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1) Pasal 26 ^Rev1) Pasal 27 ^Rev1) Pasal 28 ^Rev1)
BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
BAB VI GUGATAN
Pasal 37 ^Rev1) Pasal 38 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 39 ^Rev1) Pasal 40 ^Rev1) Pasal 41 ^Rev1)
BAB VIIA KETENTUAN PIDANA
Pasal 41A ^Rev1)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV PENYITAAN

Pasal 14 ^Rev1)

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang di jumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan di bebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (1a)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan objek sita berupa hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Keterangan

UU Nomor 19 Tahun 2000 (Rev1)