Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
Pasal 2 ^Rev1) Pasal 3 Pasal 4 ^Rev1) Pasal 5 ^Rev1) Pasal 6 ^Rev1)
BAB III SURAT PAKSA
Pasal 7 ^Rev1) Pasal 8 ^Rev1) Pasal 9 ^Rev1) Pasal 10 ^Rev1) Pasal 10A ^Rev1) Pasal 11
BAB IV PENYITAAN
Pasal 12 ^Rev1) Pasal 13 Pasal 14 ^Rev1) Pasal 15 ^Rev1) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 ^Rev1) Pasal 20 ^Rev1) Pasal 21 ^Rev1) Pasal 22 ^Rev1) Pasal 23 ^Rev1) Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1) Pasal 26 ^Rev1) Pasal 27 ^Rev1) Pasal 28 ^Rev1)
BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
BAB VI GUGATAN
Pasal 37 ^Rev1) Pasal 38 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 39 ^Rev1) Pasal 40 ^Rev1) Pasal 41 ^Rev1)
BAB VIIA KETENTUAN PIDANA
Pasal 41A ^Rev1)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV PENYITAAN

Pasal 23 ^Rev1)

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 19 Tahun 2000 (Rev1)