Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
Pasal 2 ^Rev1) Pasal 3 Pasal 4 ^Rev1) Pasal 5 ^Rev1) Pasal 6 ^Rev1)
BAB III SURAT PAKSA
Pasal 7 ^Rev1) Pasal 8 ^Rev1) Pasal 9 ^Rev1) Pasal 10 ^Rev1) Pasal 10A ^Rev1) Pasal 11
BAB IV PENYITAAN
Pasal 12 ^Rev1) Pasal 13 Pasal 14 ^Rev1) Pasal 15 ^Rev1) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 ^Rev1) Pasal 20 ^Rev1) Pasal 21 ^Rev1) Pasal 22 ^Rev1) Pasal 23 ^Rev1) Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1) Pasal 26 ^Rev1) Pasal 27 ^Rev1) Pasal 28 ^Rev1)
BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
BAB VI GUGATAN
Pasal 37 ^Rev1) Pasal 38 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 39 ^Rev1) Pasal 40 ^Rev1) Pasal 41 ^Rev1)
BAB VIIA KETENTUAN PIDANA
Pasal 41A ^Rev1)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB IV PENYITAAN

Pasal 27 ^Rev1)

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Keterangan

UU Nomor 19 Tahun 2000 (Rev1)