Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2 Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 5
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6 Pasal 7
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 8
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9 Pasal 10
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12 Bab | 31 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1)

Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak, wajib :

a.	menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak;
b.	memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.

(3)

Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang ini.

(4)

Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.

Keterangan

UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994 (Rev1)