Home
/
Data Center
/
Konsolidasi Undang-Undang
/
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
/
Pasal 3 Rev1)
Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
12 Bab | 31 Pasal
Last Update: 07 April 2025
Isi PasalPenjelasan
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 3 Rev1)
Penjelasan Pasal 3
 
Ayat (1)
 
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
 
Contoh :
- pesantren atau sejenis dengan itu.
- madrasah.
- tanah wakaf.
- rumah sakit umum.
 
Ayat (2)
 
Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.
 
Ayat (3)
 
Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
 
Contoh :
  1. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :
    - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 3.000.000,00
    - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00
    Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
     
  2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :

    1. Desa A

      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 5.000.000,00
      Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak :
      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 5.000.000,00 (+)
      - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 13.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00 (-)
      - Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00

    2. Desa B

      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 3.000.000,00
      Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 3.000.000,00 (+)
      - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 8.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 (-)
      - Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 8.000,000,00
      Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

  3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut:

    1. Objek I

      -

      Nilai Jual Objek Pajak Bumi

      		 = Rp 4.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp 2.000.000,00
      Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak :
      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 2.000.000,00 (+)
      - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 6.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00
      Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

    2. Objek II.

      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp 4.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp 1.000.000,00
      Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
      - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 1.000.000,00 (+)
      - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 5.000.000,00
      - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 (-)
      - Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00
 
Ayat (4)
 
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

© Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA