Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2 Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 5
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6 Pasal 7
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 8
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9 Pasal 10
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12 Bab | 31 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

Ayat (3)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh :

Nilai Jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya nilai jual kena pajak 20% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00
Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya nilai jual kena pajak 50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 500.000,00.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994 (Rev1)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2 Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 5
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6 Pasal 7
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 8
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9 Pasal 10
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12 Bab | 31 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

Ayat (3)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh :

Nilai Jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya nilai jual kena pajak 20% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00
Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya nilai jual kena pajak 50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 500.000,00.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994 (Rev1)