Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 1A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 2 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 4A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16B ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16C ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16D ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16E ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16F ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 31 Pasal

Last Update: 19 March 2020

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾

(1)	Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
(1a)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
(2a)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
(3)	Dihapus.
(4)	Dihapus.
(5)	Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
(6)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(7)	Dihapus.
(8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(9)	Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 1A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 2 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 4A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16B ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16C ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16D ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16E ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16F ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 31 Pasal

Last Update: 19 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾

(1)	Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
(1a)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
(2a)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
(3)	Dihapus.
(4)	Dihapus.
(5)	Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
(6)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(7)	Dihapus.
(8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(9)	Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.