PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.	Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.	Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
5.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaandan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.	Bank adalah Bank DKI.
7.	Perusahaan adalah :
	a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum atau milik swasta maupun milik negara, yangmemperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakanorang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.	Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.	Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
10.	Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangn termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dengan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan yang akandilakukan.
11.	Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja yang selanjutnya disebut Program JKDK adalah Asuransi perlindungan bagi pekerja/buruh atas risiko kecelakaan diri dan kematian untuk di Luar Jam Kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan.
12.	Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian pelaksanaan program JKDK antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi penyelenggara Program.
13.	Penyelenggara Program adalah Perusahaan Asuransi yang melaksanakan Program JKDK dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.
14.	Peserta Program adalah perusahaan yang mempertanggungkan seluruh pekerja/buruh baik pekerja/buruh tetap maupun pekerja/buruh tidak tetap dan terdaftar sebagai peserta dalam program JKDK.
15.	Iuran Asuransi yang selanjutnya disebut iuran peserta program jaminan kecelakaan diri dan kematian dalam hubungan kerja untuk di luar jam kerja.
16.	Tertanggung adalah pekerja/buruh yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungkan dalam program JKDK.
17.	Tim Pembina adalah Tim Pembina pelaksana program JKDK bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18.	Kecelakaan Diri adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumya datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
19.	Jaminan Kecelakaan Diri adalah jaminan atas peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut, serta terjadi dalam hubunga kerja untuk di luar jam kerja.
20.	Kematian adalah meninggalnya seseorang bukan karena akibat kecelakaan diri dan dapat dibuktikan secara medis.
21.	Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang meninggal bukan akibat kecelakaan diri dan berlaku selama pekerja/buruh menjadi tertanggung berupa uang duka.
22.	Nilai kontrak adalah pembayaran yang diberikan oleh pemberi kerja kepada perusahaan atas jasa yang diberikan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak.
23.	Kegiatan/aktifitas fisik adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBN dan Sumber Dana Pemerintah Lainnya serta Swasta/Perorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

BAB II
PROGRAM JKDK
Bagian Kesatu

Pasal 2

(1)	Setiap pekerja/buruh berhak atas program JKDK.
(2)	Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh, wajib mengikutsertakan pekerja/buruh dalamprogram JKDK.
(3)	Setiap perizinan, pengesahan maupun pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, harus mempersyaratkan adanya bukti kepesertaan program JKDK.

 

Pasal 3

(1)	Program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah diperuntukkan bagi :
	a. pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu. b. pekerja/buruh harian lepas dan borongan.
(2)	Program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara mempertanggungkan pekerja/buruh pada Perusahaan Asuransi.

 

Bagian Kedua
Pertanggungan

Pasal 4

(1)	Bentuk pertanggungan jaminan kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
	a. tunjangan sementara tidak mampu bekerja; b. tunjangan cacat tetap; c. tunjangan kematian; d. biaya pengobatan; e. penggantian alat bantu; f. penggantian gigi palsu dan atau kaca mata; g. pengangkutan.
(2)	Bentuk jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk santunan uang duka bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan diri.

Perhitungan besaran pembayaran premi jaminan kecelakaan diri dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan upah bulan terakhir yang terdaftar atau yang dilaporkan oleh perusahaan.

Pasal 6

(1)	Tunjangan sementara tidak mampu bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan selama tertanggung tidak mampu bekerja sebagai akibat mengalami kecelakaan diri sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh atau menderita cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter;
(2)	Tunjangan sementara tidak mampu bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk :
	a. empat bulan pertama sebesar 100% dari upah; b. empat bulan kedua sebesar 75% dari upah; c. bulan seterusnya sebesar 50% dari upah, sampai dinyatakan sembuh atau cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter.

 

(1)	Tunjangan cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan setelahtertanggung dinyatakan cacat permanen secara total atau cacat permanen sebagian atau berkurangnyafungsi organ tubuh yang ditetapkan oleh dokter sebagai akibat mengalami kecelakaan diri.
(2)	Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persentase tertentu palingtinggi 70% X 60 bulan penuh.
(3)	Persentase tunjangan cacat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.

 

(1)	Tunjangan kematian akibat kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada ahli waris setelah tertanggung dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan secara medis oleh dokter.
(2)	Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi 60% X 60 bulan upah yang dilaporkan ditambah biaya penguburan.
(3)	Rincian tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
	a. 30% X 60 bulan upah bagi janda/duda dari suami/istri sah tertanggung; b. 15% X 60 bulan upah bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun, belum pernah menikah,dan belum bekerja dengan menerima upah, diberikan paling banyak kepada 2 anak kandungsah atau anak angkat yang disahkan; c. paling tinggi 30% X 60 bulan upah bagi bapak/ibu tertanggung, apabila belum atau tidak punyaistri/suami atau anak.

 

(1)	Biaya pengobatan akibat kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalahbiaya pengobatan dan perawatan yang diberikan untuk satu kali peristiwa paling tinggi Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah).
(2)	Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan bukti-bukti pembayaran asli yang telah dikeluarkan oleh tertanggung untuk pengobatan dimaksud

 

Penggantian alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada tertanggungyang mengalami kehilangan fungsi anggota badan sesuai standar harga satuan alat bantu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ditambah paling tinggi 40% dari harga alat bantu dimaksud.

Penggantian gigi palsu dan/atau kaca mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikankepada tertanggung sesuai standar harga gigi palsu dan/atau kaca mata yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(1)	Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan dengan perhitungan besaran dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumah tertanggung bagi pekerja/buruh yang mendapat kecelakaan diri.
(2)	Besarnya biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan ketentuan besaran tarif sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

 

Bagian Kesepuluh
Santunan Uang Duka

Pasal 13

(1)	Bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan diri dalam hubungan kerja untukdiluar Jam Kerja, diberikan santunan uang duka kepada ahli waris/keluarganya untuk penggantianbiaya pemakaman.
(2)	Santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah tertanggung dinyatakanmeninggal dunia oleh instansi yang berwenang.
(3)	Besarnya santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan tarif biaya pemakaman sesuai standar PemerintahDaerah.

 

(1)	Pendaftaran kepersetaan program JKDK bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; disampaikan perusahaan kepada perusahaan asuransi paling lambat 30 hari sejak diterimanya pendaftaran kepesertaan yang disertai daftar nama pekerja/buruh yang akan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan formulir F1 dan formulir F2.
(2)	Apabila terdapat perubahan pekerjaan/buruh yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi dengan menggunakan formulir F3.
(3)	Bentuk formulir F1, formulir F2 dan Formulir F3 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(1)	Pendaftaran kepesertaan program JKDK bagi pekerja/buruh harian lepas dan borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan perusahaan bersangkutan kepada perusahaan asuransi paling lambat 2 hari kerja sebelum pekerjaan dimulai, dengan menggunakan formulir F10, disertai daftar nama pekerja/buruh dengan menggunakan formulir F2 serta melampirkan fotokopi kontrak/surat perjanjian kerja.
(2)	Apabila terjadi perubahan kontrak/surat perintah kerja dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak, perusahaan diwajibkan melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan formulir F3 disertai foto kopi addendum kontrak/surat perintah kerja.
(3)	Bentuk formulir F2, formulir F3 dan Formulir F10 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

 

(1)	Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta program JKDK wajib menunjang dan membayar iuran JKDK.
(2)	Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh perusahaan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

 

Besarnya iuran program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu adalah sebesar 0,24% dari upah per bulan pekerja yang bersangkutan.

(1)	Besarnya iuran program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi pekerja/buruh harian lepas dan borongan adalah sebesar 0,24% dari upah perbulan.
(2)	Apabila upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur atau tidak dicantumkan dalam kontrak, maka besarnya iuran adalah sebesar 0,12% dari nilai kontrak.

(1)	Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bersumber dari APBD, dilakukan dengan cara pembayaran tunai dari nilai kontrak setelah menerima pembayaran dari KPKD.
(2)	Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bersumber dari APBN, dan/atau sumber dana lain yang dikelola Pemerintah, dilakukan dengan cara pembayaran tunai setelah menerima pembayaran dari nilai kontrak dari bendahara dan/atau kantor perbendaharaan negara.
(3)	Pelaksanaan pembayaran iuran peserta program JKDK untuk kegiatan yang dananya bukan berasal dari APBD, APBN, sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara pembayaran tunai dari nilai kontrak dan dibayarkan setelah pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(4)	Iuran peserta program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dibayar langsung oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi yang telah ditetapkan melalui Bank DKI paling lambat 3 hari kerja setelah menerima pembayaran.

 

BAB V
PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN

(1)	Apabila terjadi kecelakaan diri menimpa pekerja/buruh peserta program JKDK, perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 3 hari kerja setelah terjadi kecelakaan dengan mengisi formulir F4 dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan asuransi.
(2)	Bentuk Formulir F4 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

 

(1)	Setelah terjadi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebabkan pekerja/buruh peserta program JKDK dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 7 hari kerja dengan menggunakan formulir F5, disertai surat keterangan dokter, dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Asuransi.
(2)	Bentuk formulir F5 tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur.

 

 

 

(1)	Apabila peserta program JKDK tidak melaporkan kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan adanya kecelakaan diri dimaksud sebagai dasar jaminan pembayaran oleh Perusahaan Asuransi.
(2)	Penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan laporan tertulis dari pekerja/buruh peserta program JKDK dan/atau pegawaipengawas ketenagakerjaan.

 

 

 

Pembayaran besarnya jaminan program JKDK oleh Perusahaan Asuransi kepada peserta program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lambat dalam 14 hari kerja.

(1)	Program JKDK diselenggarakan oleh perusahaan Asuransi.
(2)	Perusahaan asuransi yang akan menyelenggarakan program JKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur yang dilakukan setelah melalui proses penelitian dengan mekanismesesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)	Dalam melakukan proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
	a. menjaga kepentingan umum; b. melakukan persaingan usaha yang sehat; c. mewujudkan iklim usaha yang kondusif; d. terciptanya efektivitas dan efisiensi.

 

Untuk dapat mengikuti proses penelitian sebagai calon peserta program JKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Perusahaan Asuransi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan proposal.

(1)	Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, selanjutnya dilakukan penelitian oleh Tim Pembina yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)	Hasil penelitian Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan, akan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk ditetapkan.

 

(1)	Apabila Perusahaan Asuransi yang akan menyelenggarakan program JKDK telah ditetapkan olehGubernur, untuk pelaksanaan lebih lanjut, dibuatkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerahdengan perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan program JKDK.
(2)	Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 5 tahun.

 

 

(1)	Terhadap Perusahaan Asuransi yang telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja sama dan tidakditetapkan kembali sebagai penyelenggara program JKDK sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku, wajib menyerahkan kembali dokumen kepesertaan program JKDK kepada Gubernur melaluiKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2)	Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilarang melakukan pungutankepesertaan program JKDK.
(3)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melanjutkan program JKDK kepada perusahaanasuransi yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(1)	Perusahaan Asuransi yang telah melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajibmelaporkan data kepesertaan program JKDK kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
(2)	Data kepesertaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
	a. peserta program; b. jumlah pekerja/buruh tertanggung; c. jumlah iuran dan klaim program JKDK.

 

(1)	Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas TenagaKerja dan transmigrasi.
(2)	Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasanfungsional.

 

(1)	Evaluasi terhadap pelaksanaan program JKDK dilakukan oleh Tim Pembina.
(2)	Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1)	Setiap perusahaan dan penyelenggara program yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 16, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 dikenakan sanksi Administrasi.
(2)	Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa :
	a. Teguran; b. Peringatan tertulis; c. Pemutusan Hubungan Kerjasama;
(3)	Terhadap pemberian sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,didahului dengan teguran tertulis dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dilanjut kandengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut :
	a. Peringatan pertama 14 hari; b. Peringatan kedua 7 hari; c. Peringatan ketiga 3 hari; atau
(4)	Apabila peringatan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara program, maka dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerja sama sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)	Apabila peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Perusahaan maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

 

Terhadap perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama dimaksud.

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dari Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri Di Luar JamKerja dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja pada Perusahaan-Perusahaan di wilayah Daerah Khusus IbukotaJakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38