Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
2. Arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II pada Bidang Aparatur Negara tahun 2010-2014;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Kementerian Keuangan (Road-Map Kementerian Keuangan) Tahun 2005 2009;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2008-2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-76/PJ/2009;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 233/PJ/2011 tentang Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN TIM KEGIATAN ON THE JOB TRAINING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2012.


PERTAMA :

Menetapkan Tim Kegiatan OJT di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


KEDUA :

Tim Kegiatan OJT mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan OJT di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012 secara efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan.


KETIGA :

Tim Kegiatan OJT terdiri dari:

1.	Tim OJT Pusat, yaitu: Pengarah; Penanggung Jawab; Ketua Tim OJT Pusat; Wakil Ketua Tim OJT Pusat; Sekretaris Tim OJT Pusat; Anggota Tim OJT Pusat;
2.	Tim OJT Instansi Vertikal DJP, yaitu: Tim OJT Direktorat; Tim OJT Kantor Wilayah (Kanwil); Tim OJT Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KEEMPAT :

Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan terhadap keseluruhan kegiatan OJT;
2. memberikan dukungan yang bersifat strategis.

KELIMA :

Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pelaksaan OJT;
2. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan OJT.

KEENAM :

Ketua Tim OJT Pusat mempunyai tugas:

1. menyiapkan dan/atau merevisi konsep dasar hukum pelaksanaan kegiatan OJT:
2. menjamin perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan OJT dilakukan secara efektif;
3. melaporkan seluruh kegiatan OJT kepada Direktur Jenderal Pajak.

KETUJUH :

Wakil Ketua Tim OJT Pusat mempunyai tugas:

1. melakukan perencanaan dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan;
2. memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, waktu, dana, sarana dan prasarana untuk melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
3. menelaah laporan pelaksanaan OJT;
4. melakukan pemantauan dan menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan OJT pada Unit vertikal agar selaras dengan tujuan yang telah digariskan;
5. mempromosikan secara aktif kegiatan OJT baik di lingkungan internal maupun eksternal DJP;
6. bekerja sama dengan pihak eksternal untuk kepentingan pengembangan kegiatan OJT.

KEDELAPAN :

Sekretaris Tim OJT Pusat mempunyai tugas:

1. merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pertemuan/rapat tim;
2. mengadministrasikan dokumen/surat-surat yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan OJT;
3. mengadministrasikan laporan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan seluruh kegiatan OJT;
4. membantu melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan dan melakukan pemantauan langsung pada Tim OJT Instansi vertikal DJP.

KESEMBILAN :

Anggota Tim OJT Pusat mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan OJT dan pemantauan melalui aplikasi SIKKA di web kepegawaian dengan subtim terkait;
2. memberikan konsultasi teknis dan membantu penyelesaian permasalahan pelaksanaan OJT CPNS di Tim OJT Instansi Vertikal DJP melalui saluran komunikasi yang disediakan;
3. membantu melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan dan melakukan pemantauan langsung pada unit pelaksana OJT;
4. melaksanakan fungsi kesekretariatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan OJT;
5. menyusun laporan pelaksanaan OJT;
6. mengelola sarana dan prasarana pendukung kegiatan OJT.

KESEPULUH :

Tugas Anggota Subtim OJT CPNS, OJT Fungsional Pemeriksa Pajak, OJT Penelaah Keberatan, OJT Account Representative dan OJT Juru Sita Pajak adalah:

1. melakukan pengembangan sistem, modul dan metode OJT;
2. menjamin perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan OJT dilakukan secara efektif;
3. memberikan konsultasi teknis dan membantu penyelesaian permasalahan pelaksanaan OJT yang dihadapi oleh Tim OJT Instansi Vertikal DJP;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada unit pelaksana OJT;
5. mempersiapkan laporan evaluasi pelaksanaan OJT untuk tujuan pengembangan kapasitas pegawai;
6. melakukan perbaikan dan/atau pengembangan sistem dan metode OJT sesuai hasil evaluasi;
7. berkoordinasi dengan subtim lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
8. mengelola dan memantau pelaksanaan kegiatan OJT melalui aplikasi SIKKA di web kepegawaian dan/atau media lainnya.

KESEBELAS :

Tugas Anggota Subtim Pendukung OJT adalah:

1. menyiapkan daya dukung sistem teknologi informasi keseluruhan kegiatan OJT dan memantau pelaksanaannya;
2. melayani konsultasi teknis terkait sistem teknologi informasi pendukung dan menyiapkan data hasil perekaman formulir keseluruhan kegiatan OJT;
3. melakukan simulasi aplikasi;
4. melakukan implementasi aplikasi;
5. melakukan pengembangan dan perbaikan desain sistem bersama pihak ketiga;
6. memantau pelaksanaan dan meyiapkan data hasil survei on line tingkat efektivitas pelaksanaan OJT;
7. berkoordinasi dengan subtim lainnya dalam pelaksanaan tugas;
8. menyelenggarakan administrasi anggaran Tim kegiatan OJT.

KEDUABELAS :

Susunan, tugas dan masa penugasan Tim OJT Instansi Vertikal DJP akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk umum penggunaan anggaran Internalisasi Corporate Value (ICV) dan In House Training (IHT) Tahun 2012.


KETIGABELAS :

Masa penugasan Tim OJT Pusat dimulai pada bulan Januari hingga bulan Desember 2012 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.


KEEMPATBELAS :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2012 Kantor Pusat DJP.


KELIMABELAS :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


KEENAMBELAS :    

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para anggota Tim Kegiatan On The Job Training (OJT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001