|
LAMPIRAN I B (FORMULIR 1721-A2) PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA |
Formulir ini digunakan oleh Bendaharawan Pemerintah
dan badan lain (PT Taspen dan PT Asabri) selaku Pemotong Pajak PPh Pasal 21
yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan/jasa/pensiun, untuk
menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun
takwim yang bersangkutan dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI,
Pejabat Negara, dan Pensiunannya yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP.
Dalam
pengertian pensiunan termasuk mereka yang berhak menerima uang pensiun.
TAHUN
TAKWIM
Bagian
ini diisi dengan tahun takwim yang bersangkutan dalam kotak yang berkenaan.
|
Contoh : |
|
NOMOR
URUT
Bagian
ini diisi dengan nomor urut pengisian tiap lembar Formulir 1721-A2.
NAMA
INSTANSI/BADAN LAIN
Bagian
ini diisi dengan nama instansi/badan lain dari Bendaharawan Pemotong Pajak PPh
Pasal 21.
|
Contoh : |
- |
Direktorat Jenderal Pajak |
|
|
|
|
- |
DPRD Propinsi Jawa Tengah |
|
|
|
- |
PT Taspen |
|
|
|
- |
PT Asabri |
NPWP
BENDAHARAWAN
Bagian
ini diisi dengan NPWP Bendaharawan selaku Pemotong Pajak sesuai dengan NPWP
yang tercantum pada Kartu NPWP.
NAMA
BENDAHARAWAN
Bagian
ini diisi dengan nama Bendaharawan selaku Pemotong Pajak, sesuai dengan nama
Pemotong Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.
|
Contoh : |
- |
Bendaharawan Proyek
Pengembangan Hutan Rakyat dan Persuteraan Alam Pusat |
|
|
- |
Departemen Kehutanan dan
Perkebunan |
|
|
- |
Bendaharawan Gaji
Departemen Keuangan. |
ALAMAT
BENDAHARAWAN
Bagian
ini diisi dengan alamat Bendaharawan selaku Pemotong Pajak, sesuai dengan
alamat Pemotong Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.
NAMA
PEGAWAI/PENSIUNAN
Bagian
ini diisi dengan nama Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara,
dan Pensiunannya yang menerima penghasilan.
NIP/NRP
Bagian ini diisi dengan NIP/NRP atau nomor pokok
kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan
Pensiunannya yang bersangkutan.
NPWP
PEGAWAI/PENSIUNAN
Bagian ini diisi dengan NPWP Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya apabila yang
bersangkutan mempunyai NPWP.
ALAMAT
PEGAWAI/PENSIUNAN
Bagian
ini diisi dengan alamat tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI,
Pejabat Negara, dan Pensiunannya.
PANGKAT/GOLONGAN
Bagian
ini diisi dengan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI,
Pejabat Negara, dan Pensiunannya.
JABATAN
Bagian
ini diisi dengan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Pejabat
Negara.
STATUS
DAN JENIS KELAMIN
Berilah tanda X dalam kotak yang sesuai dengan
status dan jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya. Status tersebut ditentukan menurut keadaan pada
tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.
JUMLAH
TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
Isilah titik-titik yang tersedia dengan jumlah
tanggungan keluarga yang berhak mendapatkan pengurangan Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Pegawai Negeri Sipil,
Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.
Jumlah
tanggungan keluarga tersebut ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 Januari
tahun yang bersangkutan.
Bagi karyawati dengan status kawin, PTKP yang
dapat dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri (TK/-) kecuali apabila ada
keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya
kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh
penghasilan dalam tahun takwim yang bersangkutan, maka PTKP yang dapat
dikurangkan, selain untuk dirinya sendiri, juga tambahan PTKP karena kawin dan
PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Bagi karyawati dengan status tidak kawin, PTKP
yang dapat dikurangkan, selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga
yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Penjelasan
:
|
K/- |
berarti status kawin dan
tidak mempunyai tanggungan keluarga; |
|
TK/- |
berarti status tidak kawin
dan tidak mempunyai tanggungan keluarga atau karyawati status kawin yang
suaminya menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun takwim ybs; |
|
K/1 |
berarti status kawin dan
mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang; |
|
TK/1 |
berarti status tidak kawin
tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang; dan seterusnya. |
|
HB/... |
berarti Wajib Pajak kawin
yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat
pengurangan PTKP |
MASA
PEROLEHAN PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan masa perolehan penghasilan
dalam tahun takwim yang bersangkutan (misalnya : Januari s.d. Desember 2004;
Januari s.d. Mei 2004; Maret s.d. Desember 2004; dan sebagainya).
|
A. |
RINCIAN PENGHASILAN DAN
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 |
PENGHASILAN BRUTO
Angka 1 sampai dengan Angka 10 diisi dengan
jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya selama masa
perolehan penghasilan.
Angka 1
GAJI POKOK/PENSIUN
Bagian ini diisi dengan jumlah gaji pokok yang
diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara atau
pokok pensiun dari Pensiunan yang bersangkutan dalam tahun takwim yang
bersangkutan.
Angka 2
TUNJANGAN ISTERI
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan isteri
yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 3
TUNJANGAN ANAK
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan anak
yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 4
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)
Bagian
ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 1 sampai dengan
jumlah pada Angka 3.
Angka 5
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan
perbaikan penghasilan yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang
bersangkutan.
Angka 6
TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan
struktural/fungsional yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang
bersangkutan.
Angka 7
TUNJANGAN BERAS
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan beras
yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 8
TUNJANGAN KHUSUS
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan khusus
yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 9
TUNJANGAN LAIN-LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan
lain-lain yang diterima/diperoleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI,
Pejabat Negara, dan Pensiunannya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 10
JUMLAH (4 s.d. 9)
Bagian
ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 4 s.d. jumlah pada
Angka 9.
PENGURANGAN
Angka 11
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN
|
a. |
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PEJABAT NEGARA Bagian ini diisi dengan jumlah biaya jabatan
yang diperbolehkan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto (jumlah pada Angka
10), dengan batasan paling tinggi Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 108.000,00 (seratus
delapan ribu rupiah) dalam sebulan, menurut
banyaknya bulan perolehan. |
|
b. |
BAGI PENSIUNAN Bagian ini diisi dengan
jumlah biaya pensiun yang diperbolehkan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan
bruto (jumlah pada Angka 10), dengan batasan paling tinggi Rp 432.000,00
(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 36.000,00
(tiga puluh enam ribu rupiah) dalam sebulan, menurut banyaknya bulan
perolehan. |
Angka 12
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
Bagian ini diisi dengan jumlah iuran pensiun atau
iuran THT yang dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Pejabat
Negara dalam tahun takwim yang bersangkutan.
Angka 13
JUMLAH PENGURANGAN (11+12)
Bagian
ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 11 dengan jumlah pada
Angka 12.
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Angka 14
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)
Bagian
ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 10 dengan jumlah pada
Angka 13.
Angka 15
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Bagian
ini diisi dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :
|
1. |
Apabila masa perolehan penghasilan meliputi 1
(satu) tahun takwim yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi dengan
jumlah yang sama dengan jumlah pada Angka 14. |
|
|
2. |
Apabila masa perolehan penghasilan kurang dari
satu tahun takwim (hanya untuk masa perolehan beberapa bulan saja), maka
bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto pada Angka 14 yang
disetahunkan. |
|
|
|
Contoh: |
|
|
|
- |
Masa
perolehan penghasilan adalah Januari s.d. Agustus 2004 (8 bulan). |
|
|
- |
Jumlah
penghasilan neto pada Angka 14 adalah Rp 8.000.000,00. |
|
|
- |
Bagian
ini diisi dengan Rp 12.000.000,00, yaitu 12/8 x Rp 8.000.000,00. |
|
3. |
Apabila Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI, dan Pejabat Negara seperti pada butir 2 di atas pindah tugas ke
instansi lainnya, maka pengisian bagian ini oleh Bendaharawan instansi yang
baru adalah dengan menjumlahkan jumlah pada Angka 14 Formulir 1721-A2 yang
dibuat oleh Bendaharawan tersebut dengan jumlah pada Angka 14 Formulir
1721-A2 yang dibuat oleh Bendaharawan Instansi yang lama. Untuk keperluan ini, maka Pegawai atau Penerima
penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21
1721-A2 (dibuat oleh Bendaharawan instansi yang lama) kepada Bendaharawan
instansi yang baru. Contoh : Misalnya masa perolehan penghasilan di instansi
yang baru adalah September s.d. Desember 2004 (4 bulan) dan jumlah
penghasilan neto pada Angka 14 adalah Rp 4.000.000,00. Dengan demikian bagian ini diisi dengan Rp
12.000.000,00 yaitu hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 14 Formulir
1721-A2 ini (Rp 4.000.000,00) dengan jumlah pada Angka 14 Formulir 1721-A2
yang dibuat oleh Bendaharawan instansi yang lama (Rp 8.000.000,00). |
|
Angka 16
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Bagian
ini diisi dengan jumlah PTKP setahun yang besarnya sebagai berikut :
|
a. |
untuk diri Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya |
Rp 2.880.000,00 |
|
b. |
tambahan untuk Pegawai
Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya yang kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
c. |
tambahan untuk setiap orang
keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat
yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang |
Rp 1.440.000,00 |
Bagi Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah,
penghitungan PTKP-nya adalah untuk diri pegawai tetap yang bersangkutan
ditambah banyaknya tanggungan yang mendapatkan pengurangan PTKP.
Angka 17
PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)
Bagian
ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 15 dengan jumlah pada
Angka 16.
Angka 18
PPh PASAL 21 TERUTANG
Bagian
ini diisi dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :
|
1. |
Apabila masa perolehan
penghasilan adalah 1 (satu) tahun takwim yaitu Januari s.d. Desember, maka
Angka 18 diisi dari hasil penghitungan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas
penghasilan kena pajak pada Angka 17. |
|||||||
|
2. |
Dalam hal Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara dipindahtugaskan, maka
pengisian Angka 18 oleh : |
|||||||
|
|
a. |
Bendaharawan instansi yang lama,
adalah sesuai dengan contoh sebagai berikut : |
||||||
|
|
|
- |
Pegawai Negeri Sipil,
Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara (TK/-) dipindahtugaskan sejak 1 Juni
2004. |
|||||
|
|
|
- |
Gaji Januari s.d. Mei 2004
(5 bulan) : |
|||||
|
|
|
|
5 x Rp 1.000.000,00 |
= |
Rp 5.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
- |
Pengurangan : |
|
|
|||
|
|
|
|
1. |
Biaya
jabatan : 5% x Rp5.000. 000,00 |
= |
Rp 250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Iuran pensiun : 5 x Rp25.000,00 |
= |
Rp 125.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________ + |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah pengurangan |
|
|
|
Rp 375.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ - |
|
|
|
|
- |
Penghasilan neto 5 bulan |
= |
Rp 4.625.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
- |
Penghasilan neto
disetahunkan : |
|
|
||
|
|
|
|
|
12/5 x Rp4.625.000,00 |
= |
Rp 11.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
PTKP (TK/-) |
= |
Rp 2.880.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ - |
|
|
|
|
|
|
- |
Penghasilan Kena Pajak |
|
|
= |
Rp 8.220.000,00 |
|
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 1
tahun : |
5% x Rp 8.220.000,00 |
= |
Rp 411.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
PPh Pasal 21 terutang 5
bulan : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/12 x Rp 411.000,00 |
|
= |
Rp 171.250,00 |
|
|
|
|
|
Dengan demikian Angka 18
ini diisi dengan Rp 171.250,00. |
|||||
|
|
b. |
Bendaharawan instansi yang
baru, adalah sesuai dengan contoh sebagai berikut : |
||||||
|
|
|
- |
Gaji Juni s.d. Desember
2004 (7 bulan) : |
|||||
|
|
|
|
7 x Rp 1.000.000,00 |
= |
Rp 7.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
- |
Pengurangan : |
|
|
|||
|
|
|
|
1. |
Biaya
jabatan : 5% x Rp Rp 7.000.000,00 |
= |
Rp 350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Iuran pensiun : 7 x Rp25.000,00 |
= |
Rp 175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________ + |
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah pengurangan |
|
|
|
Rp 525.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ - |
|
|
|
|
- |
Penghasilan neto 7 bulan |
= |
Rp 6.475.000,00 |
||
|
|
|
|
- |
Penghasilan neto di
instansi yang lama |
= |
Rp 4.625.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
____________ + |
||
|
|
|
|
|
|
= |
Rp 11.100.000,00 |
||
|
|
|
|
- |
Penghasilan neto
disetahunkan : |
|
|
||
|
|
|
|
|
PTKP (TK/-) |
= |
Rp 2.880.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ - |
|
|
|
|
|
|
- |
Penghasilan Kena Pajak |
|
|
= |
Rp 8.220.000,00 |
|
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 1
tahun : |
5% x Rp 8.220.000,00 |
= |
Rp 411.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
PPh Pasal 21 terutang pada
instansi yang baru |
|
|
||
|
|
|
|
|
Rp 411.000,00 - Rp 171.250,00 |
|
= |
Rp 239.750,00 |
|
|
|
|
|
Dengan demikian Angka 18
ini diisi dengan Rp 239.750,00. |
|||||
|
3. |
Dalam hal Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara sebagai pegawai baru, maka
pengisian Angka 18 oleh Bendaharawan instansi yang bersangkutan adalah sesuai
dengan contoh sebagai berikut : |
||||||
|
|
Pegawai Negeri Sipil (TK/-)
mulai bekerja bulan Juni 2004 dengan gaji Rp 1.000.000,00 sebulan. |
||||||
|
|
- |
Pegawai Negeri Sipil,
Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara (TK/-) dipindahtugaskan sejak 1 Juni
2004. |
|||||
|
|
- |
Gaji Juni s.d. Desember
2004 (7 bulan) : |
|||||
|
|
|
7 x Rp 1.000.000,00 |
= |
Rp 7.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
- |
Pengurangan : |
|
|
|||
|
|
|
1. |
Biaya
jabatan : 5% x Rp 7.000. 000,00 |
= |
Rp 350.000,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Iuran pensiun : 7 x Rp 25.000,00 |
= |
Rp 175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________ + |
|
|
|
|
|
|
Jumlah pengurangan |
|
|
|
Rp 525.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ - |
|
|
|
- |
Penghasilan neto 7 bulan |
= |
Rp 6.475.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PTKP (TK/-) |
= |
Rp 2.880.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
______________ - |
||
|
|
|
- |
Penghasilan Kena Pajak |
= |
Rp 3.595.000,00 |
||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang |
5% x Rp 3.595.000,00 |
= |
Rp 179.750,00 |
|
|
|
|
Dengan demikian Angka 18
ini diisi dengan Rp 179.750,00 |
|||||
|
4. |
Dalam hal Pegawai Negeri
Sipil, Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara dalam tahun berjalan memasuki
masa pensiun, maka pengisian Angka 18 oleh Bendaharawan Instansi yang lama,
adalah sesuai dengan contoh sebagai berikut : |
||||||
|
|
Pegawai Negeri Sipil,
Anggota TNI/POLRI, atau Pejabat Negara (K/-) pensiun sejak 1 Juli 2004. |
||||||
|
|
- |
Gaji Januari s.d. Juni 2004
(6 bulan) |
|||||
|
|
|
6 x Rp 1.000.000,00 |
= |
Rp 6.000.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
- |
Pengurangan : |
|
|
|||
|
|
|
1. |
Biaya
jabatan : 5% x Rp 6.000. 000,00 |
= |
Rp 300.000,00 |
|
|
|
|
|
2. |
Iuran pensiun : 6 x Rp 25.000,00 |
= |
Rp 150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________ + |
|
|
|
|
|
|
Jumlah pengurangan |
|
|
|
Rp 450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ - |
|
|
|
- |
Penghasilan neto |
= |
Rp 5.550.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PTKP (K/-) |
= |
Rp 4.320.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
______________ - |
||
|
|
|
- |
Penghasilan Kena Pajak |
= |
Rp 1.230.000,00 |
||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang |
5% x Rp 1.230.000,00 |
= |
Rp 61.500,00 |
|
|
|
|
Dengan demikian Angka 18
ini diisi dengan Rp 61.500,00 |
|||||
Angka 19
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
Bagian
ini diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk tahun takwim
yang bersangkutan oleh bendaharawan yang bersangkutan.
Angka 20
JUMLAH PPh PASAL 21 YANG KURANG/LEBIH DIPOTONG
Bagian
ini diisi dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :
|
1. |
Dalam
hal jumlah pada Angka 18 lebih besar dari jumlah pada Angka 19, maka bagian
ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 18 dengan jumlah
pada Angka 19 dan isikan tanda X dalam kotak a. YANG KURANG DIPOTONG (18 -
19). |
|
2. |
Dalam
hal jumlah pada Angka 19 lebih besar dari jumlah pada Angka 18, maka bagian
ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 19 dengan jumlah
pada Angka 18 dan isikan tanda X dalam kotak b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 -
18). |
|
3. |
Dalam
hal jumlah pada Angka 18 sama dengan jumlah pada Angka 19, maka bagian ini
diisi NIHIL. |
|
B. |
Bagian ini diisi dengan
tanda X dalam kotak yang sesuai hanya apabila masa perolehan penghasilan
kurang dari 1 tahun. |
|
C. |
Pemotong Pajak PPh Pasal 21
wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NIP/NRP atau Nomor Pokok
Kepegawaian yang bersangkutan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun
diisinya Formulir 1721-A2. |