Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 50/KM.4/2024

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KM.4/2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. bahwa jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2024 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.4/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2024 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor;
2. bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan menyampaikan usulan penambahan penetapan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan pabean Dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan pabean Dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 408);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PKM.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

1. Surat Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian nomor B/835/IKFT.4/IND/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 hal Usulan Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor;
2. Surat Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan nomor FP.01.01/E/1696/2024 tanggal 04 September 2024 hal Usulan Penambahan Jenis Satuan Barang Pada KMK Nomor 9/KM.4/2024;
3. Surat Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan nomor FP.04.04/E.III/3658/ 2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Penjelasan atas Usulan Satuan Wajib Komoditas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
4. Surat Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian nomor B/1350/IKFT.4/IND/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Usulan Kode HS dan Satuan Wajib Pengenaan BMTP atas Impor Wol Terak dan Wol Batuan;

MEMUTUSKAN:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Lingkungan Hidup;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Komunikasi dan Digital;
12. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
14. Kepala Lembaga National Single Window;
15. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
18. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.