Peraturan Pemerintah Nomor : 50 TAHUN 1994

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan pelaksanaannya;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

BAB III

JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 3

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan,penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi dan surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Pasal 4

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung, dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Barang hasil pertanian :

   1. Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya;
   2. Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya;
   3. Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya;
   4. Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya;
   5. Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya;
   6. Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya;
   7. Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, supplier, palem, dan sejenisnya;
   8. Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.

2. Barang hasil perkebunan :

   1. Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya;
   2. Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya;
   3. Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya;
   4. Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya;
   5. Hasil tanaman perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya;
   6. Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya;
   7. Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya;
   8. Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya;
   9. Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.
3. Barang hasil kehutanan :
   1. Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, eukaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;
   2. Hasil hutan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya;
   3. Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
4. Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan dari barang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 5

Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Barang hasil peternakan :
   1. Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya;
   2. Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong, kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya;
   3. Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya;
   4. Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telor yang dihasilkannya;
   5. Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Barang hasil perburuan, penangkapan, dan penangkaran :

   1. Hasil perburuan/penangkapan satwa liar;
   2. Hasil penangkaran satwa liar.

Pasal 6

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Hasil perikanan laut :

   1. Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
   2. Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener, benih kepiting, dan sejenisnya;
   3. Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
   4. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/ pembenihan biota laut lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c.

2. Hasil perikanan darat :

   1. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya;
   2. Hasil penangkapan/ pengambilan/ budidaya/ pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya;
   3. Hasil penangkapan/ pengambilan/ budidaya/ pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 8

Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. beras dan gabah;
2. jagung;
3. sagu;
4. kedelai;
5. garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.

Pasal 9

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5. Jasa di bidang keagamaan;
6. Jasa di bidang pendidikan;
7. Jasa di bidang kesenian;
8. Jasa di bidang penyiaran;
9. Jasa di bidang angkutan umum;
10. Jasa di bidang tenaga kerja;
11. Jasa di bidang perhotelan;
12. Jasa di bidang telekomunikasi.

Pasal 10

Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
2. Jasa dokter hewan;
3. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi, dan sejenisnya;
4. Jasa kebidanan, dukun bayi, dan sejenisnya;
5. Jasa paramedis, perawat, dan sejenisnya;
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium, kesehatan, sanatorium, dan sejenisnya;

Pasal 11

Jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
2. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. Jasa Lembaga rehabilitasi;
5. Jasa pemakaman termasuk krematorium;
6. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial;
7. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat sosial.

Pasal 12

Jasa di bidang pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa pengiriman surat;
2. Jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang, dan jasa pelayanan penjualan benda-benda pos dan meterai;
3. Jasa lainnya yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro.

Pasal 13

Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
3. Jasa sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

Pasal 14

Jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah;
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Pasal 15

Jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional;
2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus- kursus.

Pasal 16

Jasa di bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah Jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

Pasal 17

Jasa di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Pasal 18

Jasa di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang dilakukan Pemerintah maupun oleh swasta;
2. Jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.

Pasal 19

Jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
3. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

Pasal 20

Jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

Pasal 21

Jasa di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

1. Jasa telepon umum coin-box;
2. Jasa telegram.

BAB IV
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 22

Pasal 23

BAB V
IMPOR BARANG KENA PAJAK

Pasal 24

Atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
PEMBUKUAN

Pasal 25

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pencatatan atau yang wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak melaksanakannya, dan tahun bukunya tidak diketahui, maka tahun buku Pengusaha Kena Pajak tersebut disamakan dengan tahun takwim.

BAB VII
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 31

BAB VIII
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pasal 32

BAB IX
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Pasal 33

Pasal 34

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 79

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

UMUM

Dengan telah dilakukannya perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang memuat beberapa ketentuan baru, maka atas peraturan pelaksanaan yang telah berlaku selama ini perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan Undang-undang itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut perlu diciptakan peraturan pelaksanaan yang baru sebagai pengganti peraturan pelaksanaan yang telah ada selama ini, yaitu :

Untuk menunjang kelancaran Undang-undang Perubahan tersebut, hal-hal yang belum cukup diatur sedangkan materinya sudah dicantumkan di dalam Undang-undang tersebut, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini.

Hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan mengenai pelaksanaan yang bersifat teknis administratif ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya kacang hijau atau kacang tanah berkulit, baik yang baru dipanen dari ladang maupun yang kemudian diperdagangkan, adalah barang yang tidak dikenakan pajak. Apabila kacang hijau atau kacang tanah tersebut dikupas, maka bulir-bulir kacang hijau atau kacang tanah tersebut sudah merupakan Barang Kena Pajak, karena bukan lagi merupakan barang yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 5

Barang hasil peternakan yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya sapi, baik yang diperoleh dari hasil pemeliharaan maupun yang kemudian diperdagangkan, termasuk daging, tulang, kulit, dan bagian-bagian lainnya dari sapi yang dipotong atau disembelih, adalah barang yang tidak dikenakan pajak.

Pasal 6

Barang hasil penangkapan biota laut yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya ikan tuna yang ditangkap dari laut dan ikan tuna hasil tangkapan yang diperdagangkan, adalah barang yang tidak dikenakan pajak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dengan pertimbangan bahwa barang-barang dalam kelompok ini merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, maka jenis-jenis barang tersebut ditetapkan untuk tidak dikenakan pajak.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Jasa pemadam kebakaran termasuk jasa pelayanan sosial, kecuali apabila dalam melakukan pemadaman kebakaran tersebut penyelenggara pemadam kebakaran memperoleh penggantian atau imbalan tertentu sesuai yang diperjanjikan, contoh jasa pemadam kebakaran ladang minyak yang diusahakan oleh Pengusaha Pemadam Kebakaran.

Jasa di bidang olahraga yang tidak bersifat komersial, misalnya jasa pelatihan olahraga yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi olahraga yang tergabung dalam KONI kepada anggota-anggotanya. Dalam hal suatu organisasi olahraga mengkontrak pelatih atau pemain olahraga profesional, maka pelatih atau pemain tersebut melakukan penyerahan di bidang jasa olahraga yang bersifat komersial.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Jasa di bidang perbankan yang tidak dikenakan pajak adalah jasa perbankan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dilakukan oleh semua jenis bank dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank. Oleh karena itu, jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang, meskipun dilakukan oleh bank merupakan jasa dikenakan pajak karena jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang termasuk jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah:
- Jasa penyelenggaraan pendidikan umum seperti TK, SD, SMP, dan SMA;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan kejuruan seperti STM, SMEA;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan luar biasa seperti SLB;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan kedinasan seperti Diklat Pegawai;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti Madrasah, Pesantren, seminari;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan akademik seperti Universitas, Akademi, Institut;
- Jasa penyelenggaraan pendidikan profesional seperti pendidikan Magister Manajemen.

Yang termasuk Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah adalah kursus-kursus misalnya kursus menjahit, kursus montir dan sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam ayat ini diatur pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor, yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen). Termasuk dalam kelompok ini adalah minuman tidak beralkohol dan hunian mewah.

Ayat (2)

Dalam ayat ini diatur pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen). Termasuk dalam kelompok ini adalah minuman yang mengandung alkohol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, dapat dibuat seperti contoh sebagai berikut:

atau dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis tersebut cukup disebutkan bahwa dalam harga kontrak sebesar Rp130.000.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (sebesar 10%) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (sebesar 20%).

Ayat (2)

Apabila pada contoh dalam ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara terinci mengenai harga kontrak (sebagai Dasar Pengenaan Pajak), Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atau dalam kontrak tidak disebutkan secara tegas bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sudah termasuk dalam harga kontrak, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah sebagai berikut:

Pasal 27

Ayat (1)

Apabila dalam jumlah harga atau pembayaran secara jelas dinyatakan bahwa di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung seperti contoh sebagai berikut:

Ayat (2)

Cara penghitungan menurut ayat ini adalah seperti contoh sebagai berikut:
Harga Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Rp1.300.000.000,00. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku atas Barang Kena Pajak tersebut adalah 20% Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

Ayat (3)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui:
Harga Jual = Rp10.000.000,00 Dasar Pengenaan Pajak menurut contoh ini adalah = Rp10.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

= 10% x Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah misalnya dengan tarif 20% maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah 20% x Rp10.000.000,00 = Rp2.000.000,00.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (3)

Pasal 28

Ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal piutang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dihapuskan, penghapusan tersebut tidak mempunyai akibat atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. Oleh karena itu, baik Pengusaha Kena Pajak penjual yang menghapuskan piutangnya maupun Pengusaha Kena Pajak pembeli yang menikmati penghapusan utangnya tidak harus melakukan penyesuaian atas pajak yang telah dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud penyerahan aktiva pada ayat ini adalah penyerahan aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah ditempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan.

Ayat (2)

Contoh:
Pengusaha Kena Pajak "A" yang Kantor Pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. PIUD dalam rangka pengimporan Barang Kena Pajak menggunakan NPWP Kantor Pusat Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dipergunakan secara langsung sesuai bidang usahanya, misalnya sedan atau kombi yang digunakan untuk persewaan kendaraan.

Ayat (4)

Contoh:
Pada Bulan Agustus 1995 Pengusaha Kena Pajak "A" diperiksa untuk Masa Pajak Januari 1995 sampai dengan Juni 1995.
 
Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak seluruhnya yang telah dicatat dalam pembukuan Rp350.000.000,00
Pengusaha Kena Pajak.
- Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang telah ada Faktur Pajaknya Rp320.000.000,00
- Perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang belum ada Faktur Pajaknya Rp30.000.000,00 (Pajak Masukannya sebesar Rp3.000.000,00)

Apabila Faktur Pajak yang terlambat atau belum diterima tersebut baru diterima pada Masa Pajak September 1995 maka Pajak Masukan sebesar Rp3.000.000,00 tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak September 1995.

Pasal 33

Ayat (1)

Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha jasa angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli.

Ayat (2)

Dalam penentuan saat penyerahan barang tidak bergerak, Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan hanya dapat dilakukan bila barang tersebut secara fisik telah ada. Oleh karena itu pajak terutang pada saat penyerahan barang tidak bergerak itu dilakukan, yaitu pada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atau barang tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Contoh 1:
 
Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 1995. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 1995. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September 1995. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

Contoh 2:
 
Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 1995. Saat pajak terutang ialah tanggal 1 Agustus 1995. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada di dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

Contoh 3:
 
Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Agustus 1995. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September 1995. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus 1995. Penyerahan barang tidak bergerak yang dilakukan dengan suatu perjanjian akan menyerahkan barang tersebut dalam suatu masa tertentu tidak dapat digunakan untuk menentukan saat terutangnya pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak:
Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap untuk diserahkan telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, pajak terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.

Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.

Contoh:
 
1) Tanggal 1 April 1995, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%
2) Tanggal 1 Mei 1995, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1.
3) Tanggal 1 Juni 1995, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap ke-2.
4) Tanggal 20 Juni 1995, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ke-3.
5) Tanggal 25 Agustus 1995, pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan.
6) Tanggal 1 September 1995, diterima pembayaran tahap terakhir (ke-4) sebesar 95% dari harga borongan.
7) Tanggal 1 Maret 1996, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan.

Pada angka 1) s/d angka 4) pajak terutang pada saat diterima pembayaran (tahap), sedang angka 5) s/d angka 7) pajak terutang pada tanggal 25 Agustus 1995 atau pada saat jasa pemborongan (bangunan atau barang tidak bergerak) selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya. Tanggal pembayaran tersebut pada angka 6) dan angka 7) tidak perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat yang menentukan terutangnya pajak sesuai dengan dasar akrual yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Cara penghitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan kemudian.

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
b. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan.

Ayat (5)

Saat terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean, sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan Bea Masuk.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan kepastian dalam hal terjadi perubahan peraturan Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh:
 
Pada tanggal 1 Maret 1995 dilakukan perjanjian jual beli seharga Rp20.000.000,00. Pada saat itu Pengusaha Kena Pajak penjual telah menerima pembayaran uang di muka sebesar Rp5.000.000,00 dan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1995 atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga menjadi tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, maka atas penyerahan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 juga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut Pengusaha Kena Pajak penjual atas pembayaran uang muka tersebut dapat diajukan pengembalian oleh pembeli.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang atas perolehannya memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Masukannya dapat dikreditkan, maka atas penyerahan aktiva tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 3581

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.