Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 133/KMK.05/1997

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut. untuk melihat Peraturan terbaru

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/KMK.05/1997

TENTANG

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS
IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai atas impor barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 tentang Pembebasan Cukai;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DI EKSPOR.

Pasal 1

(1)

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan impor kembali adalah impor yang meliputi :

a.	barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
b.	barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan;
c.	barang yang telah diekspor untuk keperluan pengerjaan;
d.	barang yang telah diekspor untuk keperluan pengujian.

(2)

Dalam kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. adalah tanpa mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan pengerjaan proyek di luar negeri, atau barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali.

(3)

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.

(4)

Pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penanganan barang yang mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.

(5)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penanganan barang yang meliputi pemeriksaan dari segi teknis dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)	Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a yang pada saat ekspornya tidak memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
(2)	Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a yang pada saat ekspornya telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan cukai, dikenakan bea masuk dan cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.
(3)	Atas pemasukan barang-barang sebagaimana diaksud dalam pasal 1 huruf a yang berasal dari kawasan berikat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sepanjang dimakukkkan kembali ke kawasan berikat.
(4)	Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b dan c dikenakan bea masuk dan cukai terhadap bagian-bagian yang diganti atau ditambah serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
(5)	Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf d diberikan pebebasan bea masuk dan cukai.

Pasal 3

(1)	Untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan atas barang-barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya diserta rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan cukai serta nilai pabeannya;
(2)	Pengeluaran barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, importir wajib menyerahkan pemberitahuan pabean yang dilampiri dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

(1)	Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen importir yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang.
(2)	Importir yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
(3)	Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dan cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1997
MENTERI KEUANGAN

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD