Sistem beli putus Rumah produksi menyerahkan paket program acara (termasuk didalamnya sinetron) kepada stasiun TV sehingga hak menyiarkan paket program tersebut sepenuhnya kepada stasiun TV. Sistem pembayaran dilakukan sepenuhnya pada saat pihak rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun TV. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk menayangkan paket program tersebut telah selesai, paket program tersebut menjadi hak milik sepenuhnya stasiun TV yang bersangkutan.

Sistem pesanan Stasiun TV memesan kepada rumah produksi untuk memproduksi paket program acara dengan biaya produksi sepenuhnya dari pihak stasiun TV. Stasiun TV membayar kepada rumah produksi sebesar biaya produksi ditambah fee.

Sistem bagi hasil Rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun TV tanpa menerima uang muka atas penyerahan tersebut, sehingga pada saat penyerahan belum diketahui harga atas paket program. Stasiun TV menawarkan kepada pihak perusahaan iklan untuk memasang iklan pada paket program tersebut. Dalam jangka waktu tertentu stasiun TV akan memberikan bagi hasil setelah mengetahui hasil iklan paket program tersebut. Prosentase bagi hasil telah ditentukan pada saat kontrak kerjasama ditandatangani.

Pasal 1 huruf b, Barang adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. Penjelasan pasal 1 huruf b, yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas Merek Dagang, Hak Paten, dan Hak Cipta;

Pasal 1 huruf e, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 huruf n, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 huruf o, Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1 huruf p, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf a, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dengan syarat penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan;

Pasal 4 huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dengan syarat penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan;

Pasal 7 ayat (1), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10 % (sepuluh persen).

Pasal 11 ayat (1), terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP atau pada saat impor BKP atau pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3, ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana paket program acara bukan termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9, ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana jasa pembuatan paket program acara bukan termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 33, terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :

Dalam sistem beli putus, rumah produksi menyerahkan BKP berupa paket program acara kepada stasiun TV. Terutangnya PPN pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara kepada stasiun TV dengan tarif 10 % dengan DPP sebesar Harga Jual. Saat pembuatan Faktur Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan paket program acara, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak harus dibayar selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.

Dalam sistem pesanan, rumah produksi menyerahkan JKP berupa jasa pembuatan paket program acara kepada stasiun TV. Terutangnya PPN pada saat rumah produksi menyerahkan paket program acara pesanan kepada stasiun TV dengan tarif 10 % dengan DPP sebesar harga Penggantian. Saat pembuatan Faktur Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan paket program acara, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak harus dibayar selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.

Dalam sistem bagi hasil, rumah produksi menyerahkan BKP Tidak Berwujud berupa hak siar atas paket program acara kepada stasiun TV. Terutangnya PPN pada saat sebagaimana yang dimaksud pada butir 4.3 dengan tarif 10 % dengan DPP sebesar prosentase bagi hasil yang diterima rumah produksi berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Saat pembuatan Faktur Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN sebagaimana yang dimaksud pada butir 4.3.

Pajak Masukan dalam rangka pembuatan program acara yang berkenaan dengan pajak yang terutang tersebut dapat dikreditkan.