Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 68/PJ./1993

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

2. 

Alasan pembetulan
Ruang lingkup pengaturan dalam Pasal ini meliputi pembetulan atas skp sebagai akibat dari :

2.1. 

Kesalahan tulis; dan/atau

2.2. 

Kesalahan hitung; dan/atau

2.3. 

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kesalahan tulis meliputi kesalahan yang berasal dari pengetikan atau entry yang dapat berupa antara lain : kesalahan nama, alamat, NPWP, Nomor PKP, Nomor SKP, jenis pajak, masa/tahun pajak, tanggal jatuh tempo.
Kesalahan hitung merupakan kesalahan yang berasal dari perhitungan : penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mencakup kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan % (persen) norma penghitungan penghasilan netto dan kekeliruan penerapan sanksi yaitu dalam hal sanksi yang seharusnya lebih besar dari yang telah dikeluarkan dalam SKP.

3. 

Apa yang dapat dibetulkan
Yang dapat dibetulkan adalah skp sebagaimana dimaksud Pasal 1 KUP sehingga meliputi STP, SKP, SKKPP, SPB, SKPT, termasuk Surat Keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 itu sendiri, Pasal 26 dan Pasal 36 KUP sepanjang ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya seperti tersebut pada butir 1 di atas.

4.

angka waktu

4.1. 

Tidak ada batas waktu mengungkapkan kesalahan atau kekeliruan skp baik oleh pejabat maupun dalam hal mengajukan permohonan oleh Wajib Pajak, artinya dapat diungkapkan kapan saja kesalahan atau kekeliruan itu ditemukan;

4.2. 

Jangka waktu penyelesaian pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan tidak diatur dalam undang-undang, namun bila kesalahan atau kekeliruan tersebut terungkap karena permohonan Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut;

4.3. 

Dalam hal Keputusan Pembetulan tersebut menimbulkan tambahan pajak yang harus dibayar maka jangka waktu penyelesaian dan penerbitan Keputusan Pembetulan disesuaikan dengan kedaluarsa hak menetapkan pajak 5 (lima) tahun. Dengan demikian dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan pajak atau sanksi yang harus dibayar menjadi lebih kecil, atau mengakibatkan pembayaran kembali pajak, maka jangka waktu penyelesaian dan penerbitan Keputusan Pembetulan tidak dibatasi.

5. 

Hasil Pembetulan

5.1. 

SK Pembetulan SKP,dalam hal hasil pembetulan mengakibatkan menambah atau mengurangkan atau menghapus skp semula;

5.2. 

Surat Jawaban, dalam hal permohonan pembetulan SKP yang setelah diproses ternyata tidak mengandung adanya kesalahan atau kekeliruan, karena SKP sudah benar sehingga tidak perlu dibetulkan. Dengan demikian tidak ada SK Pembetulan yang berupa menolak permohonan Wajib Pajak, karena sifatnya membetulkan kesalahan manusiawi (human errors) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

6. 

Pembetulan terhadap SK Pembetulan yang salah

Terhadap SK Pembetulan skp yang masih mengandung kesalahan atau kekeliruan masih dapat dilakukan pembetulan. Dengan demikian pembetulan skp dapat dilakukan berkali-kali (dengan memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.) sehingga menjadi benar-benar tidak ditemui lagi kesalahan atau kekeliruan.

7. 

Hak mengajukan keberatan
Pada hakekatnya SK Pembetulan menggantikan SKP yang dibetulkan sebagai pelaksanaan azas adaptasi dan benar-benar dalam rangka meluruskan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat human errors, di dalamnya tidak ada penyelesaian atas suatu perselisihan atau persengketaan (bukan dalam rangka peradilan pajak).
Terhadap skp yang telah dikeluarkan SK Pembetulan, (baik atas permohonan atau secara jabatan) dapat diajukan keberatan (Pasal 25/26 KUP) sepanjang terdapat sengketa materi dan masih belum melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak skp diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Misalnya dalam hal SK Pembetulan menurut Pasal16 diterbitkan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak skp diterbitkan termasuk dalam pengertian "keadaan di luar kekuasaan" Wajib Pajak.

8. 

Ruang lingkup pelaksanaan Pasal 16 KUP
Termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Pasal 16 KUP antara lain :

8.1. 

Pembetulan skp PPh sebagai akibat dari adanya kredit pajak yang belum diperhitungkan yang seharusnya diperhitungkan atau yang tidak semestinya diperhitungkan dalam ketetapan pajak, termasuk pula pembetulan dalam rangka memperhitungkan kredit pajak yang berasal dari pemungutan/pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penerima hasil yang ketetapan pajaknya sudah diterbitkan untuk tahun yang bersangkutan, karena masih dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi. Namun apabila obyek pajak yang bersangkutan belum termasuk dalam penghitungan pajak yang terutang dalam skp yang telah diterbitkan tersebut, maka pembetulan ketetapan tidak dapat dilakukan dan harus diproses melalui kuasa Pasal 15 KUP yaitu dengan menerbitkan SKPT;

8.2. 

Pembetulan atas SKKPP yang diterbitkan sesuai dengan SPT Tahunnan PPh Wajib Pajak namun hasil verifikasi atau pemeriksaan baru selesai setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 17 KUP dengan hasil verifikasi atau pemeriksaan menunjukkan pajak lebih bayar menjadi lebih besar dari pada yang ditetapkan semula. Dalam hal verifikasi atau pemeriksaan diselesaikan lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan hasil pajak "lebih bayar menjadi kurang bayar" atau lebih bayar lebih kecil dari lebih bayar menurut SKKPP kecuali dalam hal butir 8.1" maka pembetulan ketetapan menurut kuasa Pasal 16 KUP tidak dapat dilakukan;

8.3. 

Pembetulan atau penyelesaian sanksi dalam skp yang mengakibatkan jumlah sanksi menjadi lebih besar dari pada jumlah sanksi dalam skp sebelumnya. Namun apabila hasil pembetulan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi agar diproses dengan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP.

2. 

Syarat-syarat pengajuan suatu keberatan

2.1. 

Suatu keberatan dapat diterima untuk dipertimbangkan (sah) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. 

Diajukan secara tertulis :
Artinya diajukan dengan media tulisan, tidak secara lisan;

b. 

Dalam bahasa Indonesia :

Artinya menggunakan bahasa Indonesia, tidak diperkenankan menggunakan bahasa lain;

c. 

Dikemukakan alasan dari keberatan :
Dalam surat keberatan harus dikemukakan alasan mengapa Wajib Pajak tidak dapat menerima atau menyanggah materi atau dasar pengenaan suatu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.

d. 

Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak.
Satu surat keberatan hanya berisi keberatan atas satu ketetapan pajak tidak boleh untuk beberapa ketetapan pajak. Oleh sebab itu perlu disebutkan dengan jelas nomor SKP, tahun pajak, jenis pajak dan jumlah ketetapan pajak.

e. 

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan surat keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (force majeur) tersebut. Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut mengandung arti bahwa surat keberatan Wajib Pajak sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, dengan ketentuan :

-

diterima secara fisik, bila surat keberatan disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau dikirim melalui pos atau perusahaan pengiriman lainnya, adalah tanggal secara fisik surat diterima oleh KPP.

-

diterima secara yuridis, bila surat keberatan dikirim melalui pos tercatat adalah tanggal pengiriman surat secara tercatat tersebut pada Kantor Pos.

2.2.

Ketentuan dalam Pasal 5 PP No. 35 Th. 1983 yang mengatur persyaratan tambahan dalam mengajukan keberatan yaitu :
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak, tidak merupakan syarat sahnya suatu keberatan, namun lebih bersifat permintaan data atau bahan keterangan dalam hal keputusan atas keberatan Wajib Pajak berupa menerima, sehingga perlu diketahui berapa jumlah yang harus diterima tersebut. Ini disebabkan karena berbeda dengan azas hukum administrasi yang dianut pada umumnya, hukum pajak menganut azas bahwa bila suatu keputusan keberatan tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak keberatan diajukan maka keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.

3. 

3.2. 

Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, seperti diuraikan dalam butir 2 angka 2.1 huruf e di atas;

3.4. 

Apabila syarat-syarat tersebut pada butir 2.1 tidak dipenuhi maka keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu keberatan Wajib Pajak dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan.

1.2. 

Syarat mengajukan permohonan
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dalam hal sanksi administrasi dikenakan karena khilaf atau bukan karena kesalahannya;

1.3. 

Hak mengajukan Banding
Karena WP tidak mempunyai hak keberatan dan hanya permohonan maka atas keputusan yang diambil Dirjen Pajak tidak dapat diajukan banding.

2. 

Pasal 36 ayat (1) huruf b

2.1.

Ruang lingkup

Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal :

tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak.

2.2. 

Syarat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

a.

Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat dilakukan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak;

b.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak, diajukan dalam jangka waktu setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterbit-kan atau keberatan tidak dapat dipertimbangkan karena jangka waktu pengajuan keberatan sudah lewat.