Ortax

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 4/PJ/2023

Kategori : PPh

Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand

Calender 12 Mei 2023
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

12 Mei 2023

 

SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 4/PJ/2023
 
TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN
TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN
PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


A. Umum

Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba), yang selanjutnya disebut Konvensi, oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Konvensi, perlu diterbitkan Surat Edaran sebagai pemberitahuan saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, yang selanjutnya disebut P3B Indonesia-Thailand.
   
B. Maksud dan Tujuan
  1. Maksud
    Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberitahukan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengenai saat berlaku, saat berlaku efektif, dan pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand.
  2. Tujuan
    Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand dapat berjalan sebagaimana mestinya.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:
  1. keberlakuan P3B Indonesia-Thailand;
  2. proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand;
  3. saat berlaku dan saat berlaku efektifnya Konvensi untuk P3B Indonesia-Thailand; dan
  4. pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand.
D. Dasar
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  3. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan).
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.
  5. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).
E. Materi
  1. P3B Indonesia-Thailand telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2004.
  2. Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand:
    1. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017 dan Pemerintah Kerajaan Thailand menandatangani Konvensi pada 9 Februari 2022;
    2. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);
    3. berdasarkan dokumen Pensyaratan dan Notifikasi (Reservations and Notifications) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Cooperation and Development selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand memilih P3B Indonesia-Thailand untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand akan memodifikasi P3B Indonesia-Thailand; dan
    4. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan pada 28 April 2020 sedangkan Pemerintah Kerajaan Thailand menyampaikan instrumen pengesahannya pada 31 Maret 2022.
  3. Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020 dan bagi Thailand pada 1 Juli 2022.
  4. Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Thailand:
    1. sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah 1 Januari 2023; dan
    2. sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan pada Tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 di Indonesia dan 10 Juni 2023 di Thailand.
  5. Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand antara lain:
    1. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Thailand untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak;
    2. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut;
    3. Pasal 12
      1) ayat 1 Konvensi mengganti Pasal 5 ayat 5 huruf a) P3B Indonesia-Thailand sehingga pengertian bentuk usaha tetap agen dalam Pasal 5 ayat 5 huruf a) P3B Indonesia-Thailand menjadi orang pribadi atau badan yang bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dan, dalam melakukannya, biasa menyepakati kontrak, atau biasa memainkan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang secara rutin disepakati tanpa modifikasi material oleh perusahaan tersebut, dan kontrak-kontrak ini:
      a) atas nama perusahaan tersebut; atau
      b) untuk pengalihan kepemilikan atas, atau untuk pemberian hak untuk menggunakan, harta yang dimiliki oleh perusahaan itu atau yang mana perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan; atau
      c) untuk penyediaan jasa oleh perusahaan itu.
      2) ayat 2 Konvensi mengganti Pasal 5 ayat 7 P3B Indonesia-Thailand sehingga orang pribadi atau badan yang bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya atas nama satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengannya tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas;
    4. Pasal 13:
      1) ayat 2 Konvensi (Opsi A) berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Thailand sehingga pengertian bentuk usaha tetap dalam P3B Indonesia-Thailand tidak termasuk:
      a) kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Thailand;
      b) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam huruf a);
      c) pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b),
      sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal huruf c), keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut, bersifat persiapan atau penunjang;
      2) ayat 4 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Thailand sehingga Pasal 5 ayat 4 P3B Indonesia-Thailand tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Negara Pihak yang sama dan:
      a) tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait; atau
      b) keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang,
      sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha;
    5. Pasal 14 ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat 3 huruf a) P3B Indonesia-Thailand sehingga untuk tujuan menentukan periode waktu bentuk usaha tetap 6 konstruksi menurut Pasal 5 ayat 3 huruf a) P3B Indonesia-Thailand [kecuali dalam hal eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam]:
      a) apabila perusahaan suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Thailand menjalankan kegiatan di Negara Pihak lainnya di suatu tempat yang merupakan bangunan, proyek konstruksi, proyek instalasi, atau proyek tertentu lainnya dan kegiatan-kegiatan ini dijalankan melampaui 30 hari namun belum melampaui periode waktu bentuk usaha tetap konstruksi dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a) P3B Indonesia-Thailand; dan
      b) apabila kegiatan-kegiatan yang berhubungan dijalankan di Negara Pihak lainnya itu di bangunan, proyek konstruksi, atau instalasi, atau tempat lainnya yang sama selama periode waktu yang berbeda, masing-masing melampaui 30 hari oleh satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengan perusahaan yang disebut pertama,
      periode waktu yang berbeda ini ditambahkan ke periode waktu keseluruhan selama perusahaan yang disebut pertama menjalankan kegiatan di bangunan, proyek konstruksi, atau instalasi, atau tempat lainnya itu;
    6. Pasal 15 ayat 1 Konvensi berlaku untuk Pasal 12 ayat 2, Pasal 13 ayat 4, dan Pasal 14 ayat 1 Konvensi sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang:
      a) berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau
      b) salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut;
    7. Pasal 16 ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 25 ayat 1 kalimat kedua P3B Indonesia-Thailand sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam waktu tiga Tahun sejak pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Indonesia-Thailand;
    8. Pasal 17 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Thailand sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Thailand, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.
F. Penutup
  1. Penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dilakukan secara bersamaan dengan penerapan ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Thailand. Daftar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dapat dilihat secara daring pada laman OECD MLI Matching Database.
  2. Naskah hasil modifikasi P3B Indonesia-Thailand dalam bahasa Inggris sebagai akibat dari pemberlakuan Konvensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan Konvensi terhadap P3B Indonesia-Thailand.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Suryo Utomo