bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Penghasilan Netto sebesar Rp.63.989.818.846,00, terdiri dari:

bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 59.398.774.832,00, Pemeriksa melakukan koreksi peredaran tersebut berasal dari perhitungan arus piutang;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan alasan karena pemeriksa hanya melakukan penelaahan terbatas atas mutasi debet piutang usaha lokal dan piutang usaha ekspor dan membandingkan dengan penjualan Pemohon Banding, menurut Pemohon Banding tidak seluruh mutasi debet dari piutang usaha baik lokal maupun ekspor merupakan transaksi penjualan dalam sisi kreditnya;

bahwa tidak semua transaksi debet piutang usaha merupakan transaksi penjualan, ada beberapa transaksi yang berupa jurnal penyesuaian yang disebabkan adanya pelunasan pelunasan piutang yang sebelumnya tidak dapat Pemohon Banding identifikasikan berdasarkan nomor surat jalan dan atau nomor invoicenya dan sudah Pemohon Banding kredit pada saat pelunasannya, maka Pemohon Banding akan menjurnal debet atas pelunasan yang telah Pemohon Banding catat kredit sebelumnya tersebut, dan kemudian melakukan jurnal ulang pelunasan piutang usaha yang sudah dapat Pemohon Banding identifikasi berdasarkan nomor surat jalan dan atau nomor invoicenya

bahwa berdasarkan LPP dan KKP Terbanding, diuraikan bahwa, Terbanding melakukan koreksi peredaran Usaha berdasarkan pengujian arus piutang, sebagaimana dijelaskan pada dasar koreksi Terbanding di atas;

bahwa Pemohon Banding, dalam proses keberatan menyampaikan data atau dokumen sebagai berikut:

bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding melampirkan print out piutang penjualan ekspor;

Dasar Hukum;

Angka 3.2 tentang Prosedur Pemeriksaan Penjualan

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksa, koreksi peredaran usaha berasal dari perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang dengan dokumen sumber General Ledger dan Trial Balance Pemohon Banding;

bahwa Tim Penelaah melakukan penelitian terhadap Trial Balance dan General Ledger yang menjadi dokumen sumber atas perhitungan penjualan berdasarkan arus piutang yang dilakukan Pemeriksa, maka hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

bahwa dengan demikian sesuai dengan nilai saldo awal piutang, saldo akhir piutang dan pelunasan piutang tersebut di atas maka apabila dibuat pengujian arus piutang menjadi sebagai berikut:

bahwa penjualan Ekspor menurut Pemeriksa sebagai berikut:

Penjualan Lokal

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang yang dilakukan oleh Pemeriksa tersebut di atas dengan dokumen sumber yang digunakan adalah General Ledger dan Trial Balance Pemohon Banding, maka Tim Peneliti berpendapat bahwa pengujian arus piutang yang dilakukan telah tepat;

bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding keberatan atas koreksi peredaran usaha tersebut dengan alasan sebagai berikut:

bahwa tidak seluruhnya mutasi debet dari piutang usaha Pemohon Banding baik lokal maupun export merupakan transaksi dalam sisi kreditnya;

bahwa secara prinsip akuntansi piutang usaha dicatat debet atas transaksi penjualan berikut PPN-nya serta mencatat kredit atas transaksi pelunasan piutang;

bahwa namun demikian tidak semua transaksi debet piutang usaha merupakan transaksi penjualan;

bahwa pelunasan piutang yang sebelumnya tidak dapat diidentifikasi oleh Pemohon Banding berdasarkan nomor surat jalan atau nomor invoicenya dan sudah dikredit oleh Pemohon Banding pada saat pelunasannya, maka akan menjurnal debet atas pelunasan yang telah dicatat kreddit sebelumnya tersebut, dan kemudian melakukan jurnal ulang pelunasan piutang usaha yang sudah teridentifikasi berdasarkan nomor surat jalan dan atau nomor invoice;

bahwa transaksi debet piutang ada juga yang merupakan barang SK atau barang yang diservis;

bahwa dalam suratnya Pemohon Banding menyatakan melampirkan rekapitulasi debet piutang usaha lokal dan ekspor yang bukan merupakan transaksi penjualan;

bahwa pada saat proses keberatan Pemohon Banding memberikan printout perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang dan print out daftar double catat piutang, Tim Peneliti telah melakukan Penelitian atas perhitungan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa untuk nilai saldo awal dan saldo akhir piutang dalam perhitungan Wajib Pajak tidak sama dengan yang telah dicatat oleh Pemohon Banding dalam GL dan Trial Balance nya;

bahwa adapun terhadap piutang yang menurut Pemohon Banding merupakan pencatatan yang double dalam account piutang, telah dilakukan pengecekan ke buku piutang, namun Tim Peneliti tidak menemukan adanya pencatatan yang double dalam account Piutang;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa koreksi Pemeriksa telah tepat, dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya, sehingga Tim Penelaah mempertahankan koreksi serta menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa sesuai hasil penelitian terhadap surat permohonan Keberatan, Pemohon Banding keberatan atas koreksi biaya usaha lainnya dengan alasan bahwa atas biaya lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 karena Pemeriksa salah dalam melakukan klasifikasi atas beban usaha fiskal-komersial sebagaimana terlampir dalam SPT;

bahwa disamping itu terdapat juga beban cadangan manfaat karyawan sebesar Rp. 2.094.422.732,00 dan beban management fee sebesar Rp.1.200.000.000,00 belum direkap oleh Pemeriksa;

bahwa berdasarkan LPP dan KKP Pemeriksa, diuraikan bahwa, Pemeriksa melakukan koreksi biaya yang tidak ada rincian dan bukti yang valid;

bahwa berdasarkan KKP Pemeriksa B-3, bahwa atas biaya yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp. 30.309.438.805,00.yang diakui sebagai biaya oleh Pemeriksa adalah sebesar Rp. 28.241.610.017,00 Pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp. 2.067.828.787,00 yang merupakan biaya yang tidak ada rincian dan bukti yang valid;

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

Pasal 6

bahwa berdasarkan KKP Pemeriksa B-3, bahwa atas biaya yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp. 30.309.438.805,00 yang diakui sebagai biaya oleh Pemeriksa adalah sebesar Rp. 28.241.610.017,00. Pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp. 2.067.828.787,00 yang merupakan biaya yang tidak ada rincian dan bukti yang valid;

bahwa pada saat proses keberatan Tim Peneliti telah meminta rincain biaya dan bukti pendukung, bukti kas keluar atas koreksi yang diajukan keberatan, namun sampai disusunnya laporan ini, data/dokumen yang diminta terkait koreksi ini tidak diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan penjelasan koreksi biaya yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan dan KKP, maka Tim Peneliti berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa telah tepat;

bahwa berhubung Pemohon Banding tidak memberikan data yang diminta terkait koreksi biaya usaha sampai disusunnya laporan ini, maka tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tim Peneliti mempertahankan koreksi Pemeriksa dan mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan Keberatannya diketahui bahwa pokok sengketa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah atas koreksi biaya diluar usaha yang menurut Pemohon Banding, Pemeriksa melakukan koreksi atas penempatan deposito perusahaan yang dihitung sesuai ketentuan SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995. Pemohon Banding menjelaskan bahwa seluruh deposito yang dimiliki semata-mata ditempatkan oleh karena kewajiban dan atau persyaratan dalam rangka ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut;

bahwa berdasarkan LPP dan KKP Pemeriksa, diuraikan bahwa, Pemeriksa melakukan koreksi biava diluar usaha ( terdapat koreksi positif Biaya bunga yang dibebankan ) sebesar Rp 2.523.215.227,00 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Biaya Bunga yang diperkenankan apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan dari bunga deposito;

bahwa dasar Hukum koreksi Pemeriksa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya;

bahwa perhitungan koreksi adalah sebagaimana dituangkan dalam KKP Pemeriksa Indeks B.5 , berdasarkan KKP tersebut diperoleh informasi bahwa :

bahwa dalam Surat Edaran Dirjend Pajak No : SE-46/PJ.4/1995, tanggal 5 Oktober 1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya, di antaranya diatur hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam KKP Pemeriksa, diperoleh informasi sebagai berikut:

bahwa perhitungan Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

bahwa perhitungan Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

catatan: *) Biaya Bunga yang sudah Dibebankan (tidak termasuk bunga atas fasilitas kredit untuk ekspor-impor / LC

bahwa dasar hukum terkait pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ4/1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya (Seri PPh Umum No. 20) menyatakan bahwa, "Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dalam hal:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas pokok sengketa Koreksi biaya diluar usaha atas Beban Bunga, dengan ini diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa sesuai ketentuan di atas Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dapat terjadi dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka oleh Wajib Pajak balk langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga, oleh karena itu merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 maka dilakukan penghitungan kembali beban bunga yang dapat dibiayakan;

bahwa sesuai SE-46/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya (Seri PPh Umum No. 20) dilakukan penghitungan bunga pinjaman yang dapat dibiayakan sebagai berikut:

Perhitungan Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Perhitungan Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

catatan : *) Biaya Bunga yang sudah Dibebankan (tidak termasuk bunga atas fasilitas kredit untuk ekspor-impor / LC

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka Tim Peneliti Keberatan tetap mempertahankan koreksi biaya diluar usaha atas beban bunga yang dengan jumlah koreksi sebesar Rp. 2.523.215.227,00;

bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan Keberatan Pemohon Banding, keberatan atas koreksi kredit pajak PPh Pasal 22, dengan alasan bahwa Menurut Pemohon Banding Pemeriksa melakukan Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 22, karena Pemeriksa menghitung kredit pajak hanya berdasarkan rekap dokumen PIB, menurut Pemohon Banding selain PPh Pasal 22 impor terdapat juga PPh Pasal 22 Pertamina dan PPh Pasal 23 yang dipotong pihak lain sebagai kredit pajak;

bahwa berdasarkan LPP dan KKP Pemeriksa, diuraikan bahwa, Pemeriksa melakukan koreksi kredit pajak berdasarkan pemeriksaan bukti/dokumen Impor, Pembelian Impor, Pemungutan PPh Pasal 22 Impor adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dasar Hukum:

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;

bahwa kredit Pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;

bahwa pada saat proses keberatan, Tim Penelaah telah meminta dokumen/bukti yang terkait dengan kredit pajak, namun sampai dengan disusunnya laporan ini Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen/bukti-bukti atas kredit pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya terdapat PPh Pasal 23 yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa. Alasan keberatan ini tidak dapat diterima karena kredit pajak yang merupakan PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan sebesar Rp.33.812.144,00 telah diperhitungkan oleh Pemeriksa sebagai kredit pajak;

bahwa adapun alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa terdapat PPh Pasal 22 Pertamina yang belum dikreditkan, akan tetapi sampai disusunnya laporan ini dokumen/bukti bukti atas kredit pajak tidak disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak membuktikan alasan keberatannya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tim Penelaah berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya, dan koreksi Pemeriksa yang didasarkan pada bukti yang ada atas kredit pajak, tetap dipertahankan;

bahwa koreksi Peredaran usaha sebesar Rp. 59.398.774.832,00 tersebut terinci dan koreksi peredaran usaha Lokal sejumlah Rp. 30.697.588.339,00 dan koreksi Peredaran usaha eksport sejumlah Rp. 28.701.186.493,00 ;

a. Koreksi peredaran usaha lokal sejumlah Rp.30.697.588.339,00

bahwa dasar koreksi uji arus piutang lokal yang menurut Pemohon Banding dan menurut Ketetapan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Koreksi Uji Arus Piutang Lokal (Dalam Rupiah Penuh)

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan atas peredaran usaha tersebut karena Terbanding hanya melakukan penelaahan terbatas atas mutasi debet piutang usaha lokal dan membandingkannya dengan penjualan Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa tidak seluruh mutasi debet dari piutang usaha Pemohon Banding baik lokal maupun eksport merupakan transaksi penjualan dalam sisi kreditnya, menurut Pemohon Banding penelahaan sebagaimana hal tersebut sangat dangkal dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah ataupun prinzip akuntansi yang berlaku lazim di Indonesia. Secara Prinsip akun piutang usaha Pemohon Banding mencatat debet atas transaksi penjualan berikut Pajak Pertambahan Nilainya serta mencatat kredit atas transasksi pelunasan piutang;

bahwa demikian juga terhadap transaksi kredit dalam perkiraan piutang usaha tidak semuanya merupakan transaksi pelunasan piutang secara langsung, hal mana karena didalam sistem pembukuan Pemohon Banding setiap pelunasan piutang harus secara jelasmengidentifikasikan pelunasan piutang berdasarkan nomor surat jalannya, oleh karena ada beberapa transaksi pelunasan piutang yang masih belum dapat Pemohon Banding identiftkasikan pada saat penerimaan uang masuk, maka untuk mengakomodasi transaksi tersebut Pemohon Banding tetap melakukan jurnal kredit terhadap piutang dengan memberi kode uang titipan Pada saat Pemohon Banding telah dapat mengidentifikasikan pelunasan tersebut berdasarkan nomor surat jalan penjualannya, Pemohon Banding kemudian melakukan pendebetan ulang atas uang masuk tersebut dan mengkredit kembali piutang berdasarkan terinci dengan nomor-nomor surat jalannya;

bahwa Kondisi tersebut mengakibatkan adanya double pengkreditan dan pendebetan atas perkiraan piutang usaha lokal Pemohon Banding, jumlah keseluruhan atas double catat penerimaan uang dalam perkiraan piutang usaha pihak ketiga lokal selama tahun 2011 adalah sejumlah Rp.41.369.457.027,00;

bahwa untuk mencerminkan nilai penjualan secara riil maka dalam penghitungan uji piutang tersebut Pemohon Banding masukkan dalam perhitungan yakni penjualan tunai yang pada saat penjurnalannya tidak melalui akun piutang usaha sejumlah Rp.9.861.218.593,00;

b. Koreksi peredaran usaha eksport sejumlah Rp.28.701.186.493,00

bahwa dasar koreksi uji arus piutang usaha ekspor menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat dijabarkan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan atas peredaran usaha tersebut karena Terbanding hanya melakukan penelaahan terbatas atas mutasi debet piutang usaha ekspor dan membandingkannya dengan penjualan Pemohon Banding;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa tidak seluruh mutasi debet dari piutang usaha Pemohon Banding baik lokal maupun eksport merupakan transaksi penjualan dalam sisi kreditnya, menurut Pemohon Banding penelahaan sebagaimana hal tersebut sangat dangkal dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah ataupun prinzip akuntansi yang berlaku lazim di Indonesia. Secara Prinsip akun piutang usaha Pemohon Banding mencatat debet atas transaksi penjualan berikut Pajak Pertambahan Nilainya serta mencatat kredit atas transasksi pelunasan piutang;

bahwa demikian juga terhadap transaksi kredit dalam perkiraan piutang usaha tidak semuanya merupakan transaksi pelunasan piutang secara langsung, hal mana karena didalam sistem pembukuan Pemohon Banding setiap pelunasan piutang harus secara jelas mengidentifikasikan pelunasan piutang berdasarkan nomor surat jalannya, oleh karena ada beberapa transaksi pelunasan piutang yang masih belum dapat Pemohon Banding identifikasikan pada saat penerimaan uang masuk, maka untuk mengakomodasi transaksi tersebut Pemohon Banding tetap melakukan jurnal kredit terhadap piutang dengan memberi kode uang titipan Pada saat Pemohon Banding telah dapat mengidentifikasikan pelunasan tersebut berdasarkan nomor surat jalan penjualannya, Pemohon Banding kemudian melakukan pendebetan ulang atas uang masuk tersebut dan mengkredit kembali piutang berdasarkan terinci dengan nomor-nomor surat jalannya;

bahwa Kondisi tersebut mengakibatkan adanya double pengkreditan dan pendebetan atas perkiraan piutang usaha ekspor Pemohon Banding, jumlah keseluruhan atas double catat penerimaan uang dalam perkiraan piutang usaha ekspor selama tahun 2011 adalah sejumlah Rp.26.917.849.327,00;

bahwa disamping itu dalam perkiraan pelunasan piutang usaha ekspor, Pemohon Banding juga mencatat adanya penerimaan uang dari transaksi pembayaran jaminan dies (cetakan), dimana jaminan dies ini harus dibayar oleh langganan Pemohon Banding pada saat pemesanan produk baru, uang jaminan dies ini akan Pemohon Banding kembalikan kepada langganan jika telah tercapai order minimum sejumlah 4 Ton dalam jangka waktu 2 tahun, jika order tidak mencapai sejumlah tersebut dalam waktu tersebut maka uang jaminan akan Pemohon Banding akui sebagai pendapatan, sedangkan jika telah mencapai target order minimum dalam jangka waktu tersebut maka uang dies ini secara otomatis akan dipotongkan dengan tagihan Pemohon Banding yang belum dilunasi oleh pelanggan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Biaya usaha lainnya sejumlah Rp. 2.067.828.787,00 dimana koreksi ini dilakukan karena Terbanding salah dalam melakukan klasifikasi atas beban usaha fiskal-komersial sebagaimana terlampir dalam SPT Pemohon Banding, disamping itu terdapat juga beban Cadangan manfaat karyawan sebesar Rp. 2.094.422.732,00 an Beban managemen fee sebesar Rp. 1.200.000.000,00 belum direkap oleh Terbanding;

bahwa rincian Biaya Usaha Lainnya Komersial dan penyesuaian fiskal terlampir Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis dimana atas jumlah Biaya Usaha Lainnya secara Komersial sebesar Rp. 32.878.042.953 adalah telah sama dengan Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Usaha sebesar Rp. 2.523.215.227,00 dimana koreksi ini dilakukan pemeriksa atas penempatan Deposit perusahaan yang dihitung sesuai ketentuan SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995. Perlu Pemohon Banding jelaskan kepada Majelis bahwa seluruh deposito yang Pemohon Banding miliki semata-mata Pemohon Banding tempatkan oleh karena kewajiban dan atau prasayaratan dalam rangka ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang dikecualikan;

bahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan Dokumen Perjanjian Penempatan Deposito tersebut berikut persayaratan yang diwajibkan dalam rangka penempatan deposito diatas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit Pajak PPh Pasal 22 yang dilakukan Terbanding hanya berdasarkan rekap dokumen PIB hal mana adalah didalam kredit pajak Pemohon Banding selain PPh 22 impor juga terdapat PPh 22 atas pertamina dan PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain sebagai kredit pajak Pemohon Banding;

bahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan rekap PPh 22 Impor dan PPh 22 dari pertamina serta PPh Pasal 23 yang Pemohon Banding kreditkan sebagai kredit pajak Tabun 2011;

bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang dengan dokumen sumber General Ledger dan Trial Balance Pemohon Banding ;

bahwa Tim Penelaah melakukan penelitian terhadap Trial Balance dan General Ledger yang menjadi dokumen sumber atas perhitungan penjualan berdasarkan arus piutang yang dilakukan Pemeriksa;

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang yang dilakukan oleh Pemeriksa tersebut di atas dengan dokumen sumber yang digunakan adalah General Ledger dan Trial Balance Pemohon Banding, maka Tim Peneliti berpendapat bahwa pengujian arus piutang yang dilakukan telah tepat;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan atas peredaran usaha tersebut karena Terbanding hanya melakukan penelaahan terbatas atas mutasi debet piutang usaha lokal dan membandingkannya dengan penjualan Pemohon Banding;

bahwa Menurut Pemohon Banding tidak seluruh mutasi debet dari piutang usaha Pemohon Banding baik lokal maupun eksport merupakan transaksi penjualan dalam sisi kreditnya, menurut Pemohon Banding penelahaan sebagaimana hal tersebut sangat dangkal dan sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah ataupun prinzip akuntansi yang berlaku lazim di Indonesia. Secara Prinsip akun piutang usaha Pemohon Banding mencatat debet atas transaksi penjualan berikut Pajak Pertambahan Nilainya serta mencatat kredit atas transasksi pelunasan piutang;

bahwa Demikian juga terhadap transaksi kredit dalam perkiraan piutang usaha tidak semuanya merupakan transaksi pelunasan piutang secara langsung, hal mana karena didalam sistem pembukuan Pemohon Banding setiap pelunasan piutang harus secara jelas mengidentifikasikan pelunasan piutang berdasarkan nomor surat jalannya, oleh karena ada beberapa transaksi pelunasan piutang yang masih belum dapat Pemohon Banding identifikasikan pada saat penerimaan uang masuk, maka untuk mengakomodasi transaksi tersebut Pemohon Banding tetap melakukan jurnal kredit terhadap piutang dengan memberi kode uang titipan Pada saat Pemohon Banding telah dapat mengidentifikasikan pelunasan tersebut berdasarkan nomor surat jalan penjualannya, Pemohon Banding kemudian melakukan pendebetan ulang atas uang masuk tersebut dan mengkredit kembali piutang berdasarkan terinci dengan nomor-nomor surat jalannya;

bahwa Kondisi tersebut mengakibatkan adanya double pengkreditan dan pendebetan atas perkiraan piutang usaha lokal Pemohon Banding, jumlah keseluruhan atas double catat penerimaan uang dalam perkiraan piutang usaha pihak ketiga lokal selama tahun 2011 adalah sejumlah Rp.41.369.457.027,00 dan piutang usaha ekspor selama tahun 2011 adalah sejumlah Rp.26.917.849.327,00 ;

bahwa sehubungan dengan sengketa ini adalah menyangkut masalah pembuktian, maka kepada para pihak telah diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan uji bukti;

bahwa Berdasarkan Berita Acara Uji Bukti yang disampaikan kepada Majelis, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding :

Penjualan Ekspor :

Penjualan Lokal :

Menurut Terbanding :

Penjualan Ekspor

bahwa pada proses uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen pendukung dengan rekapitulasi sebagai berikut :

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan bahwa koreksi sebesar Rp. 28.701.186.496 karena adanya double catat pelunasan sebesar Rp.26.817.849.327 dan adjustment sebesar Rp.2.162.547.868 dengan perincian sebagai berikut :

Double catat pelunasan sebesar Rp.26.817.849.327

bahwa pada saat proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan data untuk menguatkan pendapatnya berupa Lampiran Double Catat di Akun Piutang Usaha Eksport dengan dokumen pendukung berupa General Ledger dan Daftar Jurnal atas transaksi yang mengalami pencatatan dua kali untuk transaksi pelunasan piutang usaha ekspor yang sama, yang terdapat di dalam Buku Besar Piutang Usaha Ekspor berikut lampirannya berupa Surat Jalan, Invoice, Packing List, PEB, dan Bukti Mutasi Uang Masuk, dan Bukti Pelunasan Ekspor dan Pertanggungjawaban Pelunasan Ekspor dengan Surat Jalan.

bahwa atas data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa :

Adjustment sebesar Rp.2.162.547.868

Perincian adjustment sebesar Rp.2.162.547.868 menurut Pemohon Banding dalam Rekapitulasi Koreksi Adjustment Lainnya adalah sebagai berikut :

bahwa pada saat proses uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen/pembuktian berupa General Ledger, Rincian Pelunasan Dies dan Pendebetan atas Uang Jaminan Dies dalam Akun Piutang, Buku Besar Hutang Biaya Lain dan Hutang (uang Muka) Jaminan Dies, Surat Jalan, invoice, kontrak terkait Jaminan Dies.

Pendapat Terbanding bahwa :

Penggantian Biaya Freight Rp. 275.148.429

bahwa pada saat proses uji bukti, atas koreksi Pemohon Banding menyampaikan data / dokumen / pembuktian berupa General Ledger, Rekapitulasi penerimaan pembayaran atas Pembayaran Freight yang tercatat pada buku besar Piutang Usaha Ekspor, surat jalan, invoice dan bukti pelunasan atas penggantian freight.

Pendapat Terbanding bahwa:

bahwa atas Penggantian Biaya Packing sebesar Rp.481.619.919 dan Penggantian Biaya Sample yang dikirim sebesar Rp.188.242.242,00, Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen/ pembuktian pada saat proses uji bukti sehingga dengan demikian Terbanding tidak dapat meyakini alasan dan argumentasi Pemohon Banding terkait kedua hal tersebut

Penjualan Lokal

bahwa pada proses uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan data/dokumen pendukung dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Selisih sebesar Rp.33.767.347.172 menurut Pemohon Banding terdiri dari :

bahwa pada saat proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan data untuk menguatkan pendapatnya berupa General Ledger Piutang Usaha Lokal, Lampiran Double Catat di Akun Piutang Usaha Lokal dengan dokumen pendukung berupa Surat Jalan, Slip Setoran, Laporan Setoran Langganan.

bahwa atas data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa :

bahwa atas adjustment sebesar Rp.3.480.877.505 Pemohon Banding tidak dapat memberikan data/dokumen/pembuktian pada saat proses uji bukti sehingga dengan demikian Terbanding tidak dapat meyakini alasan dan argumentasi Pemohon Banding terkait hal tersebut.

Menurut Pemohon Banding :

Penjualan Ekspor :

Penjualan Lokal :

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal berikut :

bahwa di dalam melakukan koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan pengujian Arus Piutang, Terbanding :

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pengecekan ke buku piutang, Terbanding ( Peneliti Keberatan ) tidak menemukan adanya pencatatan yang double dalam perkiraan Piutang namun dari Hasil Uji Bukti atas data / bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan Lampiran Double Catat di Akun Piutang Lokal yang menurut Pemohon Banding diambil dari GL Piutang Lokal diketahui terdapat pencatatan kredit atas piutang yang kemudian pada periode berikutnya dilakukan pendebetan dan selanjutnya dilakukan pengkreditan kembali dengan nilai terperinci sesuai dengan nilai dalam Surat Jalan ;

bahwa menurut Terbanding, pada saat permeriksaan Pemohon Banding hanya menyampaikan data berupa General Ledger dan Trial Balance, dan data lainnya yang diberikan oleh Pemohon Banding di dalam proses Uji Bukti tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang mengatur bahwa dokumen yang tidak disampaikan dalam proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan;

bahwa konsisten dengan hal tersebut maka dokumen tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan dalam proses banding mengingat hal ini dapat menjadi preseden buruk dimasa mendatang dimana Pemohon Banding tidak akan pernah menyampaikan data/dokumen/pembuktian pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan, melainkan diberikan langsung pada saat proses banding ;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas GL Piutang Usaha Ekspor diketahui bahwa terkait dengan Uang Jaminan Dies terdapat pendebetan dan pengkreditan akun Piutang Usaha dengan jumlah yang sama dan berdasarkan Invoice diketahui bahwa terdapat tagihan atas Die Cost dari customer di luar negeri;

bahwa menurut Terbanding di dalam GL Hutang Biaya Lain diketahui bahwa terdapat pencatatan hutang di sisi kredit yang merupakan kontra akun atas pencatatan sisi debet dalam GL Akun Piutang Usaha;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian atas GL Piutang Usaha Ekspor diketahui bahwa terkait dengan Uang Penggantian Biaya Freight terdapat pendebetan dan pengkreditan akun Piutang Usaha dengan jumlah yang sama dan berdasarkan Invoice diketahui bahwa terdapat tagihan atas biaya freight dari pihak ketiga ;

bahwa menurut Terbanding, metode akuntansi/pencatatan yang digunakan oleh Pemohon Banding tidak lazim dan tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP yang menyatakan bahwa :
“…..Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain...”

bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat double pencatatan Piutang Usaha ( baik yang berasal dari penjualan local maupun eksport ) yang sebenarnya tidak terkait dengan penjualan sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan jumlah penjualan berdasarkan pengujian Arus Piutang Usaha;

bahwa ada beberapa pencatatan di dalam Buku Piutang Usaha yang tidak berkaitan dengan penjualan yang menimbulkan perbedaan di dalam pengujian Arus Piutang Usaha yaitu :

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding mutasi kredit Piutang Usaha Ekspor atas transaksi tersebut bukan merupakan pelunasan atas penjualan ekspor ;

bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam perhitungan / analisa pengujian Arus Piutang Usaha tersebut pihak Terbanding belum memperhitungkan saldo akhir Uang Muka Penjualan Ekspor maupun Penjualan Lokal Tunai ,

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebuit diatas, Majelis berpendapat :

bahwa pengujian yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan pengujian kaitan atas dokumen dasar ( source document ) untuk menguji kelengkapan penjualan ;

bahwa di dalam menentukan kelengkapan daripada jumlah omzet atau peredaran usaha, Majelis sependapat dengan Terbanding dengan melakukan pengujian berdasarkan Arus Piutang Usaha untuk mengetahui jumlah omzet / peredaran usaha Pemohon Banding, namun Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang mendasarkan teknik pengujian Arus Piutang Usaha hanya dengan mengutip angka dari sisi debet akun Piutang Usaha untuk mengetahui jumlah penjualan dan mengutip sisi kredit akun Piutang Usaha untuk mengetahui jumlah pembayaran / pelunasan Piutang Usaha ;

bahwa untuk mengetahui total penjualan dengan menggunakan pengujian Arus Piutang Usaha, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

bahwa dari formula sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui jumlah Penjualan tidak semata-mata diketahui dari akun Piutang Usaha, tetapi juga harus memperhitungkan unsur-unsur yang lain seperti Penjualan Tunai yang mana di dalam pengujian Arus Piutang yang dilakukan oleh Terbanding. Pihak Terbanding tidak memperhitungkan jumlah Penjualan Tunai yang dilakukan oleh Pemohon Banding ;

bahwa dalam proses uji bukti telah terbukti bahwa di dalam pengujian Arus Piutang Usaha yang dilakukan oleh Terbanding tersebut, Terbanding tidak / belum memperhitungkan adanya Penjualan Lokal Tunai, transaksi-transaksi di dalam akun Piutang Usaha yang bukan berasal dari kegiatan Penjualan baik lokal maupun ekspor, sehingga hal ini menyebabkan hasil pengujian Arus Piutang Usaha tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya ;

bahwa seharusnya perbedaan jumlah penjualan tersebut tidak terjadi apabila sebelum memeriksa dan menganalisa akun Piutang Usaha Pemohon Banding tersebut, terlebih dahulu diketahui mengenai kebijakan yang dianut oleh Pemohon Banding di dalam melakukan pencatatan di akun Piutang Usaha tersebut yaitu transaksi-transaksi apa saja yang dicatat di sebelah debit dan kredit akun Piutang Usaha tersebut, karena ternyata di dalam proses Uji Bukti telah terbukti bahwa yang dicatat di dalam akun Piutang Usaha Pemohon Banding tidak semata-mata hanya yang berasal dari penjualan kredit maupun penerimaan / pelunasan piutang usaha;

bahwa Majelis sependapat bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas penjualan secara kredit dicatat disebelah debit akun Piutang Usaha dan atas penerimaan / pelunasan Piutang Usaha dicatat disebelah kredit akun Piutang Usaha, namun tidak terdapat ketentuan yang melarang kebijakan perusahaan dalam melakukan pencatatan sepanjang kebijakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaaan usaha yang sebenarnya;

bahwa menurut Majelis pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding di dalam akun Piutang Usaha tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam UU Perpajakakan karena di dalam Pasal 28 ayat (3) UU KUP diatur : “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya” ; bahwa di dalam proses uji bukti telah terbukti adanya double pencatatan yang mana hal ini akan mempengaruhi hasil pengujian Arus Piutang Usaha tersebut;

bahwa adanya double pencatatan tersebut secara tidak langsung telah diakui oleh pihak Terbanding dengan memberikan pendapatnya atas hasil proses uji bukti yaitu bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Terbanding diketahui adanya pendebitan dan pengkreditan pada akun Piutang Usaha dengan jumlah yang sama ;

bahwa terjadinya double pencatatan tersebut adalah karena transaksi tersebut terjadi tidak pada hari yang sama tetapi pada hari yang berbeda ( beda waktu ) sehingga tidak dimungkinkan melakukan offset atas pencatatan dari perkiraan yang sama;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, maka Koreksi Terbanding yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 59.398.774.832,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan pertimbangan atas jalannya persidangan dan hasil uji bukti yang disampaikan para pihak yang terkait, Hakim Anggota Drs. ES berpendapat berbeda, berdasarkan pertimbangan atas jalannya persidangan dan hasil uji bukti kebenaran materiil yang disampaikan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang dan print out daftar pencatatan piutang yang diteliti menunjukkan bahwa nilai saldo awal dan saldo akhir piutang menurut Pemohon Banding ternyata tidak sama dengan nilai yang dicatat Terbanding berdasarkan bukti menurut General Ledger dan Trial Balance yang disampaikan Terbanding;

bahwa pernyataan Pemohon Banding bahwa telah dilakukan pencatatan dua kali atas akun piutang dengan sistem akuntasi khusus, dan pada saat disandingkan dengan buku piutangternyata bahwa tidak ditemukan adanya pencatatan ganda dalam akun piutang;

bahwa sistem pencatatan ganda yang tidak lazim ini menurut Hakim anggota tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Sistem Akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP yang bunyi :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.59.398.774.832,00 sudah tepat, karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan argumentasi hukum terhadap alasan bandingnya;

2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 2.067.828.787,00

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 karena tidak ada rincian dan bukti yang valid;

bahwa pada saat proses Keberatan, pihak Terbanding ( Peneliti Keberatan ) telah meminta data kepada Pemohon Banding berupa rincian biaya, bukti pendukung dan bukti Kas keluar atas koreksi yang diajukan Keberatan, namun pihak Pemohon Banding tidak memberikan data yang diminta sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan demikian Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alas an keberatannya ;

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah Biaya Usaha Lainnya menurut Laporan Keuangan Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 32.878.042.953,00 yang terdiri dari biaya menurut Ledger sebesar Rp. 30.309.438.805,00 dan biaya usaha lainnya yang berasal dari jurnal koreksi audit dengan nilai debet sebesar Rp. 2.568.604.149,00;

bahwa dalam uraiannya, Terbanding tidak mempermasalahkan koreksi audit, hanya mempermasalahkan saldo biaya usaha lainnya menurut ledger sebesar Rp. 30.309.438.805,00 yang menurut Terbanding (Pemeriksa) atas transaksi-transaksi terkait Biaya Usaha Lainnya tersebut sebesar Rp. 2.067.828.787,00 tidak ada rincian dan bukti yang valid;

bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding (Pemeriksa) meng copy data yang terdapat dalam data base komputer Pemohon Banding. Berdasar data tersebut, Terbanding melakukan serangkaian proses atas data tersebut sehingga terbanding menyatakan bahwa atas Biaya Usaha Lainnya yang diakui oleh Terbanding (Pemeriksa) adalah sebesar Rp. 28.241.610.017,00 ;

bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya Terbanding (Pemeriksa) telah meminjam Laporan Keuangan, SPT PPh Badan Tahun 2011, General Ledger milik Pemohon Banding. Dalam proses pemeriksaannya, Terbanding, (Pemeriksa) tidak melakukan trasir ke bukti dasar atas transaksi yang terdapat pada General Ledger, melainkan Terbanding melakukan penyusunan, pengelompokkan kembali (reklasifikasi) atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan data yang diambil dari data base komputer milik Pemohon Banding. Hasil pengelompokkan kembali tersebul digunakan oleh Terbanding sebagai Pembanding terhadap rincian biaya yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding serta sebagai acuan untuk menetapkan besarnya biaya yang dapat Terbanding (Pemeriksa) terima. Dalam hal terjadi selisih antara rincian biaya hasil penyusunan ulang dengan rincian biaya yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding, selisih tersebut dinyatakan sebagai temuan koreksi;

bahwa dalam menyampaikan temuan koreksi atas biaya usaha lainnya tersebut Terbanding hanya menyampaikan jumlah koreksi untuk setiap perkiraan biaya, tanpa dapal menunjukkan bagian mana dari transaksi yang dicatat sebagai biaya usaha lainnya dalam buku besar / buku pembantu biaya yang tidak didukung bukti;

bahwa pada saat keberatan, Terbanding (Tim Peneliti) menggunakan alasan bahwa Terbanding (Tim Peneliti) telah meminta rincian biaya dan bukti pendukung, bukti kas keluar atas koreksi yang diajukan keberatan, namun data/dokumen yang diminta terkait koreksi tersebut tidak diberikan oleh Pemohon Banding. Hal tersebut membuktikan bahwa Terbanding (Tim Peneliti) tidak memahami permasalahan yang ada, dimana koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) tidak didukung dengan rincian yang dinyatakari oleh Terbanding (Pemeriksa) bahwa atas transaksi-transaksi seperti tercantum dalam ledger Pemohon Banding tidak didukung bukti yang cukup;

bahwa berdasar uraian tersebut terbukti bahwa permasalahan pembuktian seharusnya ada pada pihak Terbanding dahulu untuk membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding mengacu pada ledger Pemohon Banding, namun pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terbanding. Oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa koreksi Terbanding atas biaya usaha lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 adalah berdasarkan reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data yang diinput dari data base Komputer Pemohon Banding ;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak melakukan penelusuran ( trace ) ke bukti-bukti dasar yang mendasari transaksi yang terdapat pada General Ledger Pemohon Banding ;

bahwa hasil pengelompokkan kembali tersebul digunakan oleh Terbanding sebagai pembanding terhadap rincian biaya yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding serta digunakan sebagai acuan untuk menetapkan besarnya biaya yang dapatditerima oleh Terbanding (Pemeriksa) ;

bahwa dalam hal terdapat selisih antara rincian biaya hasil penyusunan ulang dengan rincian biaya yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding, selisih tersebut dinyatakan sebagai temuan koreksi ;

bahwa Terbanding hanya menyampaikan jumlah koreksi untuk setiap perkiraan biaya, tanpa dapat menunjukkan bagian mana dari transaksi yang dicatat sebagai biaya usaha lainnya dalam buku besar / buku pembantu biaya yang tidak didukung bukti ;

bahwa di dalam persidangan, pihak Terbanding tidak melakukan sanggahan / bantahan atas penjelasan Pemohon Banding yang mengatakan bahwa Terbanding, (Pemeriksa) tidak melakukan trasir ke bukti dasar atas transaksi yang terdapat pada General Ledger, melainkan Terbanding melakukan penyusunan, pengelompokkan kembali (reklasifikasi) atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan data yang diambil dari data base komputer milik Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat :

bahwa Majelis tidak sependapat dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas biaya usaha lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 dengan alasan :

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, maka Koreksi Terbanding yaitu Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan atas jalannya persidangan dan hasil uji bukti yang disampaikan para pihak yang terkait, Hakim Anggota Drs. ES berpendapat berbeda, berdasarkan pertimbangan atas jalannya persidangan dan hasil uji bukti kebenaran materiil yang disampaikan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa perhitungan penjualan berdasarkan pengujian arus piutang dan print out daftar pencatatan piutang yang diteliti menunjukkan bahwa nilai saldo awal dan saldo akhir piutang menurut Pemohon Banding ternyata tidak sama dengan nilai yang dicatat Terbanding berdasarkan bukti menurut General Ledger dan Trial Balance yang disampaikan Terbanding;

bahwa pernyataan Pemohon Banding bahwa telah dilakukan pencatatan dua kali atas akun piutang dengan sistem akuntasi khusus, dan pada saat disandingkan dengan buku piutangternyata bahwa tidak ditemukan adanya pencatatan ganda dalam akun piutang;

bahwa sistem pencatatan ganda yang tidak lazim ini menurut Hakim anggota tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Sistem Akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP yang bunyi :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Anggota berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding yaitu koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 2.067.828.787,00 sudah tepat, karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan argumentasi hukum terhadap alasan bandingnya;

3. Koreksi Biaya Diluar Usaha sebesar Rp 2.523.215.227,00

bahwa menurut Terbanding terdapat penempatan Deposito Berjangka yang sumbernya bersasal dari pinjaman dari Bank yang dibebani biaya bunga ;

bahwa Terbanding ( Pemeriksa ) melakukan koreksi biava diluar usaha ( terdapat koreksi positif Biaya bunga yang dibebankan ) sebesar Rp 2.523.215.227,00 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya;

bahwa dasar hukum koreksi Pemeriksa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya;

bahwa dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE-46/PJ.4/1995, tanggal 5 Oktober 1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya, di antaranya diatur hal-hal sebagai berikut :

bahwa uraian mengenai Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagai hasil perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dalam proses pemeriksaan adalah sebagai berikut :

perhitungan Biaya Bunga Yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto :
Biaya Bunga Yang Diperkenankan:
10,38% x (Rp107.836.678.281,00-10.929.942.421,00)
= 10,38% X Rp 96.906.735.860,00
= Rp. 10.054.073.846,00

catatan: *)
Biaya Bunga yang sudah Dibebankan (tidak termasuk bunga atas fasilitas kredit untuk ekspor-impor / LC ) :

bahwa menurut Pemohon Banding butir 5 SE Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya menyatakan bahwa "Menyimpang dari ketentuan tersebut pada butir 4 bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari Pihak Ketiga dapat dibebankan sebaga biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahur 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 dalam hal :

bahwa menurut Pemohon Banding penempatan dana dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Pemohon Banding semata mata untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dan penempatan dana dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Pemohon Banding terjadi sebelum pencairan pinjaman dari Bank, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dana untuk penempatan deposito bukan berasal dari pinjaman bank;

bahwa berdasar uraian tersebut diatas Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh beban bunga yang dibayarkan atau terutang selama tahun 2011 dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya. Dengan demikian koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa terbukti adanya penempatan Deposito Berjangka yang sumbernya bersasal dari pinjaman dari Bank yang dibebani biaya bunga ;

bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No : SE-46/PJ.4/1995, tanggal 5 Oktober 1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnyadiketahui bahwa jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman yang boleh dibebankan adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya ;

bahwa menurut Pemohon Banding penempatan dana dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Pemohon Banding semata mata untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dan penempatan dana dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh Pemohon Banding terjadi sebelum pencairan pinjaman dari Bank, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dana untuk penempatan deposito bukan berasal dari pinjaman bank;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh beban bunga yang dibayarkan atau terutang selama tahun 2011 dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya. Dengan demikian koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat :

bahwa penempatan Deposito Berjangka yang sumbernya bersasal dari pinjaman dari Bank yang dibebani biaya bunga yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya yaitu :

bahwa menurut Majelis, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Biaya Diluar Usaha sebesar Rp. 2.523.216.227,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis tidak terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding.

Dengan demikian, maka Koreksi Terbanding yaitu Koreksi Biaya Diluar Usaha sebesar Rp. 2.523.216.227,00 tetap dipertahankan.

4. Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp.157.059.724,00

bahwa berdasarkan LPP dan KKP Pemeriksa, diuraikan bahwa, Pemeriksa melakukan koreksi kredit pajak berdasarkan pemeriksaan bukti/dokumen Impor, Pembelian Impor, Pemungutan PPh Pasal 22 Impor;

bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya terdapat PPh Pasal 23 yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa. Alasan keberatan ini tidak dapat diterima karena kredit pajak yang merupakan PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan sebesar Rp.33.812.144,00 telah diperhitungkan oleh Pemeriksa sebagai kredit pajak;

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah meminta dokumen/bukti yang terkait dengan kredit pajak, namun sampai dengan disusunnya laporan ini Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen/bukti-bukti atas kredit pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit Pajak PPh Pasal 22 yang dilakukan Terbanding hanya berdasarkan rekap dokumen PIB hal mana adalah didalam kredit pajak Pemohon Banding selain PPh 22 impor juga terdapat PPh 22 atas pertamina dan PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain sebagai kredit pajak Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding sampaikan rekap PPh 22 Impor dan PPh 22 dari pertamina serta PPh Pasal 23 yang Pemohon Banding kreditkan sebagai kredit pajak Tahun 2011;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat :

bahwa karena Pemohon Banding belum/tidak dapat memperlihatkan data/dokumen/buktibukti atas kredit pajak yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, Majelis sependapat dengan Terbanding yaitu tidak dapat meyakini alasan dan argumentasi Pemohon Banding terkait dengan koreksi kredit pajak tersebut.

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis tidak terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding.

bahwa dengan demikian, maka Koreksi Terbanding yaitu Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp. 157.059.725,00 tetap dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2449/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00031/206/11/091/13 tanggal 28 Juni 2013, atas nama: Pemohon Banding, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, oleh Hakim Majelis IIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Putusan Nomor PUT-085636.15/2011/PP/M.IIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIB pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri Pemohon Banding.