bahwa Pemohon melakukan importasi dengan PIB Nomor 240213 tanggal 30 Mei 2017 dengan data sebagai berikut:

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk, PDRI dan Denda sebesar Rp226.834.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ACFTA ASEANChina Free Trade Area, sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian pada informasi di atas dapat disampaikan hal–hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan keterangan terkait direct consignment tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian diatas dapat disampaikan hal–hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena importasi tidak memenuhi ketentuan direct consignment, maka atas importasi barang tersebut tidak dapat diberikan Preferensi Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai direct consignment, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5336/KPU.01/2017 tanggal 11 Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

bahwa Pemohon mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya/Form E, yaitu:

bahwa adapun data barang impor Pemohon sebagai berikut:

bahwa Pemohon menolak penetapan tersebut karena Pos Tarif yang Pemohon beritahukan, BM 0% (ACFTA) sudah benar.

bahwa impor barang Pemohon dengan PIB Nomor 240213 tanggal 30 Mei 2017 telah Pemohon lampiri dengan Form E (E173312000060079; E173312000060074; E173312000060075; E173312000060076; E173312000060077; E173312000060078 tanggal 23 Mei 2017;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 10 Juli 2012;

bahwa berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang PenetapanTarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang intinya disebutkan sebagai berikut:

Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan Negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 tanggat 27 Februari 2017 karena:

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan International antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015;

bahwa berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan International yang intinya disebutkan sebagai berikut:

Kriteria pengiriman langsug sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

bahwa pada saat pengajuan keberatan Pemohon telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tersebut di atas;

bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas koreksi tersebut karena Pemohon telah mengimpor barang dengan harga dan klasifikasi yang benar serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa berkaitan dengan hal tersebut mohon Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP 5336/KPU.0/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dibatalkan;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-5336/KPU.01/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas barang impor Nylon Coil Long Chain Zipper Nomor 5A SL2A-SLVBLACK (119 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 240213 tanggal 30 Mei 2017 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan tidak dilengkapi dengan Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean, sehingga tidak memenuhi ketentuan Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:

"The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form El to ensure that:

bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
Direct Consigment
The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;
bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E163206102720056 tanggal 25 Oktober 2016 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada issuing authority Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan surat nomor: S-4591/KPU.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017, dengan alasan:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China nomor: 33000017530 tanggal 5 September 2017 menyatakan antara lain:

We acknowledge the receipt of your letter dated Aug04,2017 numbered S-4591/KPU.01/2017 and the enclosed original certificates of Form E .After checking against our files, we confirm that the said certificate was issued by ZhejiangClQ.

For verification, we made an investigation and the result shows that the products described in Box 7 were manufactured in China The goods were transported from Ningbo,China to Jakarta, Indonesia directly, without transshipment in Kaohsiung. Therefore, we are of the opinion that the goods covered by the certificate fulfill Rule 8 of ROO and Rule 21 of OCP for ACFTA.

By the way, The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ) has developed the Certificate of Origin E-verification Platform, which can realize the web-based verification on CO and information exchange, such as the name, address and specimen stamp of the issuing authority or specimen signature of the issuing officials, send the verification request and get feedback.

We started using the E-verification Platform on May 1st, 2014, which will gradual substitute the traditional paper request and information exchange. AQSIQ has sent diplomatic notes to related importing countries including yours on this issue and provided them the domain name, username and password to access to the Platform on request;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 240213 tanggal 30 Mei 2017 tercantum Invoice Nomor AGX170188 tanggal 04 Mei 2017 dan Bill of Lading Nomor: WAYBILL YMLU1232081543 tanggal 11 Mei 2017, dan pada kolom 19 (Lembar Lampiran Dokumen) tercantum Certificate of Origin (CO) Form E nomor E163206102720056 tanggal 25 Oktober 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: WAYBILL YMLU1232081543 tanggal 11 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Yang Ming Marine Transport Corp., 1x40’ Container nomor YMLU8503140 dengan seal no. YMZZ487728, diangkut dengan kapal PROTOSTAR N Voy No. 013S, Port of Loading: Ningbo, China dan Port of Discharge: Jakarta;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas BC 1.1 Inward Manifest Nomor: 002130 tanggal 18 Mei 2017, nama Sarana Pengangkut: PROTOSTAR N Voy No. 013S, Pelabuhan Asal: Ningbo, Pelabuhan Bongkar:Tanjung Priok, pada pos 01 tercantum Bill of Lading Nomor: WAYBILL YMLU1232081543 tanggal 11 Mei 2017, Sarana Pengangkut: PROTOSTAR N Voy No. 013S, Container nomor YMLU8503140 dengan seal no. YMZZ487728;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pernyataan yang diterbitkan oleh SSS., atas B/L Nomor YMLUI232081543, Vessel/Voy No.: PROTOSTAR N Voy No. 013S, menyatakan:

We herewith confirmed that the above shipment were loaded from Ningbo, China and due is direct service to Jakarta, Indonesia, we have arranged the above mention shipments using directs vessel from Ningbo, China.

The vessel sailed through another port like Kaohsiung and cargo from Ningbo to Jakarta just pass through another port, and without opening or changing it content, thus seals attached to the containers are the same seal as mentioned on the B/L(s) issued at origin port, Ningbo, China.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Container No. YMLU8503140 dengan seal no. YMZZ487728 diangkut dengan kapal PROTOSTAR N Voy No. 013S, transit di Koahsiung, Taiwan, tanpa pembongkaran container dan tanpa pindah kapal, Majelis berpendapat bahwa dalam pengangkutan transit dengan mekanisme “diangkut terus” adalah termasuk dalam kategori “direct consignment”, sehingga tidak diterbitkan Non-Manipulation Certificate dan Through B/L (Through B/L diterbitkan hanya dalam hal terjadi transshipment), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ACFTA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 8431.49.90.00 dikenakan tarif bea masuk 0%;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Nylon Coil Long Chain Zipper Nomor 5A SL2A-SLV-BLACK (119 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 240213 tanggal 30 Mei 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5336/KPU.01/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5336/KPU.01/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-011464/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 05 Juni 2017, atas Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Nylon Coil Long Chain Zipper Nomor 5A SL2A-SLV-BLACK (119 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan PIB Nomor: 240213 tanggal 30 Mei 2017, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: