Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018, yang tidak disetujui Penggugat;

bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 a quo dengan pokok penjelasan sebagai berikut:

bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan dalil, argumentasi, keterangan, dan pernyataan sebagaimana terangkum dalam Kesimpulan Akhir Tergugat Nomor : Nomor: S-974/PJ.07/2019 Tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sehubungan sidang gugatan atas nama Penggugat NPWP XXX terhadap Surat Tergugat nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 hal Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018, dengan ini Tergugat sampaikan Pendapat Akhir untuk dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim XX-A Pengadilan Pajak sebagai berikut:

bahwa Penggugat menyampaikan Gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 a quo dengan pokok penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pengggugat tidak setuju dengan tindakan dan keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Tergugat Nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan fakta dan alasan sebagai berikut :

bahwa faktanya Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 yang menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp1.775.771.395,00;

bahwa faktanya Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 tersebut diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 0004/206/09/418/11 tanggal 7 Juli 2011 Tahun Pajak 2009 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1955/WPJ.08/2012 tangggal 6 September 2012 jo Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53877/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang menolak Banding dari Penggugat;

bahwa faktanya terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53877/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014 tersebut, Pengugat mengajukan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah diterbitkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 769/B/PK/PJK/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan :

bahwa faktanya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 769/B/PK/PJK/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang menyatakan mengabulkan Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ADD, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah berdasarkan surat banding Penggugat yaitu NIHIL, sehingga yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 TELAH DIBATALKAN;

bahwa faktanya terhadap Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 tersebut telah dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Pembatalan Ketatapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan dalam putusannya menyatakan :

bahwa faktanya terhadap jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.1.775.771.395,00 tersebut Wajib Pajak telah melakukan pembayaran seluruhnya yaitu sebesar Rp.1.775.771.395,00 pada tanggal 28 Oktober 2014;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Pembatalan Ketatapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan yang menyatakan Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, maka jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah BATAL dan menjadi NIHIL;

bahwa dengan demikian mengakibatkan terjadinya kelebihan Pembayaran sebesar Rp.1.775.771.395,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 27A ayat (1a) huruf c besera penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan :

Penjelasan Pasal 27A ayat (1a) :

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27A ayat (1a) UU KUP terhadap kelebihan pembayaran pajak yang timbul sehubungan dengan Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018, maka terhadap kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.775.771.395,00 berhak mendapatkan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak;

bahwa sehubungan dengan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 mei 2018, maka dengan ini Penggugat sampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut;

bahwa kesimpulan akhir yang Pemohon sampaikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Penggugat Nomor 002/Gugatan-PP/AKDD/VIII/2018 tanggal 05 Agustus 2018 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 09 Agustus 2018, surat bantahan atas Surat Tanggapan Nomor 004/Bantahan-PP/AKDD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 6 November 2018, Kronologis sengketa gugatan beserta dokumen pendukungnya, dan penjelasan tertulis Penggugat Nomor: 006/Penjelasan Tertulis/AKDD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang disampaikan dalam sidang gugatan tanggal 4 Februari 2019;

bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan dalil, argumentasi, keterangan, dan pernyataan sebagaimana terangkum dalam Kesimpulan Akhir Penggugat Nomor: 008/Kesimpulan Akhir/AKDD/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim XX A Pengadilan Pajak, kepada Penggugat diminta untuk menyampaikan kesimpulan mengenai gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 mei 2018, maka dengan ini Penggugat sampaikan kesimpulan akhir dimaksud;

bahwa kesimpulan akhir yang Pemohon sampaikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Penggugat Nomor 002/Gugatan-PP/AKDD/VIII/2018 tanggal 05 Agustus 2018 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 09 Agustus 2018, surat bantahan atas Surat Tanggapan Nomor 004/Bantahan-PP/AKDD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 6 November 2018, Kronologis sengketa gugatan beserta dokumen pendukungnya, dan penjelasan tertulis Penggugat Nomor: 006/Penjelasan Tertulis/AKDD/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang disampaikan dalam sidang gugatan tanggal 4 Februari 2019;

Adapun kesimpulan akhir Penggugat adalah sebagai berikut :

bahwa demikian kesimpulan akhir ini Penggugat buat agar demi tercapainya keadilan untuk mengambil keputusan, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para pihak dan fakta-fakat persidangan, Majelis memberikan pendapat atas sengketa Gugatan a quo sebagai berikut:

bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Gugatan a quo adalah penerbitan Keputusan Tergugat berupa Surat Tergugat Nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018;

Pemeriksaan atas Kewenangan :

bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;”

bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan " Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;”

bahwa surat Tergugat nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 diterbitkan oleh Sdr. Adi Prana Pribadi, NIP. 196801311988031001, jabatan: Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, yang menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan formal;

bahwa surat Tergugat nomor S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018, memenuhi suatu unsure keputusan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, menyatakan Pengadilan Pajak berwenang dalam hal gugatan untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pejabat yang berwenang memberikan Keputusan di bidang Perpajakan adalah juga sebagai pejabat dalam administrasi pemerintahan yang terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : ”Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;”

bahwa Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan Administrasi Pemerintahan;

bahwa Surat Tergugat Nomor : S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 memenuhi kriteria dalam definisi Keputusan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diajukan Gugatan;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan berwenang untuk memeriksa permohonan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Keputusan

Pemeriksaan atas Materi Keputusan:

bahwa materi gugatan a quo adalah keputusan penolakan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 yang menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp.1.775.771.395,00;

bahwa Surat Tagihan Pajak a quo, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 0004/206/09/418/11 tanggal 7 Juli 2011 Tahun Pajak 2009 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1955/WPJ.08/2012 tanggal 6 September 2012 jo Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53877/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang menolak Banding dari Penggugat;

bahwa Tergugat berpendapat keputusan Tergugat sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku karena didasarkan atas Pasal 27A ayat (1a), (2) dan (3) UU KUP beserta Penjelasannya serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagai berikut:

Pasal 27A ayat (1a), (2) dan (3) UU KUP:

Penjelasan Pasal 27A ayat (1a):
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak;

Penjelasan Pasal 27A ayat (2):
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga;

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak;

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga Pasal 2 ayat (1) huruf f, “Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, dan PPnBM untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP”;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat dan berpendapat keputusan Tergugat tidak benar karena permohonan Penggugat didasarkan ketentuan di dalam Pasal 27A ayat (1a) huruf c besera penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan :
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atasu Surat Keputusan Pembatakan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

Penjelasan Pasal 27A ayat (1a) :
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27A ayat (1a) UU KUP terhadap kelebihan pembayaran pajak yang timbul sehubungan dengan Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018, maka terhadap kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.775.771.395,00 Penggugat berhak mendapatkan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis;

bahwa menurut Majelis, pokok sengketa a quo adalah keputusan Tergugat berupa Surat Penolakan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 yang menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp1.775.771.395,00;

bahwa menurut Majelis, Surat Tagihan Pajak (STP) a quo, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 0004/206/09/418/11 tanggal 7 Juli 2011 Tahun Pajak 2009 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1955/WPJ.08/2012 tanggal 6 September 2012 jo Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53877/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang menolak Banding dari Penggugat; sehingga dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 100% dari Jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, sesuai Pasal 27 ayat 5d UU KUP;

bahwa menurut Majelis, Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan Menjadi NIHIL, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 769/B/PK/PJK/2017, yang mengabulkan seluruh Peninjauan Kembali Penggugat.

bahwa menurut Majelis, dengan demikian sengketa berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) mengenai Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 100% dari Jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding sesuai Pasal 27 ayat 5d UU KUP, yang sudah dibayar Penggugat, dan sudah dibatalkan Tergugat karena adanya Putusan PK Mahkamah Agung;

bahwa dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP diatur: Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

bahwa menurut Majelis, dalam sengketa a quo Majelis mempertimbangkan ketentuan Imbalan Bunga yang berkaitan dengan STP adalah sebagai berkut:

Pasal 27A ayat (1a) UU KUP:
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27A Ayat (2) UU KUP
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak;

Pasal 27A Ayat (3) UU KUP
Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Penjelasan Pasal 27A ayat (1a) UU KUP:
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Penjelasan Pasal 27A Ayat (2) UU KUP
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

bahwa kronologis terkait sengketa a quo adalah sebagai berikut:

bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis berpendapat Pasal 27 A Ayat (1a) dan Ayat (2) UU KUP menjelaskan isi atau materi hukum berupa hak yang diperoleh Wajib Pajak apabila memenuhi kondisi atau kriteria tertentu;

bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 27A ayat (1a) UU KUP diatur bahwa Imbalan bunga juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (1a) UU KUP, Majelis berpendapat bahwa Imbalan bunga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, yang sebelumnya sebelumnya diajukan permohonannya oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, dan tidak berkaitan dengan tindaklanjut Putusan PK Mahkamah Agung;

bahwa menurut Majelis, pendapat Majelis tersebut juga sesuai dengan Penjelasan Pasal 27A ayat (1a) UU KUP yang menjelaskan: Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 27A Ayat (2) UU KUP diatur bahwa Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak; Dengan demikian berdasarkan Pasal Pasal 27A Ayat (2) UU KUP, Majelis berpendapat bahwa Imbalan bunga yang diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda adalah terbatas (dibatasi) pada jenis sanksi administrasi sesuai Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak, sehingga Majelis berpendapat pembayaran lebih untuk jenis sanksi lainnya tidak diberikan Imbalan Bunga karena tidak dinyatakan eksplisit (tersurat) dalam UU KUP;

bahwa Majelis berpendapat Pasal 27 Ayat (3) menjelaskan prosedur penghitungan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa Majelis berpendapat Pasal 27 Ayat (3) menjelaskan teknis penghitungan hak yang dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2);

bahwa teknis penghitungan tersebut memerlukan rincian lebih lanjut yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, sebagai pelaksanaan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui Penggugat telah melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak Nomor: 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.1.775.771.395,00, yang telah Penggugat bayar seluruhnya pada tanggal 28 Oktober 2014, sesudah proses pengajuan keberatan Penggugat, yaitu Penggugat mangajukan keberatan melalui surat keberatan nomor 03/AKD/VIII/2011 tanggal 07 September 2011, yang diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal 12 September 2011;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Obyek Gugatan a quo berkaitan dengan Imbalan Bunga atas kelebihan pembayaran Surat Tagihan Pajak Nomor: 00001/110/09/418/14 tanggal 15 September 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.1.775.771.395, yang merupakan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 27 ayat (5d) UU KUP, bukan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1), dan atas STP a quo telah dibatalkan secara Jabatan oleh Tergugat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018 sehingga Majelis berpendapat Gugatan a quo tidak memenuhi kriteria pemenuhan Imbalan Bunga sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (1a) UU KUP dan Pasal 27A Ayat (2) UU KUP;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Keputusan Tergugat yang menolak permohonan Imbalan Bunga a quo telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis berpendapat untuk menolak Gugatan Penggugat a quo;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menolak Gugatan Penggugat atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-29124/WPJ.08/KP.06/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Permohonan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00543/NKEB/WPJ.08/2018 tanggal 2 Mei 2018, atas nama Penggugat.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XXA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.