bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-905/KPU.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SPTNP Nomor 002701/KPU.03/NP/2017 Tanggal 8 Mei 2017 tersebut dengan Surat Keberatan Nomor TP/ADMSPTNP2701/047 tanggal 16 Juni 2017;

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dilakukamn penelitian terhadap identifikasi dan klasifikasi atas barang yang dipermasahkan dasar penetapan dan data yag dilampirkan;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor SR-73/BC.06/2018 tanggal 9 Februari 2018, Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam menggugurkan Form ACFTA sebagaimana tersebut dalam KEP-905/KPU.03/2017;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan skema preferensi tarif ACFTA sehingga permohonan bandingnya harus ditolak seluruhnva, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo of bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa dalam Surat Banding Nomor TP/ADM-KEP905/065 tanggal 14 Juli 2017, pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-905/KPU.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-002701/KPU-03/NP/2017 tanggal 8 Mei 2017 dikarenakan kapal hanya transit di Hongkong tanpa adanya bongkar muat atau penggantian container;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor TP/ADMKEP905/027 tanggal 23 Februari 2018, Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa pokok permasalahan sengketa ini adalah Form E tidak bisa digunakan sebagai tarif referensi karena shipment tersebut transit di Taipei/Transhipment;

bahwa dalam banding ini Pemohon Banding berpendapat, shipment ini menggunakan Form E adalah sesuai dengan ACFTA;

bahwa jalur penerbangan sebagai berikut:

bahwa shipment tersebut transit di Taipei Taiwan dalam rangka untuk keperluan transportasi (keperluan logistik dan tidak melakukan proses pengolahan dan/maupun jual beli di negara transhipment tersebut) hal ini terlihat dari jumlah dan kualitas barang yang tidak berubah saat penerimaan barang tersebut di gudang Pemohon Banding/Consignee;

bahwa berdasarkan PMK No. 205/PMK.04/2015 disebutkan:


Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud adalah Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

bahwa kemudian dalam PMK 205 lampiran juga dijelaskan sebagai berikut:

bahwa dalam hal pengiriman barang melalui negara selain negara anggota ACFTA, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

bahwa Trough Bill of Lading/NMC belum dapat Pemohon lampirkan dan Pemohon memiliki data pendukung yang membuktikan jumlah dan qualitas barang sesuai, yaitu:

bahwa berikut perbandingan data yang terdapat pada dokumen impor dan dokumen penerimaan gudang pemohon Banding:

bahwa dokumen yang telah Pemohon Banding lampirkan sudah dapat membuktikan barang yang Pemohon terima sesuai sehingga memenuhi ketentuan PMK 205/PMK.04/2015 tentang kriteria pengiriman transhipment;

bahwa atas dasar penjelasan di atas, mohon kiranya permohonan banding ini dapat diterima seluruhnya;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-905/KPU.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 atas barang impor Docosahexaenioc Acid Solid 40%, Negara asal: Cina, diberitahukan dalam PIB Nomor 083918 tanggal 2 Mei 2017, Pos Tarif 2106.90.99.00 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ACFTA dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan, pada Lampiran II PMK-205/PMK.04/2015 huruf B (Kriteria Pengiriman Langsung), yaitu yaitu Through Bill of Lading yang mencantumkan keseluruhan rute pengankutan barang dan Certificate Non Manipulation dari otoritas kepabeanan sehingga disimpulkan Form E Nomor E175100021130009 tanggal 26 April 2017 tidak sesuai dengan klausul 'Direct Consignment' sehingga tarif bea masuk ditetapkan sesuai tarif umum BTKI 2017 yaitu pada HS 2106.90.99.00 dengan pembebanan BM 5% (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor KEP-905/KPU.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan alasan bahwa shipment ini menggunakan Form E adalah sesuai dengan ACFTA dengan jalur penerbangan Beijing China → Taipei Taiwan → Soekarno Hatta Jakarta Indonesia;

bahwa shipment tersebut transit di Taipei Taiwan dalam rangka untuk keperluan transportasi (keperluan logistik dan tidak melakukan proses pengolahan dan/maupun jual beli di negara transhipment tersebut) hal ini terlihat dari jumlah dan kualitas barang yang tidak berubah saat penerimaan barang tersebut di gudang Pemohon Banding/Consignee;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Cina telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Cina;

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:

bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa terhadap Form E Nomor E175100021130009 tanggal 26 April 2017, Terbanding telah melakukan retroactive check kepada pihak penerbit Form E melalui Surat Nomor S-494/KPU.03/2017 tanggal 17 Mei 2017, Perihal: Retroactive Check of The Certificate of Origin;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan belum menerima jawaban retroactive check dari pihak penerbit Form E;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E175100021130009 tanggal 26 April 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah Huatai Biopharm Inc beralamat di Industrial Park, Xiaohan Town, Deyang City, Sichuan Province, P.R.China dan barang dikapalkan dari Beijing, Cina tujuan Jakarta dengan House Airwaybills No. 297-32532161 tanggal 28 April 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis terhadap Inward Manifes (BC.1.1) Nomor 017658 tanggal 29 April 2017 dan House Airwaybills No. 297-32532161 tanggal 28 April 2017 diketahui bahwa transit di Taipe (TPE)-Taiwan, sebelum sampai di Soekarno Hatta Indonesia;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Transhipment Letter atas Air Waybill Nomor 297-32532161 tanggal 25 April 2017 yang diterbitkan oleh JHJ International transportation Co., Ltd., Chengdu Branch dan berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Transhipment Letter tersebut diketahui:

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Docosahexaenioc Acid Solid 40%, Negara asal: Cina, diberitahukan dalam PIB Nomor 083918 tanggal 2 Mei 2017, Pos Tarif 2106.90.99.00 dengan pembebanan tarif preferensi ACFTA (BM 0%) sesuai Form E Nomor E175100021130009 tanggal 26 April 2017;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-905/KPU.03/2017 tanggal 22 Juni 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002701/KPU-03/NP/2017 tanggal 8 Mei 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan atas importasi Docosahexaenioc Acid Solid 40%, Negara asal: Cina, diberitahukan dalam PIB Nomor 083918 tanggal 2 Mei 2017, Pos Tarif 2106.90.99.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2017 oleh Majelis XVIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: