bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-3815/KPU.01/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Surat Uraian Banding Nomor SR-1568/KPU.01/2017 tanggal 10 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau Midle (HM);

bahwa pada PIB kolom 13 tidak disebutkan adanya pelabuhan transit;

bahwa pada Form E yang dilampirkan, diketahui bahwa eksportir barang adalah Scotsman Ice System (Shanghai), Co., Ltd.;

bahwa berdasarkan tracking yang dilakukan oleh Terbanding diketahui bahwa sarana pengangkut singgah di Hongkong sebelum menuju Tanjung Priok, Indonesia;

bahwa Pemohon Banding melampirkan surat keterangan dari supplier yang menerangkan bahwa rute vessel langsung dari Cina menuju Jakarta tanpa mengalami proses transhipment;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen certificate non manipulation;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung lainnya (yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.04/2015);

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/ITPJ//SKP-IMP/VII/17 tanggal 5 Juli 2017, pada pokoknya menyatakan:

bahwa Pemohon Banding membeli barang langsung dari pihak eksportir yaitu Scotsman Industries;

bahwa pihak eksportir membooking shipment direct langsung ke Tanjung Priok;

bahwa dalam hal kegiatan impor Pemohon Banding atas barang yang dikirim melalui Cina adalah bukan yang pertama kali;

bahwa dalam hal masalah pengiriman barang Pemohon Banding yang masuk ke wilayah Republik Indonesia Pemohon Banding tidak memiliki informasi mengenai rute perjalanan yang akan dilakukan kapal tersebut dan supplier menyatakan bahwa pengiriman dari supplier adalah direct Cina ke Jakarta Tanjung Priok;

bahwa sehubungan dengan hal di atas maka Pemohon Banding selaku importir merasa tidak perlu menanyakan hal-hal yang sudah biasa Pemohon Banding lakukan dalam hal ini pemenuhan dokumen di luar kebiasaan yang telah dikirimkan;

bahwa dalam hal pemenuhan dokumen CIC yang dibutuhkan adalah tidak mungkin dapat dipenuhi, mengingat antara pengiriman barang dan dokumen dilakukan secara terpisah yang mengakibatkan ketidakmungkinan dokumen ikut transit melalui pelabuhan yang dilalui sarana pengangkut;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor 005/SB-PJK/ITPJ/X/17 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Surat Bantahan atas SUB Nomor SR-1568/KPU.01/2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Pengadilan Pajak Nomor: B.498/PAN/BG.3/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal permintaan surat bantahan, bersama ini Pemohon Banding sampaikan bantahan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada SUB Nomor SR-1568/KPU.01/2017 tanggal 18 September 2017;

bahwa berdasarkan Bab Kronologis, Fakta. clan Hukuin ferkair Sengketa No.1-5;

bahwa berdasarkan Bab Analis No. 1 – 6;

bahwa dengan ini Pemohon Banding bermaksud membantah terhadap penelitian yang disampaikan oleh terbanding berdasarkan hasil penelitian pada SUB:

bahwa Pemohon Banding membeli barang langsung dari pihak eskportir yaitu Scotsman Industries;

bahwa pihak eksportir membooking shipment direct langsung ke Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan point ke 2 dan ketidaktahuan pihak eksportir dan irnportir bahwa mengenai tracking yang dilakukan Terbanding yang menyebabkan bahwa kapal tersebut melakukan transit, sehingga Pemohon Banding keberatan atas pendapat tersebut;

bahwa Pemohon Banding menolak dengan penetapan denda yang disebabkan diluar dari prosedur yang biasa Pemohon Banding lakukan;

bahwa berdasarkan hal diatas Pemohon Banding merasa keberatan atas penetapan tersebut;

bahwa demikian Surat bantahan ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding percaya hakim dapat memberi keadilan dalam memutuskan perkara ini dengan baik dan adil, Atas perhatian dan kerjasamanya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor 005/SB-PJK/ITPJ/X/17 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Surat Bantahan atas SUB Nomor SR-1568/KPU.01/2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Pengadilan Pajak Nomor: B.498/PAN/BG.3/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal permintaan surat bantahan, bersama ini Pemohon Banding sampaikan bantahan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada SUB Nomor SR-1568/KPU.01/2017 tanggal 18 September 2017;

bahwa berdasarkan Bab Kronologis, Fakta dan Hukum terkait Sengketa No.1-5;

bahwa berdasarkan Bab Analis No. 1 – 6;

bahwa dengan ini Pemohon Banding bermaksud membantah terhadap penelitian yang disampaikan oleli terbanding berdasarkan hasil penelitian pada SUB:

bahwa Pemohon Banding membeli barang langsung dari pihak eskportir yaitu Scotsman Industries;

bahwa pihak eksportir membooking shipment direct langsung ke Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan point ke 2 dan ketidaktahuan pihak eksportir dan importir bahwa mengenai tracking yang dilakukan Terbanding yang menyebabkan bahwa kapal tersebut melakukan transit, sehingga Pemohon Banding keberatan atas pendapat tersebut;

bahwa Pemohon Banding menolak dengan penetapan denda yang disebabkan diluar dari prosedur yang biasa Pemohon Banding lakukan;

bahwa berdasarkan hal diatas Pemohon Banding merasa keberatan atas penetapan tersebut;

bahwa demikian Surat Bantahan ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding percaya hakim dapat memberi keadilan dalam memutuskan perkara ini dengan baik dan adil, Atas perhatian dan kerjasamanya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3815/KPU.01/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005078/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas importasi 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ice Maker, 65 ltrs, R404A, Scotsman, NW 1008 AS0,…dst.), Jumlah barang: 15 PK/Package, Negara asal: Cina, Supplier: Scotsman Ice System (Shanghai), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 091638 tanggal 2 Maret 2017 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA) sesuai Form E Nomor E173110102500009 tanggal 20 Februari 2017 yang ditetapkan Terbanding dengan pembebanan BM 5% (MFN), dikarenakan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct consignment) sebagaimana diatur dalam Rule 8(c) ROO for the ACFTA and Rule 21 Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3815/KPU.01/2017 tanggal 13 Juni 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2768/KPU.01/2017 tanggal 26 April 2017 dengan alasan antara lain:

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), antara lain disebutkan:

Pasal 1

Pasal 2

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Cina telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Cina;

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.

bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

bahwa berdasarkan Rule 12 pada Annex 3 The Rules of Origin for ACFTA, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:


bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

bahwa berdasarkan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau lebih negara nonACFTA, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar preferensi tarif dapat diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana kutipan berikut:


Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

bahwa terhadap Form E Nomor E173110102500009 tanggal 20 Februari 2017, Terbanding telah mengirimkan Confirmation on Certificate of Origin kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China (issuing authority) dengan Surat Nomor S-3264/KPU.01/2017 tanggal 18 Mei 2017, namun sampai persidangan selesai tidak terdapat surat jawaban konfirmasi;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 091638 tanggal 2 Maret 2017, B/L Nomor KMTCSHA9387393 tanggal 20 Februari 2017, Manifes BC 1.1 Nomor 000834 tanggal 27 Februari 2017 dan Form E Nomor E173110102500009 tanggal 20 Februari 2017 menunjukkan sarana pengangkut yang sama yaitu Northern Vivacity Nomor Voyage 17002S atau tidak terjadi pergantian sarana pengangkut (transshipment);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, atas dokumen berupa cargo/vessel tracking, Manifes BC 1.1 Nomor 000834 tanggal 27 Februari 2017, Form E Nomor E173110102500009 tanggal 20 Februari 2017, dan Invoice SCEX160174 tanggal 9 Januari 2017, telah memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung berdasarkan Rule 8(c) ROO for the ACFTA and Rule 21 Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ice Maker, 65 ltrs, R404A, Scotsman, NW 1008 AS0,…dst.), Jumlah barang: 15 PK/Package, Negara asal: Cina, Supplier: Scotsman Ice System (Shanghai), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 091638 tanggal 2 Maret 2017, dengan klasifikasi pos tarif 8418.69.50 dan 8418.91.00 pembebanan BM 0% (AC-FTA) sesuai Form E Nomor E173110102500009 tanggal 20 Februari 20172016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), dikarenakan telah memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct consignment) sebagaimana diatur dalam Rule 8(c) ROO for the ACFTA and Rule 21 Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3815/KPU.01/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005078/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 17 Maret 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Ice Maker, 65 ltrs, R404A, Scotsman, NW 1008 AS0,…dst.), Jumlah barang: 15 PK/Package, Negara asal: Cina, Supplier: Scotsman Ice System (Shanghai), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 091638 tanggal 2 Maret 2017, dengan klasifikasi pos tarif 8418.69.50 dan 8418.91.00 pembebanan Bea Masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.