bahwa Pemohon melakukan impor barang dengan pemberitahuan pabean nomor 25593 tanggal 5 September 2016 harga satuan USD 3.01 /M2 dengan nilai total CIF senilai USD 43,344.00.

bahwa telah dilakukan penelitian terhadap dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, dokumen pendukung yang dilampirkan dan data terkait lainnya.

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan menyatakan bahwa:
"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang namanya tercantum di dalam Angka Pengenal Impor"

bahwa Spesimen tandatangan yang tercantum dalam API atas nama Saudara EA berbeda dengan tandatangan yang tertera dalam surat permohonan, sehingga dapat diketahui permohonan bukan disampaikan oleh orang yang berhak. Dengan demikian keberatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal.

bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon dalam rangka membuktikan kebenaran nilai transaksinya adalah sebagai berikut :

bahwa atas dokumen yang dilampirkan tersebut ternyata tidak dapat membuktikan transaksi yang sebenarnya, sehingga atas dasar tersebut pejabat bea dan cukai melakukan pengujian kewajaran nilai pabean.

bahwa terhadap pemberitahuan harga satuan tersebut oleh Pemohon, Pejabat Bea dan Cukai kemudian melakukan penelitian untuk menguji kewajaran nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PMK-160/PMK.04/2010 dengan cara membandingkan harga barang yang diberitahukan dengan harga barang identik pada Database Nilai Pabean I (DBNP I).

bahwa atas pengujian tersebut diperoleh hasil harga satuan barang adalah 4.15/SQM sehingga nilai pabean yang diberitahukan 27,47% Iebih rendah dari harga barang identik berdasarkan DBNP I.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai kemudian menerbitkan INP secara elektronik melalui aplikasi CEISA. Atas permintaan tersebut, sampai batas waktu yang ditentukan (3 hari hari kerja sejak tanggal INP) pihak importir tidak menyerahkan respon DNP sehingga atas penelitian PIB tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, maka dapat disimpulkan nilai transaksi sebagaimana diberitahukan pada PIB nomor 025593 tanggal 05 September 2016 beserta dokumen pendukungnya tidak dapat diterima sebagai nilai pabean;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 025593 tanggal 05 September 2016 tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean. Dengan demikian, Nilai Pabean ditetapkan menggunakan Metode II sampai Metode VI sesuai hierarki penggunaannya. Sesuai penelitian terhadap data nilai transaksi yang tersedia pada KPPBC TMP Belawan, diputuskan untuk menetapkan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, dinyatakan:
"Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah';

bahwa terdapat data nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat untuk pos barang yang diberitahukan untuk kemudian menjadi dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), adapun data tersebut adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan data tersebut, ditetapkan bahwa nilai pabean untuk barang impor milik Pemohon Banding, berupa Porcelain Tiles Brand: TOPGRES SY6100 size 600x600MM yang diberitahukan dalam PIB nomor 025593 tanggal 05 September 2016 menggunakan nilai transaksi barang serupa yaitu Metode III, dengan rincian data pemberitahuan seperti tersebut pada butir 9, yaitu harga satuan USD 3.5170/M2;

bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dinyatakan: "Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar."

bahwa berdasarkan pasal 6 PP Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dinyatakan:
"Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,sebagai akibat kekurangan nilai pabean yang diberitahukan, terdapat kekurangan penerimaan negara atas selisih kurang nilai pabean yang diberitahukan dengan nilai pabean yang seharusnya, serta sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

Kesimpulan

bahwa alasan Terbanding menggugurkan nilai transaksi Pemohon sebagai nilai pabean dikarenakan pada saat penelitian dokumen Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran nilai transaksinya sehingga berdasarkan Pasal 28 ayat 5b huruf a PMK-34, maka nilai pabean ditetapkan berdasarkan hierarkhi penggunaanya.

bahwa Terbanding menetapkan nilai transaksi berdasarkan metode barang serupa berdasarkan data harga satuan yang terdapat pada PIB Pembanding nomor pendaftaran 26387 tanggal 13 September 2016;

bahwa penetapan nilai pabean atas barang impor Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PMK-160/2010.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf f. PMK-160/2010.

bahwa hasil pengujian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I.

bahwa Hasil INP-DNP dan konsultasi dengan Pemohon Banding menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penelitian Pemohon Banding tidak menyerahkan DNP.

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) PMK-160/2010, nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data yang obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.

Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding Banding dalam sidang sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat kejanggalan dan ketidaklaziman dalam transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding Banding sehingga tepat kiranya jika harga yang sebenarnya terjadi atas transaksi tersebut diragukan kebenarannya.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-10/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah kami sampaikan dalam SUB tersebut.

bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor ST611/BC/2017 tanggal 12 September 2017, telah dilaksanakan audit atas Pemohon Banding Pemeriksaan Nilai Pabean yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit nomor LHA06/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Prosedur Audit

Hasil Audit

bahwa atas Pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Porcelain Tiles dari China dengan PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016 dengan total CIF USD43,344.00, yang kemudian berdasarkan SPTNP KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan Nomor SPTNP-003523/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 23 September 2016 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sejumlah Rp53.132.000,00.

bahwa atas dasar SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat No: 004/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016 kepada DJBC melalui Kepala KPPBC Belawan, dan di dalam diktum KepDJBC yang:

bahwa dari konsiderans KepDJBC, yaitu pernyataan Menimbang huruf e s.d. t., khususnya huruf j.- m. dan huruf p. KepDJBC, yang menyatakan pada pokoknya:

menurut pendapat Pemohon Banding tidak tepat, karena:

bahwa dari hal tersebut butir 3, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pabean CIF USD43,344.00 yang diberitahukan di dalam PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang ditetapkan UU Kepabeanan.

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan permohonan agar berkenan menyatakan batal penetapan Nilai Pabean CIF USD50,644.80, sebagaimana tercantum di dalam keputusan DJBC Nomor KEP–10/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan menyatakan CIF USD43,344.00 adalah nilai transaksi serta menetapkannya sebagai nilai pabean untuk importasi barang yang telah diberitahukan di dalam PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pengguguran Nilai Transaksi

Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa atas hal di atas Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan jawaban angka 3. di atas Pemohon Banding berkesimpulan:

bahwa atas dasar hal-hal diatas Pemohon Banding menolak Penjelasan Terbanding secara keseluruhan dan menyatakan jawaban Pemohon Banding ini telah mendukung serta mempertahankan alasan-alasan yang tercantum di dalam Surat jawaban sebelumnya dan Surat Bantahan serta surat Banding atas KepDJBC No. KEP-10/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 bahwa Nilai Transaksi CNF USD 43,344.00, yang diberitahukan dalam PIB No. 025593 tanggal 5 September 2016 sudah benar sebagai Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya.

bahwa dari uraian Penjelasan LHA, Terbanding mengakui bahwa telah melakukan audit kepabeanan kepada Perusahaan Pemohon Banding, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST611/BC/ 2017 tanggal 12 September 2017, dan atas pelaksanaan audit tersebut Terbanding telah menguraikan ke Laporan Hasil Audit Pemohon Banding, LHA Nomor : LHA6/BC.092/IU/ 2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut dengan lampirannya (selanjutnya dalam Surat ini disebut LHA-6).

bahwa tujuan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk menguji kepatuhan auditee/Pemohon Banding atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang pengawasannya dilakukan oleh Bea dan Cukai (LHA-6 halaman 2) yang salah satunya adalah menilai dan menguji Nilai Transaksi yang Pemohon Banding ajukan untuk dapat atau tidaknya diterima sebagai Nilai Pabean,

bahwa dari materi Penjelasan LHA, Terbanding telah menunjukkan keengganan dan inkonsistensi untuk mempertimbangkan keberadaan LHA-6 yang merupakan Produk Formal dari Terbanding yang menurut hemat Pemohon Banding disebabkan oleh kenyataan bahwa pada LHA-6, Pemohon Banding Banding secara garis besar telah melaksanakan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya terkait nilai pabean; hal ini ditunjukkan ketika LHA-6 menunjukkan adanya tiga dokumen terkait Nilai transaksi Pemohon Banding yang tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, dengan serta merta Terbanding mencantumkan dalam Penjelasan LHA, (Penjelasan LHA : Huruf C ANALISIS, Hasil Audit Huruf b)) akan tetapi mengabaikan adanya 3.296 Dokumen terkait nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean (LHA-6 halaman 7);

bahwa dalam angka 2 huruf C ANALISIS Penjelasan LHA, lebih nyata menunjukkan keengganan untuk mempertimbagkan keberadaan LHA-6 dan justru tetap berpendapat sama dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung yang secara terbatas Pemohon Banding sampaikan pada persidangan sebagaimana tercermin dalam awal setiap kajiannya yang selalu menggunakan fakta persidangan sebagai acuannya, dengan kata lain, Terbanding telah dengan sengaja mengesampingkan atau menafikan keberadaan fakta sekaligus bukti otentik yang merupakan produk formal Terbanding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewenangan yang diamanatkan UU Kepabeanan, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut

bahwa dalam melaksanakan usaha dagang, Pemohon Banding senatiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak yang Patuh. Untuk itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan dan telah diuji oleh Terbanding melalui audit kepabeanan dalam 2 (dua) periode dengan hasil yang sesuai dengan harapan Pemohon Banding (Importir yang Patuh). Oleh karena itu wajar jika Pemohon Banding berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

bahwa secara factual baik formal maupun material Terbanding sampai dengan saat ini tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan atau menjelaskan atau keberadaan audit kepabeanan terhadap PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, kecuali Pemohon Banding yang telah menginformasikan sejak dalam bentuk DTS sampai dengan adanya, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa keberadaan LHA-6 dalam persidangan a quo adalah sangat relevan dan penting karena berisi tentang Hasil Pemeriksaan mendalam dan komprehensip terkait PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, in casu kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, maka atas dasar hal-hal tersebut huruf a,b,c,d dan e diatas dengan ini secara Formal Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Alat Bukti berupa Copy LHA-6.

Untuk memudahkan pengungkapan fakta persidangan, dengan hormat kami sampaikan matrik sederhana yang merangkum hal-hal, data-data, dan/atau informasi yang tertuang dalam LHA-6 khusunya terkait PIB-PIB yang dimaksud dalam KEP.DJBC sebagai dokumen sengketa a-quo sebagai berikut:

Selain hal tersebut diatas dalam LHA-6 (hal. 13 dan 14) juga dinyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah mengimport Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM, TOPGRES Brand, negara asal China yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016 dengan Nilai Pabean CIF USD 43.344,00 dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi CIF USD 50.644,80, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP-003523WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 23 September 2016 dengan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 53.132.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 004/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap dan benar pada tanggal 21 November 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-10/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 024/BANDING/TT/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,TOPGRES Brand, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-003523WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 23 September 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-10/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,TOPGRES Brand, negara asal ChinaCIF USD43.344,00 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Surat Banding Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-10/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-003523WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 23 September 2016, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 025593 tanggal 05 September 2016 yaitu Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,TOPGRES Brand, negara asal China sebesar CIF USD43.344,00 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.