Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah mengenai tarif preferensi karena pengiriman atas barang impor dilakukan dari Korea melalui Cina (bukan negara anggota AKFTA), atas importasi Jenis barang: Phthalic Anhydride, Jumlah barang: 150 BG/Bags, Negara asal: Korea, Supplier: Unid Global Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 509591 tanggal 8 November 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018, dengan perincian sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp72.171.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding berdasarkan KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil tracking kapal Nothern Volition Voyage 1711S, diperoleh informasi bahwa pengiriman dilakukan dari Korea melalui China (bukan negara anggota AKFTA), ke Jakarta, Indonesia. Importir tidak melampirkan dokumen lain terkait transit dimaksud, termasuk tidak adanya stempel / cap / bukti lain dari otoritas China yang dapat membuktikan bahwa tidak ada pengolahan lanjutan atau kegiatan komersial selama barang transit di China serta tidak terdapat through B/L atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean. Telah dilakukan retroactive check dan Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN).

bahwa importasi barang melewati Shanghai (Non-Party AKFTA) tidak dilengkapi dengan Through B/L yang menunjukan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor sampai ke daerah pabean, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 509591 tanggal 08 November 2017 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area sebagaimana diatur dalam "Operational Certification Procedures for the rules of origin" AKFTA dan atas importasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor SR-467/KPU.01/BD.10/2018 tanpa tanggal perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Permasalahan

B. Kronologis, Fakta, Dan Data Hukum Terkait Sengketa

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sengketa

D. Analisis

E. Simpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

F. Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/AMR/SPB/05/2018 tanggal 7 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan:

bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti dokumen-dokumen sebagai berikut:

bahwa semua dokumen di atas sudah Pemohon Banding sertakan pada saat mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 01/IMP/AMR/KBRT/01/2018 tanggal 22 Januari 2018;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor 001/AMR/SP-SUB/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Surat Penjelasan atas Surat Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-467/KPU.01/BD.10/2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-467/KPU.01/BD.10//2018 dari Terbanding dalam sengketa pajak Nomor 003822.45/2018/PP atas importasi barang Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 509591 tanggal 8 November 2017 dengan rincian:

bahwa dengan ini Pemohon Banding memberikan bantahan serta penjelasan terhadap poin D. Analisis Nomor 4, Nomor 5.b, c dan Nomor 5.d, e dari Terbanding yang menyatakan:

bahwa demikian Surat Bantahan ini Pemohon Banding sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN) oleh Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027052/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 30 November 2017 atas importasi jenis barang: Phthalic Anhydride, Jumlah barang: 150 BG/Bags, Negara asal: Korea, Supplier: Unid Global Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 509591 tanggal 8 November 2017, dengan klasifikasi pos tarif 2917.35.00 dan pembebanan tariff preferensi (BM 0% AK-FTA) sesuai Form AK Nomor K001-17-0810549 tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Rule 9 The Rules of Origin for the ASEAN-Korea Free Trade Area, Rule 19 The Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN-Korea Free Trade Area serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan alasan antara lain:

bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti dokumen-dokumen sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pokok sengketa, surat atau tulisan, dan pengakuan para pihak dalam proses persidangan, Majelis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), menyatakan:

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

bahwa berdasarkan Article 5 Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam proses persidangan dan pengetahuan Hakim serta uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa atas importasi Jenis barang Phthalic Anhydride, Jumlah barang: 150 BG/Bags, Negara asal: Korea, Supplier: Unid Global Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 509591 tanggal 8 November 2017, dengan klasifikasi pos tarif 2917.35.00 mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA) sesuai Form AK Nomor K001-17- 0810549 tanggal 31 Oktober 2017, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AK-FTA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2473/KPU.01/2018 tanggal 21 Maret 2018, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027052/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 30 November 2017, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan tarif bea masuk atas importasi jenis barang Phthalic Anhydride, Jumlah barang: 150 BG/Bags, Negara asal: Korea, Supplier: Unid Global Corporation, diberitahukan dalam PIB Nomor 509591 tanggal 8 November 2017, dengan klasifikasi pos tarif 2917.35.00 dan pembebanan tarif preferensi dalam rangka skema ASEANKorea Free Trade Area (AK-FTA) BM 0%, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AK-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 15 April 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.