bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-1524/KPU.01/2017 tanggal 12 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan nilai pabean;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nilai pabean barang yang dilaporkan pada PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 adalah EXW USD 23,522.40 dan Freight 10% dari EXW (USD 2,352.24) sehingga total nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD 25,874.64;

bahwa berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan:

bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan disebutkan:

Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% (nol persen), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor S09/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 12 Januari 2018 hal Tanggapan Tertulis atas Bukti Pendukung Nilai Transaksi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai Pasal 28 ayat 5 Permenkeu 160/PMK.04/2010 dalam hal berdasarkan bukti/data yang objektif dan terukur nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode II s.d. VI sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang pada tanggal 34 Oktober 2017, kiranya perlu Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, lmportir diberikan waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
Penjelasan:

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.

Waktu enam puluh hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penetapan, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding telah merasa ada cukup bukti untuk mengajukan keberatan pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan;

bahwa sejak permohonan keberatan diterima secara lengkap dan benar oleh Terbanding, Pemohon Banding masih diberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk mengajukan data tambahan, apabila Pemohon Banding merasa masih terdapat data yang perlu untuk ditambahkan untuk memperkuat permohonannya;

bahwa sampai dengan permohonan keberatan diputuskan oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan data tambahan apa pun;

bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, terhadap bukti transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding Terbanding sampaikan tanggapan atas bukti transaksi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tetap tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri proses dan syarat terbentuknya harga;

bahwa Pemohon Banding melampirkan pembayaran internet banking melalui Bank HSBC namun pada detail proposal pembayaran yang dilampirkan tertera Bank Giro adalah Citibank;

bahwa pembayaran yang dilakukan terkait besaran freight sebesar Rp114.310.748,00 namun Pemohon Banding tidak melampirkan invoice-invoice lainnya sehingga besaran pembayaran yang dilakukan tersebut diragukan;

bahwa pada invoice atas freight diketahui bahwa rekening bank yang ditujukan pembayaran adalah rekening Citibank namun pada pembayaran yang dilakukan, pembayaran ditujukan kepada rekening Bank Mandiri dan tidak;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (General Ledger, Buku Pembelian, Buku Utang, Buku Persedian, Buku Bank, Buku Kas, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa atas importasi yang dilakukan tidak dapat diterima sebagai unsur pembentuk nilai pabean dari barang yang diimpor sehingga Terbanding tidak dapat meyakini atas nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 027/ESAB/LOG/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 dan Surat Bantahan Nomor 040/ESAB/LOG/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa setiap melakukan proses impor, Pemohon Banding selalu menggunakan nilai harga yang tercantum di Invoice dan harga itu merupakan harga yang sebenarnya dan diimpor sesuai dengan Purchase Order dan Invoice;
bahwa Pemohon Banding setiap melakukan impor selalu menggunakan nilai harga yang tercantum di Invoice dan harga itu merupakan harga yang sebenarnya yang sesuai dengan Purchase Order yang Pemohon Banding keluarkan dan sesuai dengan Order Confirmation yang dikeluarkan oleh pihak penjual, tidak ada perbedaan transaksi yang Pemohon Banding lakukan;

bahwa begitu pula untuk nilai freight yang Pemohon Banding pergunakan sudah sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara Pemohon Banding (selaku Importir) dengan Panalpina sebagai pihak forwarder yang ditunjuk dengan Periode Kontrak Juli 2016-Juni 2017;

bahwa Pemohon Banding juga mengirimkan data tambahan sebagai penguat atas pengajuan keberatan Pemohon Banding dengan nomor 041/ESAB/LOG/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 berupa Order Confirmation dari penjual, Rekening Koran pembayaran ke supplier dan forwarder, SPT PPN, General Ledger, Buku Bank, Kontrak Perjanjian dengan Forwarder, dll. untuk menguji kebenaran nilai transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan uraian bantahan tersebut di atas maka Pemohon Banding dapat menyimpulkan bahwa data yang Pemohon Banding sampaikan lengkap sehingga menjadi dasar Pemohon Banding atas pengajuan keberatan untuk SPTNP Nomor 001540/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tertanggal 20 Januari 2017;

bahwa nilai transaksi yang Pemohon Banding laporkan adalah aktual sesuai dengan data transaksi antara Pemohon Banding sebagai pihak pembeli dengan Esab Seah Welding Products, Co., Ltd. (Yantai) sebagai pihak penjual dan PT PNT sebagai pihak forwarder;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas barang impor Weld 71T-1 1.2MM*15KG – Baru, Negara asal: Cina, Supplier: Esab Seah Welding Products (Yantai), Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 menjadi sebesar CIF USD25,874.64, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp7.810.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusannya Nomor: KEP-3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon Banding setiap melakukan impor selalu menggunakan nilai harga yang tercantum di Invoice dan harga itu merupakan harga yang sebenarnya yang sesuai dengan Purchase Order yang Pemohon Banding keluarkan dan sesuai dengan Order Confirmation yang dikeluarkan oleh pihak penjual, tidak ada perbedaan transaksi yang Pemohon Banding lakukan serta untuk nilai freight yang Pemohon Banding pergunakan sudah sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara Pemohon Banding (selaku Importir) dengan Panalpina sebagai pihak forwarder yang ditunjuk dengan Periode Kontrak Juli 2016-Juni 2017;

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa:

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi (Metode VI.I) Yang Diterapkan Secara Fleksibel dengan penambahan nilai Freight;

bahwa ketentuan mengenai nilai transaksi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang berbunyi:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, terdapat ketentuan sebagai berikut:

bahwa Terbanding menetapkan penambahan freight pos 1 dan 2 sebesar 10% dari nilai FOB;

bahwa menurut Terbanding sebagaimana tercantum pada Pasal 20 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 mengenai besaran freight pengangkutan melalui laut untuk barang yang berasal dari Cina adalah sebesar 10% dari nilai FOB;

bahwa penghitungan nilai Freight berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, Pasal 20 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean barang impor yang diberitahukan Pemohon banding dalam PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 sebesar CIF USD 25,874.64; dengan rincian sebagai berikut:

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: ”Alat bukti dapat berupa:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi impor antara lain:

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa Mejelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Ourchase Order, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan Esab Seah Welding Products (Yantai), Co., Ltd., barang impor berupa Weld 71T-1 1.2MM*15KG – Baru, Negara asal: Cina, dengan total harga invoice sebesar USD23,552.40 dan diberitahukan dalam PIB sebesar CIF USD24,191.36 terdiri dari harga FOB USD23,552.40 dan freight sebesar USD668.96;

bahwa Terbanding menetapkan kembali nilai freight sebesar 10% dari FOB karena menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bukti pembayaran freight dan tidak tersedia data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 diketahui bahwa Pemohon Banding memberitahukan nilai freight sebesar USD668.96 dan Asuransi dibayar di Dalam Negeri;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Freight Invoice Nomor 564295 tanggal 10 Januari 2017 dan berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Freight Invoice tersebut diketahui freight telah dibayar sesuai dengan bukti T/T-nya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Polis Asuransi Nomor ZMC-M/2016/0014760 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi Dalam Negeri a.n. PT Zurich Insurance Indonesia diketahui bahwa nilai yang pertanggungan sebesar USD23,552.40 sama dengan nilai yang tercantum dalam Invoice Nomor 91001149 tanggal 7 Desember 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 546800 tanggal 22 Desember 2016 berupa Weld 71T-1 1.2MM*15KG – Baru, Negara asal: Cina, Supplier: Esab Seah Welding Products (Yantai), Co., Ltd., dengan nilai pabean sebesar CIF USD24,191.36 terdiri dari harga FOB USD23,552.40 dan freight sebesar USD668.96 adalah sama dan sesuai dengan bukti dokumen pendukung transaksinya;

bahwa dengan demikian nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 546800 tanggal 22 Desember 2016 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001540/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tanggal 20 Januari 2017 sebesar CIF USD25,874.64 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 dengan nilai pabean sebesar CIF USD24,191.36;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3104/KPU.01/2017 tanggal 10 Mei 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001540/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Weld 71T-1 1.2MM*15KG – Baru, Negara asal: Cina, Supplier: Esab Seah Welding Products (Yantai), Co., Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor 546800 tanggal 22 Desember 2016 sebesar CIF USD24,191.36, sehingga kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: