bahwa surat permohonan Penggugat Nomor 058/Tax-FBI/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 perihal permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012, diproses oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tanggal 7 April 2014 yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima;

bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena pada awal tahun kalender bulan Januari 2012, Penggugat menerbitkan faktur pajak tidak dimulai dari nomor urut 00000001 sehingga Tergugat berpendapat bahwa faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat merupakan faktur pajak cacat;

bahwa diketahui bahwa penomoran faktur pajak oleh Penggugat tidak berurutan (mengacak), yaitu dari faktur pajak nomor 010.000-12.00000314 loncat ke faktur pajak nomor 010.000-12.00000319;

bahwa oleh karenanya Tergugat berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan penjelasan-penjelasan tertulis yang disenpurnakan dengan kesimpulan akhir tanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Sengketa Gugatan/Penerbitan Obyek Gugatan

bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/16 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012 diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa pengenaan sanksi administrasi Denda Pasal 14 (4) KUP karena penerbitan Faktur Pajak cacat sebesar Rp19.123.098.012,00, demikian tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan;

Tanggapan Tergugat

Dasar Hukum Formal

Dasar Hukum Material

Ketentuan Teknis Pelaksanaan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65/PJ/2010

Diktum Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Jenderal Pajak tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pernberitahuan dalarn rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Surat Edaran Pengantar

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penyampaian Peraturan Nomor 38/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak Dan Peraturan Nomor PER-13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Direktur Jenderal Pajak

bahwa Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan diterbitkannya kedua peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Angka 6
Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat;

Angka 7
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak antara lain:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

bahwa hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

Angka 3
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ./2010 dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

Data dan Fakta

Berdasarkan halaman 41 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-3/WPJ.07/KP.0405/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa antara lain denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp19.123.098.012,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penghitungan sanksi administrasi denda:

bahwa koreksi atas Penyerahan BKP/JKP dimana Penggugat tidak membuat Faktur Pajak dan tidak malaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Nilai DPP sebesar Rp5.707.967.215,00 dengan rincian :

bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan dengan Nilai DPP sebesar Rp1.643.777.149.378,00 merupakan Faktur Pajak cacat karena Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian nomor urut pada kode dan nomor seri faktur pajak, sehingga faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak cacat. Kesalahan tersebut adalah :

bahwa perhitungan DPP sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP:

bahwa jumlah DPP sanksi administrasi denda tersebut terbagi menjadi periode:

bahwa perhitungan sanksi administrasi dalam STP Nomor 00005/107/121/056/14 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012

bahwa penjelasan Tergugat terkait Ketentuan Formal Batas Waktu Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01697/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak:

bahwa Penjelasan Tergugat atas pendapat Penggugat bahwa Pemeriksa Pajak telah menerapkan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP secara tidak tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap PER-13/PJ/2010 atau PER-651PJ/2010 :

Penjelasan Tergugat terkait penjelasan Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010

bahwa Tergugat berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012 telah diterbitkan dengan perhitungan jumlah sanksi administrasi denda yang benar dan telah diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP. Dengan demikian, tidak terdapat ketidakbenaran penghitungan jumlah sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dan tidak terdapat ketidakbenaran penerbitan pada Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak karena permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 yang tidak benar;

bahwa:

maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01697/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak dengan amar menolak permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak dan mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012 telah diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP dan Pasal 2 huruf c serta Pasal 17 PMK Nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa Penggugat tidak setuju dengan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang diterapkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa seluruh Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan adalah “cacat” dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Penggugat berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran terhadap PER-13/PJ/2010 atau PER-65/PJ/2010 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Penggugat berpendapat bahwa tidak ada Pasal, ayat dan/atau ketentuan dalam UndangUndang Perpajakan baik UU KUP dan UU PPN yang menyatakan dan/atau mengatur bahwa atas Faktur Pajak cacat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;

bahwa Pasal 14 ayat (4) UU KUP mengatur penerapan sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP terbatas hanya pada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d,e, atau f UU KUP, dan tidak menyebutkan penerapan sanksi administrasi atas Faktur Pajak cacat;

bahwa Pasal 13 ayat (8) UU PPN hanya memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tidak memberikan kewenangan untuk mengatur dan/atau menerapkan sanksi perpajakan atas Faktur Pajak. Dengan demikian menurut Penggugat peraturan Dirjen Pajak berupa PER-13/PJ./2010 dan PER-65/PJ/2010 yang digunakan pemeriksa untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari DPP atas Faktur Pajak Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan UU Perpajakan (UU KUP dan UU PPN), dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengenakan sanksi administrasi denda 2% dari DPP bagi perusahaan Penggugat;

bahwa dalam persidangan, Penggugat menyampaikan penjelasan-penjelasan tertulis yang disempurnakan dengan pernyataan akhir nomor 0150/Tax-FBI/XI/2017 tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Rangkuman Pokok Permasalahan

bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 Masa Pajak Januari s.d. Juli 2012 diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa Penggugat setuju dan tidak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi serta gugatan atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang terkait SKP sebesar Rp72.806.350,00;

bahwa sementara yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah sanksi administrasi sebesar Rp19.050.291.662,00 yang berasal dari 2% DPP PPN yang tidak terkait SKP, dimana DPP yang tidak terkait SKP tersebut adalah seluruh peredaran usaha Penggugat pada Tahun Pajak 2012 dikarenakan nomor urut Faktur Pajak tidak dimulai dari nomor urut 01 dan beberapa nomor Faktur Pajak tidak berurutan;

bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah Penggugat uraikan tersebut, berikut Penggugat rangkum kembali alasan-alasan ketidaksetujuan Penggugat dalam Surat Pernyataan Akhir Sidang ini dengan uraian sebagai berikut:

bahwa demi keadilan, Penggugat memohon agar Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01697/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 7 Juni 2017 dibatalkan dan sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP sebagaimana disebutkan dalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00005/107/12/056/14 tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp19.123.098.012,00 tersebut dikurangi menjadi sebesar Rp72.806.350,00;

bahwa Majelis berpendapat Pokok Sengketa terbukti dalam sengketa gugatan adalah pengenaan sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena Penggugat membuat Faktur Pajak dengan nomor urut Faktur Pajak tidak dimulai dari nomor urut 01 dan nomor Faktur Pajak tidak berurutan sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap:

bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP terkait faktur pajaknya tidak Iengkap dengan uraian sebagai berikut:

bahwa Penggugat tidak setuju terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP terkait faktur pajaknya tidak Iengkap dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa a quo, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa atas sengketa yuridis, Majelis akan mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait sengketa aquo sebagai berikut:

bahwa berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan sengketa a quo Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP terkait faktur pajaknya tidak Iengkap oleh Tergugat, sudah tepat dan memiliki dasar yang kuat;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keyakinan Hakim, dan demi keadilan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk Menolak gugatan Penggugat;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-01697/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama : Pemohon Banding,, sehingga perhitungan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2012 Nomor 00005/107/12/056/16 tanggal 28 Januari 2014, menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta, berdasarkan musyawarah Majelis XVA Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: