sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-5756/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Tergugat menyampaikan laporan uraian penolakan berisi hal berikut:

bahwa Tergugat menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa demikian penjelasan tertulis ini Tergugat sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim VIII Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Tergugat menyampaikan Pendapat Akhir Nomor S-5857/PJ.07/2018 tanggal 01 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat menyampaikan kronologis sengketa menurut Penggugat dan isi dari kronologi yang diserahkan oleh Penggugat berisi sebagai berikut;

PT IRS TBK
KRONOLOGIS GUGATAN SURAT NOMOR
S5756/WPJ.07/2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
JENIS PAJAK : PPN
MASA PAJAK : MARET 2011

bahwa Penggugat menyerahkan surat permohonan dan penjelasan tertulis mengenai definisi khilaf yang berisi sebagai berikut:

bahwa dengan ini disampaikan pendapat Penggugat mengenai terpenuhinya Pengertian "Kekhilafan Wajib Pajak" dalam Surat Permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat nomor PP/Gugatan/05- 2011/005/1/2018 tanggal 11 Januari 2018, sebagai berikut :

bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa telah terjadi unsur kekhilafan pada diri Penggugat dimana Penggugat memilih untuk menerapkan hasil Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 yang telah membatalkan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang di Faktur Pajak. Sedangkan KPP PMB (Penggugat) tetap melakukan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang (4,5,6,7) di Faktur Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP);

bahwa dengan demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi pengertian "kekhilafan Wajib Pajak" sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa dalam Surat Tergugat nomor S-32.TG/WPJ.07/2018 tanggal 30 Januari 2018 (Masa Pajak September 2011), S-34.TG/WPJ.07/2018 tanggal 5 Februari 2018 (Masa Pajak Agustus 2011), S-39.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (Masa Pajak Juni 2011), S-54.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (Masa Pajak Oktober 2011), S-40.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (Masa Pajak November 2011), S-41.TG/WPJ.07/2018 tanggal 19 Februari 2018 (Masa Pajak Desember 2011) dinyatakan bahwa :

bahwa dengan demikian, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kesepahaman mengenai penggunaan Pasal 36 Ayat 1 huruf (a) UU KUP adalah benar”;

bahwa Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan tanggapan Tergugat pada angka 2 huruf h halaman ke-7 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak diusulkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013”, dengan ini disampaikan tanggapan Penggugat atas pendapat Tergugat tersebut, sebagai berikut :

bahwa berdasarkan angka 1, 2 dan 3 di atas, maka alasan penolakan yang telah disampaikan oleh Tergugat adalah karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, yaitu Penggugat dianggap telah melakukan pembayaran atau pelunasan oleh Wajib Pajak. Namun pelunasan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Tergugat (KPP PMB), bukan oleh Penggugat, dengan cara memperhitungkan utang pajak (dalam hal ini STP PPN melalui SKPKPP).

bahwa adapun pernyataan Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak ditolak karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta angka 1 (Surat dari Tergugat) dan angka 2 (Laporan Penelitian Tergugat) di atas yang bersumber dari dokumen Tergugat sendiri. Persyaratan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 memang merupakan syarat kumulatif (huruf a, b, dan c), namun berdasarkan Surat Tergugat dan Laporan Penelitian Tergugat diketahui penolakan yang dilakukan oleh DJP adalah karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa adapun terhadap penolakan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, bahwa Penggugat dianggap telah membayar atau melunasi STP, maka Penggugat menyatakan tidak menyetujui dengan alasan sebagai berikut :

bahwa dengan demikian, Penggugat tidak melakukan perbuatan hukum membayar atau melunasi STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 sehingga surat permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Penggugat seharusnya diterima;

bahwa Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

bahwa dengan ini Penggugat sampaikan pendapat Penggugat mengenai untuk melengkapi Permohonan Gugatan pada Surat Nomor PP/Gugatan/03-2011/011/1/2018 tanggal 19 Januari 2018 (STP PPN Masa Maret 2011) sebagai berikut :

bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-117427.99/2017/PP/M.XVB tahun 2018, mohon kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang sama dan mengabulkan permohonan Penggugat yang tercantum pada Surat Nomor PP/Gugatan/03-2011/011/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 (STP PPN Masa Maret 2011);

bahwa Penggugat menyampaikan Pendapat Akhir Nomor PP/Surat/03-2011/042/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

FAKTA DAN BUKTI DALAM PERSIDANGAN

bahwa Penggugat tetap mempertahankan alasan-alasan Gugatan yang dimuat dalam Surat Permohonan Gugatan karena Penggugat memiliki fakta dan bukti yang sah dan telah ditunjukkan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Penggugat memberikan kesimpulan bahwa apabila tidak ada tanggal stempel pos pengiriman pada amplop surat, maka pengertian tanggal dikirim dianggap sama dengan tanggal diterima;

KESIMPULAN DAN USUL PENGGUGAT

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis agar:

bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S5756/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Masa Pajak Maret 2011) yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan penjelasan tertulis Tergugat di persidangan mengenai alasan Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-5756/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah karena tidak memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 menyebutkan yaitu :
“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak”;

bahwa berdasarkan kronologis diketahui yaitu sebagai berikut :

bahwa dari kronologis tersebut diketahui yaitu sebagai berikut :

bahwa berdasarkan data dan bukti yang disampaikan di persidangan Majelis mengemukakan bahwa tanggal Keputusan Tergugat adalah tanggal 20 April 2017 yang dikirim kepada Penggugat melalui Pos Indonesia tanggal 20 April 2017 sesuai dengan bukti kirim Pos Indonesia dengan nomor resi : 1704202025271612830C19167138, jenis kiriman : surat kilat khusus, nomor barcode : 15593871447 dari Kantor Pos RIZKYA 12830C1, sedangkan oleh Penggugat dinyatakan diterima pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan tanda terima buku surat masuk (internal) milik Penggugat;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan: “tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan : “tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan : “tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung:;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan : “tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa menurut Majelis, apabila dihitung dari tanggal surat keputusan dari Tergugat diterbitkan tanggal 20 April 2017 dan dikirim oleh Tergugat tanggal 20 April 2017 (menggunakan pos tercatat) sampai dengan surat Penggugat yaitu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua diterima Tergugat tanggal 24 Juli 2017 adalah sudah melewati jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim;

bahwa menurut Majelis dalam hal dokumen dikirimkan melalui pos, penggunaan tanggal pos pengiriman, melibatkan pihak ketiga yakni pihak jasa ekspedisi, sehingga kekuatan pembuktiannya lebih kuat daripada pengakuan sepihak para pihak dan lebih memberikan kepastian hukum serta meminimalisir potensi tanggal mundur atau pun pelambatan;

bahwa dalam penjelasan atas definisi Tanggal Dikirim dan Tanggal Diterima di undang-undang adalah “Cukup jelas”. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada tafsir lain;

bahwa sesuai Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP menyebutkan yaitu :
“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak”;

bahwa dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, Majelis memandang bahwa oleh pembuat undang-undang telah disadari jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut pasti ada jeda waktu (leg) antara tanggal kirim dengan tanggal terima, dan hal tersebut harus disadari oleh pelaksana undang-undang tersebut baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa Majelis mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa tanggal terima Keputusan Tergugat adalah tanggal stempel pos pengiriman Keputusan Tergugat yaitu dikirim pada tanggal 20 April 2017 sesuai dengan bukti kirim dari Pos Indonesia sehingga tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal terima Keputusan Tergugat;

bahwa Majelis memandang waktu yang masih dimiliki oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) bulan tersebut dipandang cukup untuk Penggugat mengajukan surat permohonan keduanya agar memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua tidak memenuhi ketentuan mengenai paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, sehingga penerbitan Pengembalian Tergugat atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sudah benar;

bahwa berdasarkan data dan fakta di persidangan maka Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-5756/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terkait Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00093/107/11/054/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2011;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Nomor S-5756/WPJ.07/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terkait Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00093/107/11/054/16 tanggal 30 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2011 atas nama PT IRS Tbk..

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaan terakhir pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Putusan Nomor : PUT-000444.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal ..........................2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

serta dihadiri/tidak dihadiri oleh Tergugat, dihadiri/tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.