bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Selanjutnya jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dalam Pasal 4A UU PPN;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pokok sengketa merupakan transaksi pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN dan tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4A UU PPN;

bahwa pada Masa Pajak Juni 2014 terdapat koreksi positif DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp2.298.784.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean yang dikoreksi adalah pemanfaatan JKP atas jasa pelayaran yang dilakukan oleh pengusaha dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui koreksi sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 beserta aturan pelaksanaannya dengan argumentasi sebagai berikut:

bahwa penerapan dan penggunaan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, selaras, dengan sifat hukum yang menyesuaikan, mengikuti, dan memberi arah perubahan masyarakat. Hal ini selaras dengan asas dalam hukum “Lex posterio derogate legi priori” adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Begitu juga dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding yang tidak jauh berbeda dengan surat keberatan, alasan Pemohon Banding pada intinya sebagai berikut:

bahwa untuk transaksi yang sama atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean (Jasa Pelayaran) yang dilakukan oleh Grieg Star Bulk AS dan JEBSEN TRANS-PACIFIC AS, Pemohon Banding sudah melaporkan Objek PPN atas pemanfaatan JKP di SPT Masa PPN di tahun 2014;

bahwa dengan demikian, Terbanding berkeyakinan bahwa Undang-Undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding juga menggunakan Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya antara lain:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan fakta tersebut di atas, ketentuan perpajakan yang terkait serta surat banding Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa dari alasan dan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi positif atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebesar Rp2.298.784.275,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding serta penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi sengketa banding ini adalah terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN JLN. atas pembayaran jasa pelayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan pelayaran luar negeri di tahun 2014, sebesar Rp2.298.784.275,00;

bahwa menurut Terbanding, dalam Kontrak Karya Pemohon Banding tanggal 30 Desember 1991 (selanjutnya disebut Kontrak Karya) telah ditetapkan ketentuan mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan;

bahwa Kontrak Karya Pemohon Banding terkait dengan PPN adalah mengikuti perundangundangan atau peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (prevailing). Kesimpulan ini diambil karena dalam kontrak karya dinyatakan bahwa Pemohon Banding setuju menjalankan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;

bahwa menurut Terbanding, penyebutan “Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya” dalam kontrak karya, menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur dalam kontrak karya adalah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (prevailing);

bahwa Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan dengan Pasal 28 ayat (7) Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas Lex Posteriori Derogat Legi Priori yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama;

bahwa pendapat Terbanding mengenai kewajiban PPN JLN adalah prevailing seperti penjelasan tersebut di atas juga diperkuat dengan kewajiban jenis pajak lain yang ada dalam kontrak karya dimana untuk PPh Badan berlaku naildown karena PPh Badan merupakan pajak yang menjadi beban Pemohon Banding;

bahwa dalam Kontrak Karya Pemohon Banding contoh peraturan perpajakan yang berlaku nailed down adalah tarif pajak penghasilan yang akan dikenakan selama jangka waktu persetujuan kontrak karya. Dalam Kontrak Karya Pemohon Banding tertuang tarif pajak penghasilan yang sama dengan tarif pajak penghasilan yang ada pada Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, namun dalam kontrak karya tersebut tidak dituliskan bahwa tarif pajak penghasilan adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, hal tersebut dimaksudkan agar tarif pajak penghasilan dikunci (nailed down) sesuai dengan yang dituangkan dalam kontrak karya;

bahwa Kontrak Karya Pemohon Banding terkait dengan PPN adalah mengikuti perundangundangan atau peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (prevailing), oleh karena itu penentuan suatu pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tergolong sebagai Objek Pajak atau tidak tergolong sebagai Objek Pajak, ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku saat terjadinya pemanfaatan jasa kena pajak tersebut;

bahwa sifat lex spesialis dari kontrak karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat (6) Kontrak Karya, namun tercermin pada Pasal 13 ayat (3) yang menyangkut PPh Badan, hal ini juga tercermin dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 maupun perubahannya, bahwa Terbanding berpendapat kata “pajaknya” dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa selanjutnya oleh karena Pasal 13 ayat (6) Kontrak Karya mengenai PPN menunjuk kepada Undang-Undang, maka menurut Terbanding berlaku prevailing;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Selanjutnya jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dalam Pasal 4A UU PPN. Jasa Pelayaran tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;

bahwa sesuai karakteristik PPN di atas maka PPN JLN dalam sengketa a quo bukan merupakan Pajak nya Pemohon Banding, karena penanggung PPN sebenarnya adalah konsumen akhir dari produk Pemohon Banding. Oleh karena itu mengenai kewajiban PPN adalah terkait dengan pihak ketiga sehingga seharusnya tidak terikat dengan kontrak karya melainkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing);

bahwa berdasarkan data yang ada di DJP, untuk transaksi yang sama atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean (Jasa Pelayaran) yang dilakukan oleh Grieg Star Bulk AS dan JEBSEN TRANS-PACIFIC AS, Pemohon Banding sudah melaporkannya sebagai Objek PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak di SPT Masa PPN di tahun 2014. Dengan demikian pada dasarnya penetapan Terbanding atas pemanfaatan jasa pelayaran dari luar pabean di tahun 2014 sebagai objek PPN sudah sejalan dengan pelaporan jasa pelayaran dari luar daerah pabean sebagai objek PPN pada SPT Masa PPN di tahun 2014 milik Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (PPN JLN) telah sesuai dengan data dan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal II huruf b UU Nomor 11 Tahun 1994, Pemohon Banding wajib memenuhi ketentuan PPN berdasarkan Kontrak Karya yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (6) Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia tanggal 30 Desember 1990 (“KK”);

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) KK, kewajiban PPN Pemohon Banding harus dilakukan berdasarkan UU PPN Tahun 1984, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya KK (bersifat nailed down);

bahwa Pemohon Banding berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (7) KK tidak dapat diterapkan dalam sengketa a quo karena atas kewajiban PPN Pemohon Banding telah terdapat ketentuan khusus tersendiri yang eksplisit di dalam Pasal 13 ayat (6) KK, dimana terdapat frase “yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya” terkait dengan kewajiban PPN Pemohon Banding. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan lain dalam KK yang mengatur tentang kewajiban PPh 21, KUP, dan Bea Meterai Pemohon Banding, yang tidak memuat frase tersebut;

bahwa Pasal 13 ayat (6) KK tidak hanya mengatur tentang penunjukan Pemohon Banding sebagai Pemungut PPN. Pasal 13 ayat (6) KK juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban PPN yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Banding secara lebih luas, termasuk mengatur kewajiban pemungutan PPN atas jasa sebagaimana sengketa a quo;

bahwa sifat PPN sebagai pajak atas konsumsi tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengharuskan Pemohon Banding untuk menerapkan kewajiban PPN secara prevailing. Sebagaimana diatur dalam KMK-302/KMK.04/1989, kewajiban PPN atas JKP Luar Negeri berada pada penerima jasa (untuk sengketa a quo, penerima jasa adalah Pemohon Banding) sehingga kewajiban PPN-nya mengacu pada ketentuan di dalam Kontrak Karya yang secara jelas mengatur kewajiban PPN secara nailed down. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal II di dalam UU PPN;

bahwa Terbanding telah keliru menerapkan prinsip hukum lex posterior derogat legi priori atas Pemohon Banding mengingat Kontrak Karya secara eksplisit tetap diakui dan berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal II UU PPN;

bahwa pemungutan PPN pada Tahun Pajak 2014 tidak serta merta dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk membenarkan pengenaan PPN tersebut karena tindakan itu semata-mata dilakukan Pemohon Banding dengan pertimbangan risiko dan potensi biaya yang timbul dari sengketa dengan pihak fiskus di kemudian hari (termasuk potensi risiko sanksi administrasi);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa pada dasarnya yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah terkait dengan pengenaan PPN JLN karena menurut Terbanding dalam Kontrak Karya Pemohon Banding terkait dengan PPN, adalah mengikuti perundang-undangan atau peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (prevailing), sedangkan menurut Pemohon Banding, kewajiban PPN Pemohon Banding harus dilakukan berdasarkan UU PPN Tahun 1984, yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya KK (bersifat nailed down);

bahwa menurut Pasal II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 1994):

Dengan berlakunya Undang-undang ini:

bahwa mengacu pada ketentuan a quo, Majelis berpendapat bahwa pengenaan PPN.harus tunduk pada Undang-Undang PPN dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya a quo, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1983;

bahwa menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN)

bahwa Pemerintah kemudian telah mengeluarkan peraturan- pelaksanaan UU PPN a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong (selanjutnya disebut PP 28/1988);

bahwa dalam Pasal 1 angka 2 huruf i PP 28/1988 a quo dinyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atas: Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didaerah pabean Republik Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh Pengusaha Jasa Kena Pajak, kecuali:

bahwa mengacu pada ketentuan a quo Majelis berpendapat bahwa pemberian jasa angkutan laut merupakan pemberian jasa yang dikecualikan dari PPN, bahkan di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf i a quo juga tidak membedakan perlakuan PPN bagi pemberian jasa angkutan laut oleh badan usaha luar negeri;

bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 1 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S268/PJ.32/1989 Tentang PPN Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Pelayaran/Agen (selanjutnya disebut S 268): “Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, jasa angkutan laut, yaitu jasa pengangkutan barang/penumpang di laut dengan menggunakan sarana angkutan laut untuk tujuan di dalam negeri dan dari dalam negeri keluar negeri, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding wajib memenuhi ketentuan PPN berdasarkan UU PPN Tahun 1983 dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya KK;

bahwa berdasarkan UU PPN Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya KK, jasa angkutan laut tidak termasuk jasa yang dikenakan PPN;

bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terbanding juga menyatakan bahwa sesuai karakteristik PPN, maka PPN JLN dalam sengketa a quo bukan merupakan Pajak nya Pemohon Banding, karena penanggung PPN sebenarnya adalah konsumen akhir dari produk Pemohon Banding;

bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302 Tahun 1989, Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Jasa Telekomunikasi;

Pasal 5: Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipungut, disetorkan ke Kas Negara dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh penerima jasa;

bahwa selanjutnya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.3/1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan PPN Atas Jasa Selain Jasa Pemborongan, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Jasa Telekomunikasi (seri ppn -146), dalam butir 7 dinyatakan bahwa: Atas Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang terutang dan dikenakan PPN di Indonesia seperti tersebut pada angka 5 menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas terutang PPN di tempat orang atau badan yang menerima Jasa Kena Pajak di Indonesia. PPN menjadi tanggung jawab dan harus disetorkan ke Kas Negara oleh penerima Jasa Kena Pajak tersebut. Pengusaha Wajib Pajak Luar Negeri tersebut tidak mungkin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena tidak berada di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari ... dst;

bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan a quo, Majelis berpendapat bahwa terkait dengan penyerahan Jasa Kena pajak oleh Wajib Pajak Luar Negeri (dalam Kontrak Karya ini), kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN yang terutang berada pada penerima jasa (dalam hal ini Pemohon Banding), bukan tanggung jawab dari pihak ketiga;

Pasal 74: Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Memori penjelasan pasal 78: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan, bukti-bukti dan keterangan para pihak serta fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding sudah benar, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN atas pembayaran jasa pelayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan pelayaran luar negeri di tahun 2014, sebesar Rp2.298.784.275,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2014 dihitung kembali sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00038/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00013/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding .