bahwa sesuai SUB a quo, Terbanding melakukan koreksi positif penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar Rp3.192.500.000,00 yang bersumber dari penerimaan uang masuk pada rekening BCA dengan nomor rekening 0755012828289 sebesar Rp2.915.005.919,00 dan bersumber dari analisa pengeluaran biaya hidup dan penambahan harta sebear Rp277.494.081,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi posiitif sebesar Rp2.915.005.919,00 atas penghasilan neto dalam negeri lainnya berdasarkan jumlah mutasi kredit pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 pada rekening koran Pemohon Banding (BCA) dengan no rekening 0755012828289. Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

bahwa pada kolom keterangan laporan Transaksi Rekening Bank BCA No Acc.07550128289 hanya tertera Pbk dan Kas sehingga tidak dapat diketahui darimana sumber dana uang masuknya dan sampai dengan pembahasan akhir tidak terdapat dokumen lain dari Pemohon Banding yang dapat mendukung sanggahan Pemohon Banding atas koreksi positif sebesar Rp.2.915.005.919,00 sehingga menurut Terbanding, penerimaan uang tersebut merupakan penghasilan Pemohon Banding yang belum dilaporkan;

Analisa Pengeluaran Biaya Hidup

bahwa koreksi positif sebesar Rp.277.494.081,00 yang berasal dari Analisa Pengeluaran Biaya Hidup dan Pertambahan Harta dengan penjelasan:

Pengeluaran, Tabungan & Investasi

Dikenakan tarif umum

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan sidang banding atas nama Pemohon Banding (NPWP -) atas Keputusan Terbanding nomor KEP-00009/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, dengan ini disampaikan kronologis terkait sengketa banding untuk dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Majelis XX A Pengadilan Pajak sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi posiitif sebesar Rp.2.915.005.919,00 atas penghasilan neto dalam negeri lainnya berdasarkan jumlah mutasi kredit pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 pada rekening koran Pemohon Banding (BCA) dengan no rekening 0755012828289;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Penjelasan Kronologis sebagai berikut:

bahwa kronologis terjadinya pemeriksaan dikarenakan adanya pembelian 5 unit mobil dari PT AMI sebesar Rp3.200.000.000,00;

bahwa mobil tersebut bukan milik Pemohon Banding dan nama Pemohon Banding dipakai untuk membeli mobil tersebut dan ini dapat dibuktikan tidak ada dana dari rekening Pemohon Banding untuk membeli mobil tersebut pada tanggal 31 Mei 2010 maupun sebelum tanggal tersebut; bahwa Pemohon Banding jelaskan lagi dasar koreksi yang dianggap penghasilan lain-lain sebesar Rp3.192.500.000,00 yang diperoleh dari:

bahwa jadi antara pembelian mobil dibandingkan dengan uang masuk dari rekening yang dimana uang masuk tersebut adalah uang masuk dari orang tua Pemohon Banding dan dapat dibuktikan dana tersebut dari beberapa rekening orang tua Pemohon Banding antara lain:

bahwa dana tersebut digunakan lagi untuk pengeluaran dari SPBU orang tua Pemohon Banding baik untuk menebus DO maupun biaya operasionalnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan bekerja sebagai tenaga keuangan di PT TM milik orang tua Pemohon Banding yang kegiatan usahanya adalah SPBU;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan pembelian 5 unit kendaraan merupakan pembelian 5 unit dump truck yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan KTP Pemohon Banding dan Pemohon Banding sendiri yang menandatangani dokumen jual beli mobil pada tahun 2010. Seluruh mobil atas nama Pemohon Banding namun sebenarnya 5 unit kendaraan tersebut bukan milik Pemohon Banding melainkan milik ayah angkat Pemohon Banding yaitu Bapak H.Badrun;

bahwa pemohon Banding mengemukakan hanya meminjamkan nama Pemohon Banding untuk membeli 5 unit mobil tapi Pemohon Banding tidak menggunakan 5 unit mobil tersebut. 5 unit mobil tersebut digunakan oleh ayah angkat Pemohon Banding yang memiliki usaha angkutan;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan berdasarkan informasi yang Pemohon Banding ketahui 5 unit kendaraan tersebut sudah tidak dimiliki oleh Bapak H.Badrun (sudah dijual);

bahwa Pemohon Banding mengemukakan rekening Pemohon Banding digunakan untuk menampung dana-dana hasil penjualan SPBU yang berasal dari beberapa rekening;

bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan Bantahan tertulis Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

bahwa kronologis terjadinya pemeriksaan dikarenakan adanya pembelian 5 unit mobil dari PT AMI sebesar Rp3.200.000.000,00:

bahwa demikian penjelasan tertulis ini Pemohon Banding sampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim XXA Pengadilan Pajak;

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah Terbanding melakukan Koreksi atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp3.192.500.000,00;

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp3.192.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keterangan dari para pihak serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa Koreksi Penghasiloan Neto aquo, Majelis mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa a quo antara lain sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)

Pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP juga diberikan penekanan bahwa Pendapat dan Simpulan petugas Pemeriksa (Terbanding) harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keterangan dari para pihak serta buktibukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi pajak ke tahun/masa berikutnya;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Penghasilan Neto Tahun Pajak 2010 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa Perhitungan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 yang harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00009/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 6 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00034/205/10/039/15 tanggal 12 November 2015, atas nama: Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Majelis XX.A Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XXA Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.