bahwa yang menjadi pokok sengketa banding dalam perkara banding ini adalah penetapan tarif atas PIB Nomor: 297953 tanggal 11 Juli 2017, berupa importasi Titanium Dioxide R-5566, negara asal China yang diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 3206.11.10 dengan BM 0% (ACFTA) dan kemudian oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 3206.11.10 dengan BM 5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, PPN dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp120.570.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

bahwa analisis

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah Pemohon Banding menolak penetapan Bea masuk untuk impor atas PIB Nomor 297953 tanggal 11 Juli 2017 dikarenakan Form E Nomor E175101600870038 tanggal 2 Juli 2017 adalah benar dan tidak diragukan keabsahannya, ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa barang origin asli dari China.

bahwa dan sesuai dengan ketentuan pengiriman langsung (Direct consignment) telah terpenuhi dengan adanya surat keterangan dari agen pelayaran dari negara asal dan juga dari agen pelayaran di Jakarta

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-8542/KPU.01/2017 tanggal 23 November 2017 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa Titanium Dioxide R-5566 dengan PIB Nomor: 297953 tanggal 11 Juli 2017 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dikarenakan Form E tidak memenuhi OCP ASEAN China FTA Rule 8 dan 21, dimana Pemohon Banding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan AC-FTA, sedangkan Terbanding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan MFN;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-8542/KPU.01/2017 tanggal 23 November 2017 dan pada pokoknya mengemukakan alasan Form E Nomor E175101600870038 tanggal 2 Juli 2017 adalah benar dan tidak diragukan keabsahannya, ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa barang origin asli dari China;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

Pasal 2

bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional menyebutkan:

bahwa atas keraguan Terbanding terhadap Form E Nomor: E175101600870038 tanggal 2 Juli 2017, Terbanding melakukan retroactive check (konfirmasi) kepada penerbit Form E di China);

bahwa berdasarkan surat jawaban dari Panzhihua Entry Exit Inspection and Quarantine nomor: 5105100182 tanggal 26 Februari 2018, menyatakan bahwa Form E benar diterbitkan oleh Panzhihua Entry Exit Inspection and Quarantine, barang dikapalkan dari Shanghai China tujuan Jakarta Indonesia, diangkut dari Shanghai China menuju Taiwan dan berganti kapal di Taiwan kemudian menuju Jakarta, dan barang selama perjalanan sampai dengan pelabuhan tujuan menggunakan container tetap sama;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, dan Surat Jawaban dari Panzhihua Entry Exit Inspection and Quarantine nomor: 5105100182 tanggal 26 Februari 2018, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Titanium Dioxide R-5566, negara asal China dengan PIB Nomor: 297953 tanggal 11 Juli 2017, klasifikasi barang sesuai pemberitahuan, dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA) dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8542/KPU.01/2017 tanggal 23 November 2017;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8542/KPU.01/2017 tanggal 23 November 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-016348/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017, atas nama: PT. BI, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Titanium Dioxide R-5566, negara asal China, atas PIB Nomor: 297953 tanggal 11 Juli 2017, klasifikasi barang sesuai pemberitahuan, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah Majelis VIIA Pengadilan Pajak yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.